Tajukutama.com, Makassar – Massa pendemo dari Mahasiswa Papua dipukul mundur oleh Ormas Brigadir Muslim Indonesia (BMI) saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Asrama Cendrawasih Mahasiswa Papua, Jl. Lanto Daeng Pasewang, Mamajang, Makassar, hari ini.

Massa Mahasiswa Papua tersebut mengatasnamakan dari Petisi Rakyat Papua atau PRP.

Sebanyak 122 organisasi gabungan dalam aksi PRP di Makassar ini menyatakan sikap dalam aksi damainya tadi, dengan membawa tuntutan yaitu cabut otonomi khusus jilid dua, dan tolak pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua dan berikan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa West Papua.

Dalam perjalanannya dari Asrama Cendrawasih menuju titik aksi selanjutnya ke Monumen Mandala, massa aksi mendapatkan perlawanan dari sejumlah oknum yang mengatasnamakan dari Ormas Brigadir Muslim Indonesia (BMI) kemudian terjadi pemukulan hingga keos, dan akhirnya massa aksi mahasiswa Papua membatalkan ke titik aksi selanjutnya dan melanjutkan dengan membacakan pernyataan sikap aksinya di depan Asrama Cendrawasih.

Korlap Boas Payage dalam pembacaan tuntutannya menyampaikan “meminta agar otonomi khusus jilid dua dicabut, dan tolak pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua dan berikan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa West Papua,” teriak dalam orasinya, sambil mendapatkan pukulan dari Ormas tersebut.

Penelusuran Tajukutama.com di lokasi, mendapatkan nama-nama yang mengalami luka benjol dibagian muka, hidung, alis mata sebagai berikut, inisial EF, BS, SW, dan BP.

Dalam wawancara langsung di lokasi, Korlap Boas mengutarakan, “kami telah memasukan surat izin di pihak kepolisian, dan telah mengizinkan untuk turun aksi, namun para ormas secara paksa memukul mundur. Sehingga kami menegaskan kepada pihak keaman dalam kepolisian lalai dalam mengamankan pihak-pihak yang dengan sengaja membuat keributan pada aksi tersebut,” lanjut disampaikan

“Kami suda punya surat izin dan kemudian ormas tidak, maka kami mengklaim bahwa pihak keamanan melakukan pembiaran. Menyampaikan pendapat dimuka umum adalah suatu bentuk aturan Demokrasi yang mengikat dan berlaku di negara republik Indonesia, dan aksi kami adalah aksi damai, aksi bermartabat,” tutup Korlap itu.