APBN Makin Berat, Utang Bikin Negara Sekarat

ads

Tajukutama.com, Makassar – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah kondisi pandemi saat ini tak dapat dipungkiri mengalami masalah berat, dan hal ini dapat memicu krisis ekonomi. Apalagi pemasukan dana APBN saat ini bertumpu pada pajak dan utang. Rektor Universitas Paramadina Didik Rachbini mengatakan krisis ekonomi saat ini dapat terjadi lewat APBN, tidak lagi lewat nilai tukar rupiah seperti dulu.

Didik juga mengatakan setidaknya ada lima faktor didalam APBN yang berpotensi menyebabkan krisis dikemudian hari, yaitu proses politik APBN yang sakit dan bias, defisit primer yang semakin melebar tidak terkendali, rasio pembayaran utang terhadap pendapatan yang naik saat ini, dana yang mengendap dan bocor di daerah serta pembiayaan PMN dan BMN sakit yang berpotensi menjadi masalah dimasa depan. Beliau juga mengibaratkan situasi saat ini seperti ember bocor. Pasalnya pemerintah ingin memperbaiki ekonomi dan berbagai persoalan lebih awal, padahal masalah covid-19 belum diselesaikan, imbasnya upaya pemerintah memiliki dampak terbatas.

“Sehingga, ketika APBN digenjot besar, utang besar, defisit besar, dampak kepada ekonomi tidak akan lebih dari negara lain,” ujar Didik. (Tempo.co, 01/08/2021).

ads
ads

Pada 2020 realisasi defisit APBN mencapai RP. 947,7 miliar. Adapun pada tahun 2021 pemerintah memproyeksikan defisit untuk keseluruhan tahun Rp. 939,6 triliun atau lebih rendah dari target Rp. 1.006,4 triliun.

Utang pemerintah pun melonjak tembus jadi Rp. 6.554,56 triliun per akhir Juni 2021 (25/07/2021) atau setara 41,35 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Besarnya utang negara saat ini tentu akan berimbas pada pemerintah dimasa yang akan datang akibat warisan beban utang yang besar dan dipaksa untuk menambal defisit yang sangat besar.

Bank Indonesia Dukung Pembiayaan APBN

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memastikan akan tetap berkomitmen mendukung pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Hal ini ditunjukkan dengan pembelian Surat Berharga Negara dipasar perdana. Hingga 19 Juli 2021 yang nilainya sebesar Rp. 124,13 triliun.

“Ini terdiri dari Rp. 48,67 triliun melalui mekanisme lelang utama dan Rp. 75,46 triliun melalui mekanisme Green Shoe Option (GSO), “ujar Pretty (Berita satu, 22/07/2021).

Langkah ini menyusul penambahan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang semula Rp. 699,43 triliun menjadi Rp. 744,75 triliun. Keputusan pemerintah menaikkan alokasi anggaran tersebut lantaran adanya lonjakan kasus covid-19 belakangan ini.
Selain membeli SBN dipasar perdana, Bank Indonesia juga menambah likuiditas atau quantitative easing (QE) diperbankan sebesar Rp. 101,10 triliun per 19 Juli 2021.

Sumber Daya Alam melimpah tapi APBN rendah

Penerapan sistem ekonomi kapitalis menjadikan sistem keuangannya bertumpu pada pajak dan utang. Melemahnya ekonomi membuat pemasukan negara dari sektor pajak makin menurun sehingga harus menambalnya dengan utang demi menyelesaikan pandemi dan menjalankan roda pemerintahan.

Adapun sumber pemasukan APBN ada tiga yaitu pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti penerimaan SDA, badan layanan umum, hasil BUMN dan hibah seperti devisa, namun PNBP dan hibah jumlahnya sangat kecil.

Pada tahun 2020, penerimaan pajak mencapai RP. 1.070, 00 triliun, PNBP Rp. 338,5 triliun dan hibah Rp. 12,3 triliun.Sedangkan belanja negara mencapai Rp. 2.589,9 triliun sehingga terdapat defisit Rp. 956,3 triliun. (Berita satu. Com 06/08/2021).

Lantas mengapa negeri yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) mulai dari daratan, lautan hingga perut bumi hanya menghasilkan PNBP sebesar RP. 338,5 triliun artinya sumber pemasukan dari SDA tidak lebih dari 10 persen anggaran padahal potensi SDA melimpah ruah?

Hal ini terjadi karena sistem ekonomi yang diterapkan berbasis kapitalisme. Liberalisasi kepemilikan menjadi hal yang lumrah dalam sistem ini, dimana setiap orang baik individu swasta dalam negeri ataupun asing boleh memiliki SDA yang berlimpah. Hal ini berarti menjadikan SDA dikuasai swasta.

Seperti yang terjadi pada PT. Freeport yang telah mengeruk potensi SDA non hayati. Pada Tahun 2020 memiliki keuntungan bersih Rp. 12 triliun sedangkan yang masuk ke kas negara hanya 4 persen atau sekitar Rp. 480 miliar dan pemerintah daerah sebesar 6 persen.

Sungguh nilai yang sangat kecil. Andai saja pengelolaan tambang emas terbesar didunia ini dikelola secara mandiri niscaya seluruh keuntungan masuk kas negara. Belum lagi ditambah dengan pemasukan SDA yang lain.

Kiat APBN Mengatasi Krisis

Dalam Islam, APBN biasa disebut dengan istilah Baitul Mal. Baitul mal adalah pos yang dikhususkan untuk semua pemasukan atau pengeluaran harta yang menjadi hak masyarakat umum (rakyat).

Adapun sumber pemasukan tetap Baitul Mal adalah fa’i, ghanimah, anfal, kharaj, jizyah dan pemasukan dari hak milik umum dengan berbagai macam bentuknya, pemasukan dari hak milik negara, usyur, khumus, rikaz, tambang serta harta zakat. Hanya saja harta zakat diletakkan pada kas khusus Baitul Mal dan tidak diberikan kecuali hanya kepada delapan ashnaf tersebut.

Pemasukan harta dari hak milik umum juga diletakkan pada kas khusus Baitul Mal dan tidak boleh dicampur adukkan dengan yang lain. Sebab, harta tersebut menjadi hak milik seluruh rakyat yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan kemaslahatan rakyat yang mengikuti kebijakan berdasarkan hukum syariat.

Harta-harta yang lain yang merupakan hak Baitul Mal, diletakkan pada Baitul Mal dengan harta yang lain dan dibelanjakan untuk keperluan negara dan umat, serta delapan ashnaf, termasuk apa saja yang menjadi kebijakan negara.

Pemimpin yang amanah tentunya pemimpin yang amal dan kebijakannya bervisi melayani kepentingan rakyat. Pengaturan kepemilikan yang jelas akan menjadikan sumber APBN kuat. Misalnya kepemilikan umum seperti tambang emas, perak, minyak bumi, batu bara, air, sungai, dan lain-lain digolongkan menjadi kepemilikan umum yang tidak boleh dimiliki swasta apalagi asing, sehingga hasil pengelolaannya oleh negara bisa diberikan maksimal kepada rakyat.

Diriwayatkan oleh Abyadh bin Hamal al-Mazini, bahwa Abyadh telah meminta kepada Rasul Saw untuk mengelola tambang garam. Lalu Rasulullah memberikannya. Setelah ia pergi, ada seseorang yang berkata kepada Rasul, “wahai Rasulullah, tahukah engkau apa yang telah engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir. “Rasul kemudian berkata, “Tariklah kembali tambang tersebut darinya.” Hadits ini menjelaskan tentang haramnya harta milik umum menjadi kepemilikan pribadi.

Harta kepemilikan umum ditambah kepemilikan negara juga ditambah zakat, infak, sedekah dari rakyat maka akan menjadikan pendapatan APBN melimpah sehingga tak perlu memajaki rakyat apalagi berhutang kepada negara lain. Bahkan bisa jadi APBN menjadi surplus dan jauh dari krisis.

Selain itu yang tidak kalah penting adalah kebijakan pengeluaran APBN yang ketat, tidak boros, skala prioritas terutama untuk kepentingan umat serta bebas dari campur tangan asing. Aparat negara yang amanah, jujur dan takut bermaksiat menjadikan pengelolaan APBN tepat sasaran dan bebas korupsi.

Alhasil selama kapitalisme menjadi platform sistem ekonomi negara, APBN rentang mengalami defisit dan utang menjadi solusinya. Hal ini dapat menyebabkan APBN makin berat dan utang hanya membuat negara semakin sekarat. Dengan demikian, untuk keluar dari segala persoalan yang membuat negeri ini sekarat adalah hanya dengan kembali mengacu kepada aturan sangat khalik. WallahuA’lam

Penulis : Rahmawati, S. Pd

ads
ads
ads

Video

Leave a Reply