Corona Belum Juga Usai, Polemik Kembali Mencekam Akibat Omnibus Law!

  • Whatsapp

Tajukutama.com, Makassar – Wabah corona belum selesai mereka masih berbekas dihati masyarakat tetapi muncullah wabah baru yang menghantui hati masyarakat bahkan lebih buruk dari wabah sebelumnya. Jika sebelumnya pemerintah disibukkan dengan membeli vaksin, tidak dengan kali ini yang disibukkan dengan pasal-pasal cipta kerja.

Sejak awal,penolakan terhadap RUU Cipta kerja ini sudah disuarakan oleh berbagai pihak, terutama bagi kalangan mahasiswa dan juga para buruh, Demo penolakan pengesahan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja tersebar di berbagai wilayah Tanah Air. Mahasiswa hingga buruh turun ke jalan.

Bacaan Lainnya

Beberapa aksi unjuk rasa berakhir ricuh dan sejumlah fasilitas public dirusak massa. PB IDI meminta pemerintah mengantisipasi klaster demo dan meminta agar demonstran yang berdemo agar tetap mengikuti protocol kesehatan.

“ Demo bisa menjadi klaster baru penularan Covid-19. Pemerintah harus mengantisipasi kemungkinan adanya klaster penularan baru dari demonstrasi,” kata Wakil Ketua Umum PB IDI Slamet Budiarto.

Hadirnya RUU Ciptakerja ini menuai banyak kontraversi antara pemerintah dan masyarakat. Sejumlah elemen masyarakat sipil mendesak DPR dan pemerintah untuk membatakalkan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Mengingat, situasi di tengah wabah virus corona dinilai tidak efektif untuk melakukan pembahasan undang-undang. Namun, DPR bergeming. Dalam rapat paripurna , Senin (30/3/2020) lalu, ketua DPR Puan Maharani mengisyaratkan pembahasan RUU Cipta Kerja tidak akan berhenti.

Menurut Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Gajah Mada (UGM) Tajuddin Noer Effendi menilai, cepatnya pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja karena pemerintah ingin menangkap peluang investasi asing. Salah satunya adalah fenomena relokasi industry dari china akibat perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan negeri Tirai Bambu itu.

Besarnya dampak Covid-19 yang terjadi membuat perekonomian Indonesia menurun drastis itu menjadi penyebab banyaknya Negara-negara luar yang mengincar Indonesia untuk dijadikan ladang investasi.

“Kalau tidak salah informasinya itu ada 130-an perusahaan mulai mengincar Indonesia. Kemudian itukan diperlukan undang-undang yang lebih fleksibel,” tambahnya.

Maka dengan disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja tersebut otomatis hal itu menjadi lebih menguntungkan dan pemerintah memang sangat membutuhkannya. Meskipun investor masih membutuhkan waktu untuk melihat progres implementasi UU ini, akan banyak relokasi pabrik dari China ke Indonesia asalkan semua berjalan lancar. UU ini juga mendukung reformasi struktural yang selama ini menjadi kendala besar untuk investasi di Indonesia.

Omnibus Law adalah suatu rencana undang-undang (bill) yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang. Sedangkan menurut, Barbara Sinclair mengatakan bahwa Omnibus bill adalah proses pembuatan peraturan yang bersifat kompleks dan penyelesaiannya memakan waktu lama karena mengandung banyak materi meskipun subjek, isu, dan programnya tidak selalu terkait.

Beberapa pasal-pasal bermasalah dan kontroversial dalam Bab IV tentang Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja. Di antaranya adalah sebagai berikut:
1. Kontrak tanpa batas (Pasal 59) UU Cipta Kerja menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak. Pasal 59 ayat (4) UU Cipta Kerja menyebutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sebelumnya, UU Ketenagakerjaan mengatur PKWT dapat diadakan paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun.

2. Hari libur dipangkas (Pasal 79) Hak pekerja mendapatkan hari libur dua hari dalam satu pekan yang sebelumnya diatur dalam UU Ketenagakerjaan, dipangkas. Pasal 79 ayat (2) huruf (b) mengatur, pekerja wajib diberikan waktu istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu pekan.

Selain itu, Pasal 79 juga menghapus kewajiban perusahaan memberikan istirahat panjang dua bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama enam tahun berturut-turut dan berlaku tiap kelipatan masa kerja enam tahun.

Pasal 79 ayat (3) hanya mengatur pemberian cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja/buruh bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus.

Pasal 79 Ayat (4) menyatakan, pelaksanaan cuti tahunan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Kemudian Pasal 79 ayat (5) menyebut, perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

3. Aturan soal pengupahan diganti (Pasal 88)
UU Cipta Kerja mengubah kebijakan terkait pengupahan pekerja. Pasal 88 Ayat (3) yang tercantum pada dalam Bab Ketenagakerjaan hanya menyebut tujuh kebijakan pengupahan yang sebelumnya ada 11 dalam UU Ketenagakerjaan.

Tujuh kebijakan itu, yakni upah minimum; struktur dan skala upah; upah kerja lembur; upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu; bentuk dan cara pembayaran upah; hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainya.

4. Sanksi tidak bayar upah dihapus (Pasal 91)
Aturan mengenai sanksi bagi pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan dihapus lewat UU Cipta Kerja. Pasal 91 ayat (1) UU Ketenagakerjaan mengatur pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian Pasal 91 ayat (2) menyatakan, dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Hak memohon PHK dihapus (Pasal 169)
UU Cipta Kerja menghapus hak pekerja/ buruh mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK) jika merasa dirugikan oleh perusahaan. Pasal 169 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyatakan, pekerja/buruh dapat mengajukan PHK kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika perusahaan, di antaranya menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam.
Pengajuan PHK juga bisa dilakukan jika perusahaan tidak membayar upah tepat waktu selama tiga bulan berturut-turut atau lebih.

Dengan dikeluarkannya suara aspirasi buruh dan mahasiswa diharapkan pemerintah dapat mempertimbangkan kembali ataupun jika bisa membatalkan saja dari RUU Cipta Kerja tersebut. Karena saat ini perekonimian masih sangat terpuruk akibat Civid-19 dan itu sangat di rasakan oleh masyarakat maupun para pengusaha.

Dan sekarang dengan hadirnya Omnibus Law RUU Cipta Kerja lebih membuat masyarakat atau buruh menjadi semakin risau bahkan para pengusahapun merasakan hal yang sama dimana dari isi RUU Cipta Kerja tersebut yang tidak sesuai dan akan merugikan berbagai pihak.

Penulis: Karmila (Akuntansi UINAM)

banner 640x70

banner 640x70

Pos terkait