TAJUK UTAMA, JAKARTA — Pemerintah Kota Makassar melalui Bagian Tata Pemerintahan setda Kota Makassar, menggelar kegiatan coaching penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Hotel Aone Jakarta.

Digelar selama dua hari mulai tanggal 24-25 Juni 2025, kegiatan ini diikuti oleh 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Drs. Maddaremmeng.

Dalam sambutannya, Ia menekankan pentingnya penyusunan laporan SPM yang akurat dan tepat waktu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

SPM merupakan suatu dokumen yang bertujuan untuk memberikan acuan melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pangawasan dan pertanggung jawaban penyelenggaraan pelayanan.

“Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama terkait definisi operasional, indikator kinerja agar pelayanan kepada masyarakat dapat lebih maksimal,” ucapnya.

Pada kesempatan ini, Ia menekankan tentang lima indeks yang harus diperhatikan dalam peningkatan SPM.

Diantaranya, Ketersediaan sarana dan prasarana. Hadirnya Kualitas sumber daya manusia.

“Harus ada ketersediaan sarana dan prasarana. Kami harap juga peseerta dapat meningkatkan kompetensi dan kemampuan dalam memberikan pelayanan publik,” ungkapnya.

Selain itu, indeks selanjutnya yaitu untuk memastikan ketersediaan anggaran yang memadai untuk mendukung pelayanan publik. Serta Kualitas proses pelayanan dan kepuasan masyarakat.

Menurutnya dengan memperhatikan lima indeks tersebut, diharapkan Pemkot Makassar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memenuhi standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

“Apalagi pada tahun 2024 kota Makassar diganjar penghargaan tertinggi tingkat nasional oleh kementerian bina pembangunan daerah untuk penerapan standar pelayanan minimal terbaik se Indonesia,” sebutnya.

Sementara, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Kota Makassar, Andi Muhammad Yasir, mengungkapkan kegiatan ini demi mewujudkan penerapan SPM yang juga menjadi kebijakan pemerintah pusat.

Upaya langkah percepatan ini harus memenuhi beberapa persyaratan seperti fokus pada layanan-layanan yang ada, terukur, relevan, dapat diandalkan sehingga pengguna Standar Pelayanan Minimal (SPM) lebih mudah dalam memahami dan menerapkannya.

“Alhamdulillah kota Makassar sudah berhasil dua kali pencapaian dalam SPM. Terakhir baru-baru ini tepatnya di bulan Mei 2025 meraih penghargaan penerapan SPM tertinggi tingkat regional propinsi,” tuturnya.

Tentu saja, kata Yasir pencapaian tersebut patut diapresiasi.

Olehnya itu. Yasir berharap dengan adanya coaching SPM ini dapat meningkatkan kepekaan para OPD terlibat untuk mengevaluasi dan meningkatkan pelayanannya. (*)