Pajak di Tengah Pandemi Covid-19

  • Whatsapp

Tajukutama.com, Makassar – Pihak jendera pajak suryo utomo dalam konferensi virtual, (27/4) lalu menuturkan, dalam konteks pajak mendukung penanganan dan mencegah covid-19, telah diterbitkan peraturan menteri keuangan (PKM) nomor 28/2020 tentang pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pendemi corona virus disease 2019 (Covid-19) dan PKM 34/2020 tentang pemberian fasilitas kepabeanan dan atau cukai serta perpajakan atas impor barang untuk keperluan penanganan pendemi virus Disease 2019.

Khusus PKM 28/2020 ini memberikan pembebasan terhadap fasilitas barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pendemi covid-19. Barang dan jasa yang diberi oleh insentif contohnya BNPB yang diperlukan untuk penanganan covid adalah barang kena pajak dan jasa kena pajak sehingga setiap pembelian dan penyerahannya terhutang PPN.

Bacaan Lainnya

Dengan PMK 28/2020 ini diberikan fasiltas, bahwa atas PPN terutang tidak dipungut, atas PPN terutang pemerintah atau tidak dikenakan.
Barang-barang yang akan mendapatkan fasilitas dari pemerintah itu antarala lain: obat-obatan, vaksin, alat laboraturium, atau pendeteksi, alat pelindung diri dan peralatan lain yang dibutuhkan serta relevan untuk menangani pendemi covid-19.

Terkhususnya fasilitas pajak tersebut diperuntukan bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau instansi pemerintah lain yang menangani covid-19 di dalam setiap rumah sakit rujukan pasien covid-19 dan instansi lain yang ditunjuk oleh BNPB atau didalam setiap rumah sakit rujukan untuk menangani covid-19.

Maka dalam dalam suatu itupul PMK pemerintah memberikan relaksasi pajak kepada jasa seperti jasa kontruksi, jasa sewa, jasa konsultasi dan jasa-jasa lainnya yang dibutuhkan dalam suatu penanganan pendemi covid-19. Misalanya dalam suatu BNPB yang membuat rumah sakit darurat dan menggunakan jasa kontruksi dan konsultasi, maka pajak atas jasa tersebut dibebaskan oleh pemerintah.

“Jadi harapannya adalah tersedia barang dan jasa untuk menagani penanganan covid-19 ini,” ujarnya.

Sedangkan terkait dengan PKM 34/2020, pemerintah memberikan relaksasi atas barang yang diimpor untuk penanganan covid-19 pemerintah membebaskan beamasuk serta menanggung PPN dan PPH mengimpor barang-barang yang masuk dalam kategori fasilitas tersebut misalnya: hand sanitize, test kit, readan, APD, dan barang lain yang dibutuhkan dalam penanganan pendemi covid-19. Dan pada konteks pendukung dunia usaha, pada suryo, pihaknya memberikan fasilitas kemudahan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Setor tahunan ini amat diperlukan dalam rangka penanganan covid-19, karena penanganan covid-19, karena penanganan covid-19, ini harus menggunakan APBN 2020. Dukungan pajak di dalam suatu dunia industri lainnya ialah seperti yang kita lihat dari terbitnya PKM 23/2020 tentang suatu insentif pajak wajib pajak terdapat wabah virus corona atau covid-19 yang terjadi sekarang ini.

Dalam peratuaran ini juga pemerintah memberikan insentif berupa penanggulangan Pph 21 karyawan di covid-19 sektor industri manufaktur yang dalam setahun penghasilannya tidak melebihi Rp200 juta; membebaskan Pph pasar 22 impor; memberikan insentif potongan setoran Pph 25 sebesar 30% serta percepatan resitusi PPN dengan ambang batas yang dinaikkan menjadi Rp miliar.

Bagi wajib pajak, kondisi ini akan menciptakan kebutuhan untuk taax assurance, pengelolaan resiko pajak dalam suatu pendemi covid-19 (tax rist management) yang lebih baik serta penerapan tex control framework dalam perusahaan . pemerintah juga akan berusaha mencegah dan menyelesaikan covid-19 ini yang efektif dan efisien juga akan terjadi game changer lengkap pajak ke depan. Pemerinth pajak umumnya bakal terkena dua pukulan telak.

Perlambatan ekonomi secara natural mengurangi basis pajak. Sementara, tax expenditure- sebagai wujud pajak yang bersifat regulerend-akan banyak digelontarkan.

Di indonesia, Covid-19 sudah ditingkatkan statusnya menjadi bencana nasional berdasarkan keputusan presiden Nomor 12 tahun 2020. Pendemi covid-19 telah mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, baik secara global maupun nasional. Secara global, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan negatif hingga 3% di tahun 2020 atau mengalami penurunan 3%. Oleh karena itu pajak peran pajak sebagai instrumen fiskal dapat menyongkong ekonomi dalam suatu negeri.

Penulis: Misbah/90400117009/Akuntansi A

banner 640x70

banner 640x70

Pos terkait