Bersepeda di Tengah Pandemi Covid-19, Dipajakin?

  • Whatsapp

Tajukutama.com, Makassar – Tren bersepeda dikalangan masyarakat hidup kembali ditengah pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia, tidak terkecuali Indonesia. Jalan raya yang dahulunya dipenuhi oleh hiruk-pikuk kendaraan bermotor yang tentu saja menyumbang polusi. Ditengah pandemi ini, jalan raya beralih menjadi bersahabat dengan pesepeda.

Masyarakat memilih bersepeda sebagai ajang olahraga atau hanya sekedar mengusir kebosanan yang melanda ditengah pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 menyebabkan segala kebiasaan juga aktivitas masyarakat berubah. Masyarakat yang dulunya bebas bekerja dan beraktivitas diluar rumah kini harus mengubah kebiasaan tersebut dengan melakukan segala aktivitasnya sebatas dirumah. Ini dimaksudkan untuk memecah mata-rantai penyebaran Covid-19. Sesuai dengan jargonya #StayAtHome#StayHealty.

Bacaan Lainnya

Masyarakat seharusnya membudayakan bersepeda dan menjadikan bersepeda sebagai kebutuhan, bukan hanya sekedar tren yang akan terkikis oleh waktu, sehingga dapat mewujudkan masyarakat sehat dan bumi bebas polusi.

Ditengah pandemi,bukan hanya bersepeda yang menjadi sorotan melaikan juga pajak. Menurur Charles E.McLure, pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak (orang pribadi atau badan) oleh negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik.

Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutupi biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Menurut saya pribadi, membayar pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara sebagai tanda cintanya kepada negara.

Taat pajak adalah sikap yang harus ditanamkan dalam diri setiap warga negara agar dapat menjadi warga negara yang baik. Sebagaimana yang kita tahu bahwa pajak adalah sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Jadi, sebisa mungkin hindari mungkir dari kewajiban membayar pajak.

Sepengetahuan penulis, pajak terdiri dari beberapa jenis yang ketentuannya duatur dalam perundang-undangan dalam hal ini undang-undang perpajakan. Jenis pajak yang ketentuanya diatur dalam undang-undang sendiri antara lain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah, Pajak Kendaraan Bemotor dan lain sebagainya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menyetujui penggunaan sepeda guna memperbaiki kegiatan pada masa pandemi Covid-19.. Akan tetapi, ditengah kebiasaan hidup sehat masyarakat dimasa pandemi Covid-19 muncul isu pengenaan pajak sepeda yang tentu saja menimbulakan pro-kontra.

Hal ini tentu saja menimbulkan pro-kontra dan menjadi polemik ditengah-tengah masyarakat yang baru memulai kebiasaah hidup sehat baru dengan bersepada, terlebih mereka yang dasarnya telah menjadikan sepeda sebagai alat transportasi. Bagi saya sendiri, saya berada diantara kelompok kontra dengan kebijakan pengenaan pajak untuk sepeda. Karena sepeda tidaklah menimbulkan bentuk kerugian apapun terhadap negara, malahan sebaliknya.

Selain itu, sepeda tidaklah tergolong kendaraan bermotor yang masuk kedalam subjek pajak. Bersepeda memiliki banyak keuntungan, salah satunya adalah tidak menyumbang polusi, sehinnga dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan dapat menciptakan manusia-manusia produktif. Semakin banyaknya manusia-manusia produktif otomatis berdampak positif terhadap pendapatan negara.

Jika pajak terhadap sepeda benar-benar direalisasikan, otomatis minat masyarakat bersepeda akan kembali menurun, dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang enggan membayarkan pajaknya. Banyak diantara mereka merasa terbebani dengan banyaknya pajak yang harus mereka tanggung, terlebih lagi dimasa pandemi seperti saat ini yang secara langsung berdampak pada kondisis ekonomi.

Sebenarnya, pajak sepeda bukanlah sesuatu yang baru, tetapi jika ditinjau kebelakang, pajak jenis ini pernah diberlakukan diera/masa pemerintahan kolonial dan dikelola pada masa pemerintahan Jepang atau awal kemerdekaan. Pajak ini diberlakukan sekitar tahun 1950-1970an. Pajak ini dikenakan terhadap sepeda ontel, yang pajaknya disebut dengan plombir (peneng).

Dilansir dari Kompas.com Plombir berbentuk lempengan logam yang diukir sesuai dengan bentuk kota. Seiring waktu, bentuknya beralih menjadi stiker. Pajak sepeda yang dikenakan semasa kolonial dan kependudukan Jepang merupakan salahsatu bentuk penjajahan yang dilakukan terhadap rakyat Indonesia.

Rakyat yang telah hidup serba kekuragan harus terbebani lagi dengan adanya kebijakan pebayaran pajak sepeda mereka. Bagi siapa saja yang terlambat melakukan pembayaran pajak akan dikenakan denda. Saya rasa hal ini tidak jauh beda dengan pajak masa sekarang yang juga memberlakukan sanksi bagi wajib pajak yang terlambat atau mungkir terhadap kewajiban pembayaran pajak.

Sebagaimana yang saya lihat, pengenaan sanksi adalah suatu hal yang sangat wajar, dikarenakan kedisiplinan masyarakat dapat tumbuh dengan pemberian sanksi atau hukuman.

Penulis: Misbah (Akuntansi UINAM)

banner 640x70

banner 640x70

Pos terkait