Dianggap Mengangkangi UU Tentang SDA, PT DSE dan TNKS Tuai Kritikan dari FPII Korwil Pesisir Selatan

ads

Tajukutama.com, Sumatera Barat – Pesisir Selatan (Sumbar) bekerjasama antara PT. Dempo Sumber Energi (DSE) dengan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) menuai kritikan tajam dari FPII Korwil Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

Kritikan tersebut atas dasar dugaan bahwa PT. DSE dalam melakukan pekerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) di Nagari Pelanggai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, Sumbar ternyata berdampak pada penggenangan yang mengenai kawasan hutan TNKS.

Dalam hal ini, Soni SH yang merupakan Ketua Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Korwil, kabupaten pesisir selatan yang juga aktivis lingkungan hidup mengatakan bahwa dengan terbitnya surat kerjasama antara PT.DSE dengan TNKS telah mengangkangi UU No.17 Tahun 2019 tentang sumber daya air.

ads
ads

Lebih lanjut katanya, pada pasal 33 yang bunyinya melarang terhadap pendayagunaan air di dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam dengan sanksi pidana serta denda pada pasal 69 paling singkat 18 bulan dan paling lama 6 tahun. Adapun denda paling sedikit Rp2.5 Miliar dan paling banyak Rp10 Miliar.

“Ini kan undang-undang yang mengatakan,bukan saya tapi kenapa pejabat negara sendiri yang melanggar undang-undang tersebut dengan mengangkanginya dan menerbitkan perjanjian kerjasama di dalam kawasan hutan TNKS,” terang Soni kepada awak media, Selasa (1/6/2021).

Sebelumnya, Plt Kepala Balai, Ir. Pratono Puroso, M.Sc saat dihubungi melalui jaringan telepon mengatakan bahwa pihaknya hanya melakukan kebijakan-kebijakan dari pimpinan dan tetap mengatur dengan peraturan yang ada.

“Saya definitif taman nasional sembilan, karena kepala TNKS pansiun jadi saya sebagai Plt kepala balai di TNKS saat ini dan benar saya yang menandatangani surat PKS (Perjanjian Kerja Sama) tersebut selaku Plt Kepala Balai TNKS. Sebenarnya saya tidak mengikuti dari awal apa yang terjadi apakah pihak PT.DSE (Dempo Sumber Energi) ada melibatkan Direktorat Jendral KSDAE pada awal pembangunannya sebab dampak dari pekerjaanya ada menggenangi kawasan hutan TNKS,” jelas Kepala Balai.

“Nantinya kita akan sampaikan kepada pimpinan kita di jakarta untuk di lakukan evaluasi apakah memang kerjasama yang di buat telah benar atau ada kesalahan dalam pelaksanaanya,dan kalau memang ada selisih jumlah luas 2,8 Ha yang di ajukan mereka pihak PT.DSE kepada Direktorat Jendral KSDAE itu harus di evaluasi ulang,” imbuhnya.

Sementara itu, kepala bidang 2 wilayah Sumbar, Ahmad Darwis saat di temui awak media (31/5) lalu sempat mengatakan, terkait permasalahan ini silahkan langsung tanyakan ke jakarta ke gedung Manggala Bhakti. Karena pihaknya hanya pelaksana kegiatan di lapangan yang mengeluarkan izin tersebut adalah wewenang dirjen KSDAE.

“Dan bila memang ada selisih kerjasama yang di ajukan oleh pihak PT. DSE kepada Direktorat Jendral KSDAE yang telah di sepakati kita akan chek secepatnya dan bila ada selisih kita akan minta pertanggung jawaban dari PT. DSE,” tegas Darwis.

Terakhir kata Soni, pihaknya sebagai media dan aktivis Lingkungan Hidup berhak melakukan gugatan Legal Standing dan hak gugat organisasi Class Action sesuai dengan UU No.32 Tahun 2009 pasal 92 ayat 1 terkait apa yang telah di lakukan oleh PT.DSE melakukan pekerjaan pembangunan PLTM pelangai gadang dan perasana penunjangnya yang berada dalam kawasan hutan produksi terbatas (HPT) ternyata berdampak pada pengenangan air yang mengenai kawasan hutan TNKS seluas ± 6 haktare.

Sumber: FPII Korwil Pesisir Selatan Sumbar

ads

Video

Leave a Reply