PPKM Darurat: Tempat Ibadah Ditutup Total, Proyek Jalan 100 Persen, Adilkah?

ads

Tajukutama.com, Makassar – Pandemi covid-19 kian hari kian meningkat dan belum menunjukkan tanda-tanda kapan akan berakhir. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi pandemi tersebut adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jakarta – Bali mulai tanggal 3 hingga 20 Juli 2021.

Salah satu detail aturan PPKM Darurat adalah penutupan tempat ibadah termasuk masjid dan mushollah, peniadaan shalat Idul Adha 1442 H dan takbir keliling. Aturan tersebut menimbulkan reaksi, salah satunya Ustadz Abdul Somad yang menolak ditutup nya masjid saat PPKM.

Kementerian Agama memutuskan untuk meniadakan shalat Idul Adha 1442 H dimasjid maupun lapangan terbuka yang dapat menimbulkan kerumunan pada zona yang diberlakukan PPKM Darurat. Hal ini disampaikan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas usai menggelar rapat bersama Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), polri, kementerian ketenagakerjaan, Dewan Masjid Indonesia (DMI) serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jumat, 2/07/2021. “Shalat Id di zona PPKM ditiadakan,”katanya. (Liputan6.Com.02/07/2021).

ads
ads

Mengacu pada ketentuan PPKM darurat, melarang peribadatan ditempat ibadah. Yaqut mengungkapkan larangan bukan hanya pada ibadah umat Islam saja, tetapi juga di Pura, Vihara, Klenteng, dan sebagainya. “Juga melarang aktivitas takbiran keliling serta arak-arakan, baik jalan kaki maupun kendaraan, didalam masjid juga ditiadakan. Takbiran dirumah masing-masing, “ujar Yaqut (Liputan6, 02/07/2021).

Disisi lain, dalam aturan lainnya disebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) diperbolehkan beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara lebih ketat. (pikiran rakyat-Pangandaran.com.01/07/2021).

Logikanya adalah jika pekerja konstruksi dibolehkan bekerja dengan prokes yang ketat, harusnya kegiatan ibadah pun dibolehkan asalkan taat prokes.

Umat Butuh Keadilan

Masyarakat memahami bahwa PPKM Darurat sebagai salah satu upaya mengurangi dan mencegah penyebaran covid-19 yang saat ini tengah melonjak. Hanya saja ada ketidakpuasan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Sebenarnya bagi umat Islam, berdasarkan syariat membolehkan shalat fardhu di rumah masing-masing terlebih ketika dalam situasi pandemi.

Namun hal mendasar yang menjadi ketidakpuasan umat adalah kebijakan dalam penanggulangan pandemi yang tidak konsisten dan kurang memihak rakyat. Ada ketidakadilan, mengapa tempat ibadah ditutup, shalat Id ditiadakan, takbir keliling tidak dibolehkan, namun pada saat yang sama tempat yang jauh lebih berpotensi menimbulkan kerumunan tetap dibuka.

Ketidakadilan juga nampak saat pemberlakuan PPKM darurat ini. Puluhan TKA asal Cina dengan mudahnya masuk ke negeri kita, sementara pada saat yang sama penjual bubur di kota Tasikmalaya di denda Rp. 5 juta hanya karena ada pelanggannya yang makan ditempat.

Dengan kondisi ini, tentunya tidak mudah bagi pemerintah mendisiplinkan rakyat dengan aturan pembatasan ibadah sementara pada sektor lain terkesan ada pelonggaran.

Kapitalisme Menangani Wabah

Sejak terjadinya pandemi, beberapa kebijakan telah dilakukan pemerintah mulai dari PSBB, PSBM, PPKM, PPKM mikro hingga PPKM Darurat sejatinya hanya berganti nama, namun esensinya sama yaitu berputar pada kepentingan ekonomi. Padahal, ada hal yang tak kalah penting dalam mengatasi wabah yaitu penyelamatan nyawa rakyat.

Kurang maksimalnya penanganan pandemi menjadikan dunia terus dihantui oleh covid-19 yang terus bermutasi. Wabah di prediksi tidak akan berakhir hingga seluruh negara mampu menyelesaikan permasalahan ini.

Bagi kapitalisme, materi adalah hal terpenting. Saat ini sektor kesehatan menjadi primadona, dimanfaatkan negara makmur untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Mulai dari bisnis vaksin, ventilator maupun obat-obatan. Pasalnya 90 persen bahan baku obat-obatan dan 94 persen alat kesehatan masih impor.

Solusi Paripurna

Komplitnya persoalan akibat pandemi covid-19 mulai dari persoalan vaksin hingga pembatasan aktivitas masyarakat melahirkan problem baru, sehingga pembatalan shalat Idul Adha, penutupan rumah ibadah adalah akibat kesalahan kebijakan penanggulangan pandemi. Bagi kaum mukmin sebuah musibah harus dihadapi dengan keimanan agar tidak muncul persepsi atau sikap yang keliru.

Andai saja sejak awal terjadinya wabah, penguasa cepat bertindak dan mendengarkan pendapat para pakar dalam menangani wabah pandemi, niscaya wabah ini tidak akan liar seperti saat ini.

Rasulullah, Saw bersabda “apabila kalian mendengar wabah disuatu tempat, maka janganlah memasuki tempat itu, dan apabila terjadi wabah sedangkan kamu sedang berada di tempat itu maka janganlah keluar darinya.” (HR. Muslim).

Negara harusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi nyawa rakyat dan melaksanakan syariatnya agar sempurna penerapannya. Umat akan digiring untuk senantiasa dekat kepada Penciptanya, bermuhasabah dan berdo’a serta berikhtiar agar pandemi ini segera berakhir karena ketaatan kepada Allah adalah hal yang penting agar pandemi ini segera berakhir.

Wallahu’alam

Penulis : Rahmawati, S. Pd

ads
ads
ads

Video

Leave a Reply