Tajukutama, MAJENE — Konsolidasi kelembagaan Perkumpulan Lembaga Adat Sulawesi Selatan dan Barat (PALASARA) kembali mencatat langkah penting. Dua wilayah strategis di Sulawesi Barat, Majene dan Polewali Mandar (Polman) resmi bergabung sebagai Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) ke-9 dan ke-10, menandai perluasan pengaruh budaya berbasis kearifan lokal di Kawasan Sulawesi Raya, Rabu (9/7/2025).

Pengukuhan kedua DPW dilakukan melalui kunjungan resmi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PALASARA, yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal, Andi Fahri Makkasau. Rombongan disambut hangat oleh jajaran pemerintah daerah dan tokoh adat, mencerminkan sinergi kuat antara struktur pemerintahan dan lembaga adat yang selama ini menjadi fondasi identitas masyarakat Sulawesi.

Di Majene, pertemuan berlangsung di Rumah Jabatan Wakil Bupati. Dalam suasana penuh kekeluargaan, Wakil Bupati Dr. Hj. Andi Rita Mariani, M.Pd menyatakan dukungan total terhadap hadirnya PALASARA di wilayahnya. Ia menekankan pentingnya pelestarian adat sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan dan pembentukan karakter generasi muda.

Selanjutnya, rombongan DPP bergerak ke Kabupaten Polman, dan diterima langsung oleh Bupati H. Samsul Mahmud. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi tinggi atas inisiatif PALASARA yang dinilainya strategis dalam menjaga warisan nilai dan jati diri masyarakat Mandar.

“Kami merasa terhormat menjadi bagian dari gerakan ini. PALASARA bukan sekadar organisasi, tapi gerakan kebudayaan yang menjaga akar dan membentuk arah masa depan,” ujar Bupati Samsul.

Kunjungan ini semakin bermakna dengan hadirnya para tokoh adat utama Sulawesi Barat—Arayang Balannipa, Maraddia Sendana, dan Arajang Binuang beserta perangkat adat masing-masing. Keterlibatan aktif mereka menegaskan bahwa PALASARA adalah gerakan yang tumbuh dari akar masyarakat, bukan sekadar inisiatif struktural.

Dengan bergabungnya Majene dan Polman, total DPW PALASARA kini berjumlah 10 wilayah, tersebar di Selayar, Bulukumba, Pinrang, Wajo, Sinjai, Pangkep, Parepare, Maros, Majene, dan Polman. Perluasan ini mencerminkan respons positif masyarakat adat dan pemerintah terhadap misi organisasi: merawat, menguatkan, dan menghidupkan kembali nilai-nilai budaya Nusantara di tengah arus modernitas.

Penunjukan ketua di masing-masing DPW akan dilakukan oleh bupati melalui koordinasi dengan pemangku adat. Model ini menjadi contoh baik kolaborasi antara pemerintahan dan kearifan lokal, yang saling menghargai mekanisme masing-masing.

Sebagai organisasi yang telah memiliki pengesahan resmi dari Kementerian Hukum dan HAM RI, PALASARA berdiri kokoh secara hukum sekaligus legitimatif secara budaya. Ia tampil sebagai lokomotif gerakan adat modern, menghubungkan sejarah dengan masa depan, serta membangun jembatan antar etnis dalam semangat kebersamaan.

Puncak dari fase konsolidasi ini akan ditandai dengan Pelantikan Akbar DPP PALASARA pada 26 Juli 2025 di Istana Tamalate Gowa, sebuah momentum yang diyakini menjadi tonggak sejarah kebangkitan budaya empat pilar utama Sulawesi: Mandar, Makassar, Bugis, dan Toraja. (*Rz)