Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK, Pemprov Sulsel Terima Opini WDP

ads

TAJUKUTAMA.COM, SULSEL – Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi Selatan, Wahyu Priyono, menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sulsel, Tahun Anggaran 2020.

Dan Kinerja atas efektifitas Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) dalam rangka Intensifikasi Penerimaan Pajak atas Kendaraan Bermotor (PKB dan BBNKB) Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2020 kepada Ketua DPRD dan Plt. Gubernur Sulsel, di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Jum’at, (28/05/2021).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov Sulsel Tahun Anggaran 2020.

ads
ads

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan Pemprov Sulsel Tahun Anggaran 2020, dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan informasi laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Menurut Wahyu Priyono, LHP atas LKPD TA. 2020, terdiri dari tiga laporan utama, yaitu LHP atas LKPD TA. 2020, LHP atas Sistem Pengendalian Internal (SPI), dan LHP atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov Sulsel TA. 2020, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD Pemprov Sulsel TA. 2020”, tegas Kepala PBPK Sulsel ini.

Selain itu, hasil pemeriksaan BPK atas Efektifitas Penyelenggaraan Samsat, menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan yang dapat mempengaruhi efektivitas Samsat dalam rangka intensifikasi PKB dan BBNKB pada Pemprov Sulsel, yaitu Bapenda Sulsel belum merencanakan target penerimaan pajak atas kendaraan bermotor dengan menggunakan asumsi dan metodologi yang jelas, terukur, logis, dan sistematis.

“Selanjutnya, Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, belum mempunyai data base yang akurat untuk digunakan melakukan intensifikasi pajak”, tambah Wahyu Proyono.

Sesuai Mandat pasal 20 dan pasal 21 UU Nomor 15 Tahun 2004, pemerintah daerah harus melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan, pejabat yang diperiksa wajib menyampaikan jawaban atau memberi penjelasan atas tindak lanjut pemeriksaan tersebut dalam waktu 60 hari sejak diterimanya LHP ini.

DPRD sebagai lembaga perwakilan, mempunyai fungsi pengawasan dalam menindaklanjuti temuan BPK ini, antara lain, dengan melakukan pembahasan bersama dengan Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya, tutup Wahyu Proyono.

Laporan : Haidar, Dari Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Sulsel.

ads

Video

Leave a Reply