Kebijakan PPPK Honorer: Solusi Setengah Hati ?

ads
ads

Tajukutama.com, Makassar – “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa” adalah slogan indah yang disematkan bagi pengorbanan dan pengabdian seorang guru yang telah sabar mendidik generasi dari yang tidak tahu apa-apa menjadi generasi yang cerdas dan berintelektual, dari yang kurang baik perangainya menjadi manusia yang beradab. Tak ayal, slogan tersebut memang pantas disematkan bagi seorang guru. Sebab, perannya begitu besar bagi kemajuan suatu generasi.

Sayangnya, nasib guru di negeri ini sejak dulu masih memprihatinkan, terlebih bagi para guru honorer. Gaji yang tidak seberapa, tunjangan pun tidak ada. Namun harus menanggung pekerjaan yang sama beratnya dengan guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetapi gajinya dibedakan.

Di tengah keprihatinan tersebut, kini secerca harapan mulai lahir dengan kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru honorer yang dibuat oleh Pemerintah.

ads
ads

Dikutip dari detik.com (19/9/2021), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru honorer adalah individu yang ditugaskan sebagai guru bukan ASN di satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Adapun syarat dan kriteria untuk dapat mengikuti seleksi PPPK 2021 diatur dalam PP No. 49 tahun 2018 yakni merupakan guru honorer di sekolah negeri dan swasta, terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), dan lulusan pendidikan profesi guru (PPG) yang saat ini tidak mengajar.

Kebijakan ini disebut harapan bagi para guru honorer sebab jika lulus seleksi mereka akan mendapatkan gaji dan beberapa tunjangan yang memadai sesuai dengan tunjangan guru PNS. Hal tersebut di atur dalam PP No. 98 tahun 2020. Dengan gaji paling rendah Rp 1.794.900 dan Rp 6.786.500 sebagai gaji tertinggi.

Meski begitu, ada problem lain dibalik kebijakan yang menjadi harapan bagi guru honorer tersebut, yakni beban soal yang dianggap terlalu berat dan ambang batas seleksi (passing grade) yang terlalu tinggi, terlebih bagi para guru honorer yang telah lanjut usia.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda. Dikutip dari SindoNews.com (16/9/2021), Syaiful Huda mengungkapkan proses seleksi PPPK ternyata tidak ramah bagi para guru honorer senior. Sebagian besar dari mereka tidak mampu mencapai passing grade yang disyaratkan dalam ujian kompetensi teknis (komtek). Besaran poin afirmasi untuk beberapa kluster guru honorer yang diberikan Kemendikbud Ristek pun dinilai tidak cukup membantu mencapai batas minimal passing grade.

Kritik yang serupa juga dilontarkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, Irwan Fecho. Dikutip dari SindoNews.com (19/9/2021), Irwan Fecho mengkritik pengangkatan proses guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang harus melalui seleksi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, guru yang telah cukup masa pengabdiannya seharusnya tidak perlu mengikuti proses seleksi lagi karena akan mengalami kesulitan bersaing dengan guru yang masih muda masa pengabdiannya.

Mengharap Solusi Pada Demokrasi, Hanyalah Ilusi

Kehidupan yang sejahtera tentu telah menjadi cita-cita setiap orang termasuk para guru honorer, mereka juga berhak untuk mendapatkan kesejahteraan. Namun, sangat disayangkan kebijakan PPPK yang harusnya bisa menjadi harapan bagi para guru honorer mendapatkan kesejahteraan, harus terhalang oleh proses seleksi yang terlalu berbelit-belit.

Tak sedikit dari mereka yang telah berusia senja, harus tertatih dan bersusah payah mengikuti tes seleksi, hingga sekadar menggerakkan mouse saja tangan-tangan mereka gemetaran karena tak piawai dengan peningkatan teknologi saat ini. Pengabdian mereka yang telah lama seolah tak berarti apa-apa. Mereka harus tetap berjuang demi mengubah nasib kehidupannya.

Inilah potret buram penerapan sistem demokrasi-kapitalis saat ini. Mengharap solusi pada sistem demokrasi yang lahir dari asas sekuler-kapitalis memang hanyalah sebuah ilusi. Sebab, kebijakan yang dibuat tak serta merta tulus memprioritaskan kesejahteraan rakyat, tetapi tentu ada pertimbangan ekonomi dibaliknya. Sebab tolak ukur dari sekuler-kapitalis hanyalah manfaat dan nilai materi semata.

Sejatinya kepentingan dan kesejahteraan seluruh rakyat merupakan tanggung jawab negara melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para penguasa. Namun, karena penerapan sistem demokrasi-kapitalis tanggung jawab tersebut seolah lenyap, tergantikan oleh kepentingan-kepentingan pribadi para penguasa.

Oleh karena itu, sudah saatnya setiap rakyat menyadari hal ini. Bahwa sejatinya, nasib buruk yang mereka alami bukan karena ketidakprofesionalan mereka dalam bekerja, atau kelemahan mereka dalam menjawab soal-soal seleksi, tetapi akibat kebijakan setengah hati yang dibuat oleh Pemerintah yang lahir dari sistem kehidupan cacat sekuler-kapitalis. Sebuah sistem yang lahir dari hawa nafsu manusia dan menafikkan adanya peran agama di dalamnya.

Saatnya Mengganti Sistem Kehidupan

Untuk mendapatkan solusi paripurna atas nasib tak tentu yang dialami para guru honorer serta sebagian besar rakyat saat ini, sejatinya tak cukup dengan mengganti pemimpin, atau membuat kebijakan dan undang-undang baru saja. Tetapi lebih dari itu, kita membutuhkan perubahan mendasar yakni dengan mengganti sistem kehidupan saat ini.

Mengganti sistem sekuler-kapitalis menjadi sistem Islam. Mengapa harus Islam ? Yahh.. karena Islamlah satu-satunya sistem yang telah terbukti kesempurnaannya. Sistem Islam terbukti mampu memimpin peradaban dunia dalam waktu yang sangat lama yakni 14 abad dan mampu menoreh tinta emas dalam sejarah.

Dalam Islam, Pendidikan dipandang sebagai sektor penting yang dapat menunjang kemajuan suatu negara. Oleh karenanya, pendidikan merupakan kebutuhan asasi dan hak setiap rakyat yang wajib dipenuhi secara maksimal penyelenggaraannya oleh negara. Dengan itu, negara wajib menyediakan segala perangkat pendukung demi keefektifan berjalannya proses pendidikan.

Mulai dari sarana dan prasarana berupa gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain. Termasuk penyediaan pendidik/guru profesional yang jumlahnya memadai dan tersebar ke seluruh wilayah negara baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Disamping itu, setiap guru yang mengajar wajib dijamin kesejahteraannya oleh negara dengan gaji yang memadai agar setiap guru dapat bekerja dengan fokus dan profesional mendidik generasi menjadi generasi yang maju. Tidak ada lagi istilah guru PNS dan guru honorer atau guru kontrak sebagaimana kebijakan PPPK yang diberlakukan saat ini, semua guru dipandang sama sebagai pegawai negara yang wajib mendapat penghidupan dan gaji yang layak.

Jika merujuk pada sejarah peradaban Islam sebelum runtuh pada tahun 1924 M, nasib guru sangat bertolak belakang dengan kondisi guru saat ini. Jika nasib guru saat ini digantung dengan berbagai aturan yang serba rumit dan gaji yang tidak seberapa, di masa peradaban Islam justru sebaliknya, nasib guru justru sangat sejahtera. Masa kekhilafahan Umar bin Khattab misalnya.

Di masa Khalifah Umar bin Khattab seorang guru yang mengajar anak-anak mengaji di Madinah pernah digaji sebanyak 15 dinar atau setara dengan 51 juta yang diterima setiap bulan.

Begitupun dimasa kekhilafahan setelah itu, setiap guru diberi tunjangan gaji yang sangat layak bahkan hingga ratusan juta rupiah perbulannya. Misalnya dimasa Shalahuddin Al-Ayyubi, Syekh Najmudddin Khabusyani, seorang guru di Madrasah al-Shalahiyyah digaji setiap bulannya sebesar 40 dinar atau setara dengan Rp 136 juta. Pemberian gaji fantastis ini sangat mungkin diterapkan dalam sistem pemerintahan Islam, sebab Islam juga memiliki sistem ekonomi yang khas dan sempurna.

Begitulah Islam sangat memuliakan seseorang yang berprofesi sebagai guru. Sebab, output pendidikan sangat dipengaruhi oleh pendidiknya. Jika guru tak mampu memberikan pendidikan terbaik akibat nasib kehidupannya yang buruk. Lantas bagaimana bisa mereka mampu melahirkan output-output generasi yang mampu mengubah peradaban dunia menuju peradaban gemilang ? Oleh karena itu, saatnya kembali pada sistem Islam yang sempurna, sebuah sistem yang hanya dapat diterapkan dalam lingkup daulah Khilafah Islamiyah.

Wallahu’alam Bisshawab.

Penulis: Nurhikmah (Tim Pena Ideologis Maros)

ads
ads
ads

Video

Leave a Reply