Proyek Infrastruktur Lanjut, Negara Kian Bangkrut

ads

Tajukutama.com, Makassar – Gali lobang, lagi-lagi gali lobang, utang semakin menggunung, demikianlah gambaran bagaimana kondisi bangsa ini. Pertambahan total utang pemerintah, baik itu utang dalam negeri maupun utang yang ditarik dari luar negeri, selalu jadi polemik di Tanah Air.

Dikutip dari APBN KiTa yang secara rutin dirilis Kementerian Keuangan, posisi utang pemerintah Indonesia per akhir April 2021 telah tercatat sebesar 6.527,29 triliun. Mirisnya, di tengah lilitan utang negara yang mengkhawatirkan tersebut Indonesia kembali akan menambah utang untuk pembangunan proyek infrastruktur.

Seperti dilansir dari laman media CNN Indonesia, Kementerian BUMN mengatakan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) bakal mengalami cost deficiency (kekurangan biaya) operasi pada awal pengoperasiannya. Untuk itu, pemerintah tengah bernegosiasi dengan China agar mendapat bantuan pinjaman di awal operasi KCJB  nanti.

ads
ads

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyebut pinjaman bisa diperoleh dari China Development Bank (CDB) dengan jaminan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Agar itu bisa terwujud, PT KAI nantinya akan diusulkan untuk mendapatkan jaminan dari pemerintah dengan pembentukan singking fund, (8/7/2021).

Menanggapi proyek KAI tersebut, mantan Menpora Roy Suryo mengkritik keras salah satu kebijakan pemerintah yaitu proyek kereta cepat yang diusung pemerintahan Presiden Jokowi. Proyek tersebut diplesetkan menjadi Kecebong yang diartikan Kereta Cepat Bohong-bohongan.

Pasalnya, menurut Roy Suryo, penanganan pandemi menggunakan mindset ekonomi dibandingkan kesehatan. Pemerintah, menurut Roy Suryo, telah gagal fokus dalam menangani pandemi, memilih sektor ekonomi ketimbang kesehatan sehingga kasus pandemi di Tanah Air meroket ke negara nomor 1 tertinggi di dunia (dalam kasus harian Covid-19).

Masih menurut Roy Suryo, ironisnya pemerintah justru menambah utang lagi ke Cina dan proyek-proyek Infrastuktur Tol yang selama ini jadi “jualan” harus Dijual beneran. Tetapi Calon IBN masih jalan terus? Sementara Nakes yang meninggal sudah 1000 lebih? AMBYAR,” tulis Roy Suryo di akun Twitter-nya, Jumat 9 Juli 2021.

Ya, kondisi pengeloaan negara saat ini memang terlihat tak menunjukkan banyak kemajuan. Masalah demi masalah tak kunjung selesai akibat kebijakkan yang tak memebri solusi pasti dan menyeluruh. Belum selesai kasus ditangani para punggawa negeri, muncul lagi masalah baru.

Harusnya pemerintah berfokus pada penyelesaian satu masalah hingga tuntas, baru kemudian bicara aspek lain. Dalam kondisi karut-marut masalah pandemi hari ini yang tak kunjung berakhir, harusnya prioritas utama negara adalah bagaimana wabah Covid-19 segera tertangani dengan baik. Rakyat terbebas dari penyakit dan kesejahteraan mereka juga tetap terurusi.

Bukan malah para petinggi sibuk berwacana ekonomi meroket, infrastruktur tetap jalan, pembangunan ibukota baru dan lainnya namun untuk membiayainya juga hanya dengan mengandalkan utang luar negeri. Padahal belum terlihat secara signifikan pembangunan proyek-proyek tersebut berdampak untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat.

Berbicara masalah utang, tentu tak masuk akal secara logika negeri yang kaya raya ini, dimana Allah SWT telah menganugerahkan negeri ini dari Sabang sampai Merauke sumber saya alam melimpah ruah, kemudian untuk membiayai negaranya harus dengan utang.

Harusnya dengan SDA yang melimpah tersebut bangsa ini akan bebas utang dan menjadi negara yang sejahtera, adil dan makmur. Di sinilah terlihat bahwa pengelolaan negara ini seperti babak belur, tak tentu arah dan makin menunjukkan ketidakberesan dalam penanganan setiap masalahnya.  Negara seperti tak punya cara lagi selain utang luar negeri dan menarik pajak pada rakyat untuk membiayai belanja dan pengelolaan negara.

Maka di sinilah perlu adanya paradigma berfikir lebih jauh untuk menyelesaikan problem bangsa ini, agar tak semakin parah kerusakannya. Ya tentu harus kembali pada aturan hukum dari Sang Khalik pemilik alam semesta ini, yaitu Islam.

Menggagas Negara Bebas Utang

Islam sebagai agama yang sempurna dan paripurna memiliki seperangkat aturan dalam pengelolaan negara.  Menurut Al Maliki dalam buku As-Siyasatu al-Iqtishadiyatu al-Mutsla (2001) menjelaskan negara dalam Islam tidak perlu berutang, kecuali untuk perkara-perkara urgen dan jika ditangguhkan dikhawatirkan terjadi kerusakan dan kebinasaan. Ketika itu terjadi, negara dapat berutang, kemudian orang-orang kaya ditarik pajak untuk melunasinya, atau dilunasi melalui pendapatan yang lain.

Sedangkan perkara-perkara yang masih bisa ditunda dan penangguhannya tidak dikhawatirkan terjadinya kerusakan, kebinasaan, atau bahaya, maka negara tidak boleh berutang. Negara hendaknya menunggu hingga memiliki harta.

Contoh perkara yang urgen dan tidak bisa ditunda adalah kejadian yang tiba-tiba seperti kelaparan, banjir, gempa bumi, atau serangan musuh. Dalam kondisi ini negara wajib memberi nafkah, baik di baitulmal ada harta ataupun tidak. Jika di baitulmal tidak ada harta dan dikhawatirkan tertimpa bahaya, maka negara wajib berutang dan segera menyalurkannya.

Sementara dalam perkara yang tidak dikhawatirkan kerusakan, kebinasaan, dan bahaya, negara haram berutang. Misalnya proyek infrastruktur seperti membuat jalan, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Jika pembangunan infrastruktur itu mendesak dan ketiadaannya mendatangkan kerusakan, hendaknya negara mewajibkan pajak insidental pada muslim yang kaya saja.

Di negara dalam Islam, Baitulmal merupakan lembaga yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Jadi, setiap harta baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, komoditas perdagangan, maupun harta benda lainnya di mana kaum muslimin berhak memilikinya sesuai hukum syara’ dan tidak ditentukan individu pemiliknya walaupun telah tertentu pihak yang berhak menerimanya maka harta tersebut menjadi hak Baitulmal, yakni sudah dianggap sebagai pemasukan bagi Baitulmal.

Ada tiga pos pendapatan dalam Baitulmal yang memiliki banyak jenis pemasukannya. Pertama, bagian fa’i dan kharaj. Fa’i adalah salah satu bentuk rampasan perang, dan kharaj adalah retribusi atas tanah atau hasil produksi tanah di mana para pemilik tanah taklukan tersebut membayar kharaj ke negara Islam. Kedua, bagian pemilikan umum. Kepemilikan umum adalah izin dari al-Shari’ kepada jemaah (masyarakat) untuk secara bersama-sama memanfaatkan sesuatu.

Kepemilikan umum meliputi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat, segala sesuatu yang secara alami tidak bisa dimanfaatkan hanya oleh individu secara perorangan, dan barang tambang yang depositnya tidak terbatas, yaitu barang tambang yang jumlahnya sangat banyak. Ketiga, bagian sedekah.

Bagian sedekah terdiri dari zakat uang dan perdagangan, zakat pertanian dan buah-buahan, zakat ternak unta, sapi, dan kambing. Kebijakan fiskal Bayt al-Mal akan membelanjakan anggarannya untuk investasi infrastruktur publik dan menciptakan kondisi yang kondusif agar masyarakat mau berinvestasi untuk hal-hal yang produktif. (muslimahnews.com, 20/10/2018).

Negara dalam Islam tidak akan membangun infrastruktur dengan skema utang luar negeri. Pembiayaan pembangunan infrastruktur bersumber dari Baitulmal. Jika Baitulmal tidak ada dana, baik habis karena peperangan atau bencana, maka harus dilihat. Jika proyek infrastruktur itu penting dan satu-satunya fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat, di mana jika tertunda dikhawatirkan akan terjadi kerusakan, maka dalam kondisi ini negara mendorong partisipasi publik untuk berinfak. Jika tidak cukup, negara bisa menetapkan pajak khusus bagi masyarakat yang mampu untuk membiayai proyek ini hingga terpenuhi.

Negara tidak akan melakukan pinjaman utang luar negeri. Sebab, pinjaman seperti itu selalu terkait dengan riba dan syarat-syarat tertentu. Riba diharamkan oleh hukum syara’, baik berasal dari seseorang maupun dari suatu negara. Sedangkan persyaratan (yang menyertai pinjaman) sama saja dengan menjadikan negara-negara dan lembaga-lembaga donor tersebut berkuasa atas kaum muslim. Akibatnya, keinginan dan segala keperluan kaum muslim tergadai pada keinginan negara-negara dan lembaga-lembaga donor. Karena itu, hal ini tidak diperbolehkan secara syar’i.

Selain itu, utang luar negeri merupakan bencana yang sangat berbahaya atas negeri-negeri Islam, dan menjadi penyebab orang-orang kafir menguasai negeri-negeri kaum muslim. Jadi, selama ada (beban) utang ini, umat selalu berada dalam kondisi terpuruk. Dengan demikian, negara tidak boleh menggunakan utang luar negeri sebagai pos (pendapatan) untuk menutupi anggaran belanja. (Sistem Keuangan Negara Islam, Abdul Qadim Zalum, hlm. 100).

Dengan mekanisme ini, membiayai negara tanpa utang bukanlah utopi atau mimpi. Sebab, dengan pemberdayaan pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan maksimal, negara bisa mencukupi kebutuhan rakyat tanpa harus berutang.

Wallahu’alam

Penulis: Khadijah Nelly, M.Pd. (Akademisi dan Pemerhati Sosial Masyarakat)

ads
ads
ads

Video

Leave a Reply