Oleh: Dr. Syarifuddin, M.Pd.,
(Dinas Pendidikan Kota Makassar)
Capaian Kota Makassar yang berhasil menembus kategori kinerja tertinggi nasional pada peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) 2026 merupakan tonggak penting dalam perjalanan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Dengan skor 3,6171 berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), prestasi ini tidak hanya menunjukkan angka keberhasilan, tetapi juga kualitas sistem pemerintahan yang semakin matang, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Bagi saya, capaian ini memiliki makna strategis yang lebih luas. Keberhasilan Makassar menjadi satu-satunya daerah di luar Pulau Jawa yang masuk jajaran pemerintah kota dengan kinerja terbaik nasional menegaskan bahwa daya saing daerah tidak lagi terpusat. Ini adalah bukti bahwa daerah di luar Jawa (Makassar) mampu menghadirkan standar kinerja tinggi melalui inovasi, kerja keras, dan kepemimpinan yang visioner.
“Capaian ini bukan sekadar prestasi administratif, tetapi cerminan dari kesungguhan seluruh elemen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” demikian pandangan yang saya tegaskan dalam memaknai keberhasilan ini.
Keberhasilan ini bukanlah hasil yang instan. Ia merupakan akumulasi dari tata kelola yang disiplin, perencanaan yang terukur, serta keberanian dalam melakukan terobosan kebijakan. Makassar menunjukkan bahwa konsistensi dalam membangun sistem yang baik akan selalu menemukan hasilnya.
Momentum ini sekaligus mematahkan dominasi kota-kota besar di Pulau Jawa dalam penilaian kinerja pemerintah daerah. “Ini adalah bukti bahwa daerah di luar Jawa tidak hanya mampu bersaing, tetapi juga mampu menjadi yang terdepan ketika dikelola dengan visi yang jelas dan komitmen yang kuat”.
Penghargaan yang diserahkan secara langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri kepada Wali Kota Makassar dalam forum nasional menjadi bentuk pengakuan atas kerja kolektif seluruh elemen. Capaian ini tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, tenaga profesional, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan yang memiliki visi yang sama dalam mendorong kemajuan.
Lebih dari itu, capaian ini harus dimaknai sebagai amanah. “Prestasi ini adalah titik awal, bukan akhir. Tantangan kita ke depan adalah menjaga konsistensi, meningkatkan inovasi, dan memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” menjadi telaah konstruktif bagi pemangku kepentingan dalam kerja kolektif.
Sebagai bagian dari Dinas Pendidikan Kota Makassar, saya memandang keberhasilan ini juga menjadi inspirasi bagi sektor pendidikan untuk terus berkontribusi dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Pendidikan memiliki peran strategis dalam menopang keberlanjutan kinerja daerah, karena kualitas pemerintahan yang baik lahir dari manusia-manusia yang berkualitas.
Pada akhirnya, capaian Kota Makassar adalah bukti bahwa dengan visi yang jelas, kepemimpinan yang kuat, serta kolaborasi yang solid, setiap daerah memiliki peluang yang sama untuk menjadi yang terbaik. “Inilah semangat otonomi daerah yang sesungguhnya mendorong kemajuan yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia,” sebagai penutup refleksi atas keberhasilan ini.

Comment