Tajuk Utama. Gowa — Kelompok Cipayung (HMI, GMNI, PKMRI, PMII) mengkritik keras dugaan pelanggaran netralitas dalam Pilkada Kabupaten Gowa 2024.
Dalam konferensi persnya, Selasa (19/11/2024) di Sungguminasa, mereka menyoroti penggunaan fasilitas negara untuk mendukung salah satu pasangan calon (paslon), termasuk panggung Hari Jadi Gowa yang didanai APBD.
“Kami menyesalkan fasilitas negara dipakai untuk kepentingan politik. Ini mencederai demokrasi,” ujar perwakilan Cipayung, Nawir Kalling.
Cipayung mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot Dzulfikar Ahmadi Tawalla, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran, yang diduga mendukung salah satu paslon.
Mereka juga meminta Mendagri Tito Karnavian menegur Bupati Gowa atas dugaan keterlibatan dalam kampanye terselubung.
Selain itu, Kapolri diminta memeriksa indikasi keberpihakan anggota Polri di Polres Gowa, sementara KPU dan Bawaslu Gowa diimbau menjaga integritas. Masyarakat diminta melaporkan dugaan pelanggaran netralitas ASN, TNI, atau Polri.
“Kami telah membuka posko pengaduan untuk masyarakat. Lapor jika ada pelanggaran,” tegas Nawir.
Cipayung juga meminta evaluasi atas kunjungan Menteri Yandri Susanto ke Gowa yang diduga menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik.
“Kami akan terus mengawal Pilkada agar berjalan demokratis dan adil,” tutup Nawir.
Comment