Legislator Mario David Pertanyakan KUA PPAS : Ada Apa dengan Pemkot Makassar

  • Whatsapp

TAJUKUTAMA.COM, MAKASSAR – DPRD Kota Makassar mempertanyakan keseriusan pemerintah kota (Pemkot) Makassar dalam hal ini Tim Percepatan Anggaran Daerah (TPAD) terkait pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS) APBD Perubahan 2020, yang tak kunjung dibahas.

Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD kota Makassar, Mario David sore tadi mengatakan pihaknya sudah dua kali mengirim surat permintaan berkas pembahasan, tetapi tidak kunjung dipenuhi. Akibatnya, Banggar sudah dua kali membatalkan rapat karena tidak adanya data dari Pemkot.

Bacaan Lainnya

“Saya ini datang mau rapat Banggar. Tapi tidak ada berkas dari Pemkot, makanya ditunda lagi. Kami sudah dua kali mengirim surat tetapi tidak ada balasan,” Mario di kantor DPRD Makassar, Selasa (8/9/2020).

Untuk itulah Legislator Makassar dari fraksi Nasdem tersebut mempertanyakan tindakan yang dilakukan oleh Pemkot Makassar.

Ia juga beranggapan Pemkot telah melanggar Permendagri nomor 33 tahun 2019 dan Permendagri nomor 64 tahun 2020, sebab hal ini dianggap fundamental dalam pemerintahan

“Ada apa dengan Pemkot Makassar? Kenapa sampai hari ini tidak memasukkan dokumen KUA PPAS ke DPRD Makassar. Ini melanggar permendagri No. 33 Tahun 2019, Permendagrai 64 Tahun 2020. Hal Fundamental di pemerintahan kita harus taat asas dalam menjalankan pemerintahan,” ujar Mario.

Lebih lanjut dikatakan Mario haeusnya ada dokumen KUA PPAS yang telah dibahas pada bulan Agustus lalu,namun kenyataannya sampai hari ini dokumennya tidak masuk, sehingga pembahasan pun harus ditunda lagi. Padahal DPRD sudah menjadwalkan rapat.

“Saya kira parah di pemerintahan, jikalau fundamental saja jadwal pembahasan anggaran untuk membangun Makassar dan menjalankan pemerintahan itu tidak dibahas, ada apa Pemkot Makassar saat ini,parah banget,”ungkapnya.

“Kami sudah jadwalkan di Bamus hari ini untuk kami bersama-sama membahas apa perubahan-perubahan yang harus kita bangun di Makassar ini dan apa yang menjadi strategi jalannya pemerintahan, tapi ini dua kali sudah menyurat, dokumennya belum diserahkan ke DPRD,”jelasnya.

(ninaannisa)

banner 640x70

banner 640x70

Pos terkait