Tajukutama,Makassar — Gerakan besar konsolidasi kelembagaan adat di Sulawesi Selatan dan Barat memasuki babak penting. Perhimpunan Agung Lembaga Adat Sulawesi Selatan dan Barat (Palasara) dijadwalkan akan menggelar pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) usai Idul Adha 2025.

Dalam prosesi tersebut, Palasara turut mengundang Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, serta Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Barat, dan seluruh Bupati/Wali Kota se-Sulselbar.

Sekretaris Jenderal DPP Palasara, Andi Fahri Makkasau, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah fokus melakukan konsolidasi struktur organisasi dan kelembagaan hingga ke tingkat daerah. “Kami sedang merampungkan pembentukan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dan Barat,” ungkapnya, Selasa (29/4/2025).

Langkah ini, kata Fahri, dirancang agar ketika pengukuhan DPP digelar, seluruh Ketua DPW telah terbentuk dan siap dilantik. “Dengan begitu, proses konsolidasi kelembagaan Palasara dapat berlanjut secara simultan di daerah,” jelasnya.

Palasara, tambah Fahri, tidak hanya ingin eksis di pusat. Organisasi ini juga ingin hadir dan mengakar di wilayah adat sebagai wadah kolaborasi antar-lembaga adat dalam menjaga dan mengembangkan budaya lokal di tengah dinamika bangsa Indonesia.

Menurut statuta organisasi, struktur keanggotaan Palasara berbasis pada lembaga adat eks kerajaan atau pemerintahan adat, dengan Majelis Agung dan Dewan Agung sebagai otoritas tertinggi. Gubernur secara jabatan menjadi Ketua Majelis Agung di tingkat provinsi, sementara Bupati/Wali Kota menjadi Ketua Dewan Agung di tingkat kabupaten/kota.

“Oleh karena itu, penetapan Ketua DPW harus sejalan dengan restu kepala daerah agar harmonisasi program kerja antara Palasara dan pemerintah daerah dapat terjaga,” tegas Fahri.

Ketua Harian Palasara, Mansur Gessa Karaeng Bali, turut menekankan pentingnya konsolidasi struktural ini. “Tujuannya jelas, memperkuat legitimasi Palasara sebagai mitra strategis pemerintah daerah sekaligus memperkokoh kedaulatan lembaga adat di era modernisasi,” ujarnya.

Rencana pengukuhan ini menjadi kelanjutan dari suksesnya Deklarasi Akbar Palasara di Kabupaten Maros pada 10 November 2024, yang ditandai dengan penandatanganan piagam oleh 91 ketua lembaga adat se-Sulselbar.

Saat itu juga telah dibentuk Presidium DPP Palasara yang kini memimpin gerakan ini, dipimpin oleh Ketua Umum Andi Rusdianto Thalib dan tokoh-tokoh adat lainnya dari berbagai latar belakang, yang bersatu dalam semangat pelestarian adat dan budaya. (*Rz)