PPKM: Adakah Jaminan Kebutuhan Rakyat?

ads

Tajukutama.com, Makassar – Seiring dengan semakin meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia, pemerintah menetapkan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat yang dimulai sejak tanggal 03 Juli-20 Juli 2021 pada wilayah Jawa dan Bali, dan PPKM Mikro di seluruh kabupaten di luar Jawa dan Bali yang berlaku tanggal 06-20 Juli 2021.

Reaksi masyarakat pun berbeda-beda menanggapi kebijakan ini. Ada yang menerima dengan harapan agar kasus Covid-19 bisa menurun dan terkendali tapi tak sedikit pula yang menolak, dengan alasan pembatasan mobilitas mereka tentu akan mempengaruhi usaha dan bisnis mereka. Terlebih bagi pedagang kecil kaki lima yang kebutuhan hidupnya sangat bergantung dari dagangan yang mereka jajakan tiap harinya.

Setelah melihat data, hampir disetiap wilayah menunjukkan bahwa pelanggar PPKM terbanyak adalah pedagang kaki lima (PKL). Dalam laporannya, Pj Sekda Provinsi Jawa tengah, Prasetyo Aribowo mengatakan sebanyak 1.706 pelanggar terjaring operasi yustisi penegakan peraturan PPKM Mikro Darurat di Jateng. “Pelanggaran terbanyak di pedagang kaki lima sebanyak 713, area publik 350 pelanggar dan pertokoan 269 pelanggar,” (semarangku.pikiran-rakyat.com, 5/7/2021)

ads
ads

Di kota Tangerang, pelanggar PPKM Darurat, di kawasan Pasar Lama, didominasi oleh pelaku usaha kecil/pedagang kaki lima (pkl) yang menyiapkan hidangan di tempat serta individu-individu yang abai terhadap protokol kesehatan (prokes). (merdeka.com, 9/7/2021)

Dilema PPKM

Banyaknya pelanggaran selama pemberlakuan PPKM darurat dan PPKM Mikro ini harusnya menjadi tanda tanya besar bagi pemerintah. Mengapa mereka nekat melanggar aturan PPKM? Apakah mereka tidak percaya adanya pandemi Covid-19 yang dapat membahayakan kesehatan dan nyawa mereka, sehingga mereka tetap memilih berjualan diluar. Atau mereka terdesak dengan kebutuhan hidup, sehingga terpaksa mereka harus keluar rumah, walau kesehatan jadi taruhannya?

Sungguh dua jawaban ini, akan mengantarkan kita pada kesimpulan bahwa pemerintah telah gagal. Yang pertama pemerintah gagal mengambil peran dalam mengedukasi masyarakat terkait bahaya Covid, bagaimana cepatnya penyebaran virus ini hingga transparansi penanganan covid ini. Atau jawaban yang kedua, pemerintah gagal dalam menjamin kebutuhan hidup rakyatnya di masa pandemi saat pemberlakuan PPKM. Sehingga masyarakat banyak yang tidak menerima dan melanggar PPKM ini.

Bila dicermati dari awal. Pemerintah telah abai dan meremehkan virus ini. Saat merebaknya kasus Covid-19 di Wuhan, Cina, lalu di berbagai negara lain. Pemerintah harusnya mengambil sikap lebih hati-hati dan bersiaga terhadap virus ini, namun faktanya Pemerintah malah secara massif mengundang para wisatawan luar negri untuk berkunjung ke Indonesia, yang akhirnya menjadi pintu masuk merebaknya virus covid 19 di Indonesia.

Banyaknya kontroversi ditengah-tengah masyarakat seperti, virus ini adalah konspirasi kelompok globalism, virus ini hanya seperti flu biasa, orang-orang sengaja di Covid-kan untuk keuntungan materi dan argumen-argumen liar lainnya adalah bukti gagalnya pemerintah dalam mengedukasi masyarakat. Dengan segala instrumen yang dimiliki oleh pemerintah, seperti media, tenaga ahli bidang kedokteran, IT, kampus dan lainya harusnya bisa dijadikan pemerintah sebagai alat dalam mengedukasi masyarakat secara luas.

Disisi lain walau masyarakat percaya akan pandemi covid 19, namun bila mereka terdesak oleh kebutuhan hidup mereka, mau tidk mau, mereka akan tetap keluar bekerja, walau kesehatan jadi taruhannya. Bahkan pernyataan rakyat kecil yang mengatakan “keluar mati karena virus, tak keluarpun mati karena tak makan”, sungguh menjadi tamparan bagi pemerintah sebagai pelayan yang mengurusi hajat hidup rakyat.

Tak cukup PPKM, Harus kebijakan komprehensif

Harusnya pemerintah mulai instropeksi diri. pandemi covid 19 yang sudah hampir satu stengah tahun belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, masyarakat banyak yang di PHK, pelaku bisnis dan usaha banyak yang gulung tikar, rumah sakit dan nakespun sudah kepayahan menghadapi pasien covid.

Jangankan untuk mengikuti himbauan pemerintah memakai dua masker, mengganti masker yang sudah seharian dipakai pun rasanya sayang, jangankan untuk minum vitamin dan memenuhi gizi seimbang keluarga, makan 3 kali seharipun susah. Inilah ironi yang kita hadapai. Keadaan ini harusnya sudah cukup untuk membuat segala kalangan, khususnya pemerintah untuk merubah kebijakan secara komprehensif, merubah sudut pandang bahwa solusi yang lahir dari sistem kapitalisme, tak akan mampu menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh.

Sudah saatnya, kita belajar bagaimana Sistem Islam menyelesaikaan permasalahan pandemi, bagaimana pemimpinnya menjamin kebutuhan pokok setiap rakyatnya pada saat lockdown diterapkan. Tentu ini berhasil karena ditopang oleh Sistem Ekonomi Islam dan masyarakat Islami yang taat pada amir.

Nabi Muhammad saw. bersabda, “Pemimpin masyarakat adalah pemelihara dan dia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya.” (HR Bukhari dan Muslim)

Pandemi ini juga harusnya disambut dengan taubatan nasional yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Agar Allah menurunkanpertolonganNya kepada negeri ini dalam menghadapi musibah pandemi covid 19.

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (Al-A’raf:96). Wallahua’lam.

Penulis: Wahyuni Arsyad

ads
ads
ads
ads
ads
ads
ads
ads
ads

Video

Leave a Reply