Komisi C DPRD Makassar Soroti Mangkraknya Pedestrian Metro Tanjung Bunga

ads

MAKASSAR.TAJUKUTAMA.COM.Anggota DPRD Makassar meminta Pemkot lanjutkam proyek jalur pedestrian Metro Tanjung Bunga meski menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan dengan nilai sebesar Rp39 miliar.

Hal tersebut dikatakan Sekretaris Komisi C DPRD Kota Makassar, Fasruddin Rusli.Dia mengatakan Pemkot Makassar tidak mungkin berani membangun jalan di atas lahan yang bukan miliknya,dimana proyek tersebut pernah mengalami kendala terkait status lahan.

Dikatakan kalau pedestrian ini bisa menjadi ikon baru di Kota Makassar.

ads
ads

“Saya pribadi meminta kiranya jalan tersebut dilanjutkan dan dicarikan solusi bagaimana teknisnya untuk kelanjutannya,”ungkapnya kamis (10/6/2021).

Dia menyebutkan dulu temuan BPK itu sebelah mana, tidak bisa secara gelondongan kita artikan proyek Metro Tanjung Bunga. Tidak mungkin Pemkot Makassar dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum (PU) berani membangun jalan di atas lahan yang bukan milik pemerintah.

Sebagai Komisi yang membidangi masalah tersebut rencananya mereka bakal melakukan klarifikasi kepada Pemkot Makassar terkait status lahan proyek pembangunan Jalan Metro Tanjung Bunga.

“Kita khan tahu dari 1,3 kilometer target awal pengerjaan hanya 250 meter saja yang boleh dikerjakan. Sedangkan sisanya terkendala status lahan,dan saya tahu pemkot sudah ketemu dengan pemilik lahan untuk mencari mufakat, dalam hal ini menghibahkan atau tidak dibeli oleh pemerintah kota,”sebutnya.

Ia pun menyarankan untuk bersurat ke BPK kalau pengerjaan di Metro Tanjung Bunga itu masih dalam kawasan lahan milik Pemkot Makassar, karena sangat tidak mungkin, sangat naif, sangat bodoh kalau orang Dinas PU mau mengambil resiko untuk pembangunan Jalan Metro Tanjung Bunga

Diketahui sebelumnya, proyek jalur Pedestrian Metro Tanjung Bunga jadi temuan BPK. Proyek yang dikerjakan itu bukan di atas lahan milik Pemkot. Sehingga tak sesuai regulasi.

Rencana awal, proyek tersebut akan dikerjakan sepanjang 1,3 kilomter. Tetapi kontraktor hanya mampu menyelesaikan pengerjaannya sepanjang 250 meter.

Pengerjaan yang diselesaikan sudah termasuk ampiteater dan lapak yang rencananya diperuntukkan untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar.

“Ini yang kemudian dipermasalahkan BPK, alas haknya. Ini yang kemudian rawan beralih ke pihak ketiga,”pungkas Kepala Inspektorat Kota Makassar, Zaenal Ibrahim.(ninannisa)

 

ads

Video

Leave a Reply