Makassar, Tajuk Utama – Aliansi Mahasiswa Aktivis Indonesia kembali melayangkan kritik keras terhadap Wali Kota Makassar dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Parkir Makassar Raya atas maraknya praktik parkir liar yang dinilai merugikan masyarakat serta mencerminkan lemahnya pengawasan pemerintah kota.Rabu 4/06/2025

Koordinator lapangan aksi, Kevin, menyatakan bahwa praktik pungutan liar berkedok parkir resmi masih kerap terjadi di berbagai titik strategis di Kota Makassar, terutama pada area publik yang ramai dikunjungi masyarakat.

“Kami menemukan langsung berbagai lokasi parkir liar yang beroperasi secara terbuka dan tanpa kendali. Contohnya di luar area Trans Studio Mall, di sekitar Anjungan Pantai Losari saat konser berlangsung, bahkan dalam kegiatan MHM yang diselenggarakan oleh Pemkot Makassar sendiri. Petugas tidak resmi memungut biaya parkir antara Rp5.000 hingga Rp10.000 tanpa kejelasan dan legalitas,” tegas Kevin.

Aliansi menyayangkan absennya tindakan tegas dari Perumda Parkir maupun Pemerintah Kota Makassar, meskipun Wali Kota sebelumnya telah menyatakan komitmen untuk memberantas praktik parkir liar. Namun, hingga saat ini, tidak ada perubahan signifikan yang dirasakan oleh masyarakat.

Saat aksi unjuk rasa digelar di depan kantor Balai Kota Makassar, pihak Pemkot tidak menunjukkan itikad baik dengan menemui massa aksi maupun memberikan klarifikasi resmi. Padahal, pada saat bersamaan, diketahui ada rapat yang sedang berlangsung dan sejumlah kendaraan pejabat terparkir di lokasi.

Sementara itu, perwakilan dari Perumda Parkir yang menemui massa aksi hanya menyampaikan bahwa pihaknya masih menyelidiki keberadaan parkir liar tersebut, serta mengimbau agar masyarakat melapor jika menemukan pelanggaran. Pernyataan ini dianggap tidak cukup dan tidak mencerminkan keseriusan dalam menangani masalah yang sudah berlangsung lama.

“Ketidakhadiran perwakilan resmi dari Pemkot dalam merespons langsung tuntutan massa aksi merupakan bentuk pengabaian. Ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan rendahnya komitmen institusi terkait dalam menjalankan fungsinya. Jika terus dibiarkan, publik bisa menilai bahwa praktik ini terjadi karena adanya pembiaran yang sistematis,” tambah Kevin.

Sebagai bentuk protes terhadap ketidakseriusan Pemkot Makassar dan Perumda Parkir, Aliansi Mahasiswa Aktivis Indonesia menyatakan akan menggelar aksi lanjutan dalam waktu dekat. Aksi Jilid II ini akan dilakukan secara lebih masif dan terbuka, untuk mendesak transparansi serta perbaikan sistem pengelolaan parkir demi kepentingan publik.