PP N0. 57/2021 Menampar Rakyat Indonesia

ads
ads

TAJUKUTAMA.COM – Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2021 menjadi tamparan besar bagi rakyat Indonesia pada umumnya dan civitas akademika perguruan tinggi pada khususnya.

Hal ini tentu menjadi soroton publik karena peraturan ini tentang standar pendidikan nasional yang tidak memuat pendidikan pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai pembelajaran wajib.

Saat bangsa kita diterpa isu-isu radikalisme, terorisme, disaat bersamaan pula pemerintah tidak memiliki cara untuk mengatasinya. Pembelajaran pancasila sangat wajib dalam standar pendidikan nasional, karena ini persoalan yang sangat penting yaitu pancasila sebagai landasan atau pedoman hidup rakyat Indonesia dan Bahasa Indonesia sebagai simbol negara.

ads
ads

Bila ditiadakan, lalu bagaimana bangsa Indonesia dimasa yang akan datang? Mereka akan jadi apa?

Pancasila bukan hanya persoalan pembelajaran, bahkan lebih dari itu. Bung Karno pernah mengatakan bahwa pancasila bukan hanya sebagai dasar bernegara tetapi ia juga sebagai alat persatuan. Pancasila harus tetap dipegang oleh generasi bangsa.

Tanpa pancasila, kita bisa apa? Bangsa kita akan terpecah, bangsa kita akan mudah dimasuki ideologi lain. betapa banyak pengerbanan orang-orang terdahulu untuk mempertahankan pancasila, sangat besar, nyawa dan darah taruhannya. Bukankah tahun 1965 adalah sejarah panjang bangsa kita? Itu sangat jelas, betapa pentingnya pancasila dalam pendidikan nasional.

Selanjutnya, bahasa Indonesia. Disaat milenial bermimpi mewujudkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa dunia, pemerintah Indonesia malah menghilangkannya dari sistem pendidikan nasional.

Bahasa Indonesia itu adalah identitas bangsa, bahkan bahasa Indonesia sebagai simbol Negara. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu, Bahasa Indonesia sebagai pengantar ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembelajaran di Indonesia. Jangan sampai sejarah mencatat ada lelucon terbaik yang diciptakan pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi.

Tidak dicantumkannya bahasa Indonesia dalam PP No. 57/2021 adalah pengkhianatan terhadap sumpah pemuda, UUD 1945, dan menghina kepada intelektual bahasa Indonesia. Pemerintah harus segera mencabut peraturan tersebut atau minimal merevisi.

Tapi sungguh memalukan, apabila secepat itu diubah. Artinya yang terlibat dalam penyusunan PP ini tidak paham tentang Indonesia yang kita cintai. Kalau kementerian pendidikan tidak memahami itu saya membuka diri untuk memberi kuliah kepada tim penyusun PP ini. Atur saja waktunya!.

Penulis : Andi Agus, Ketua Pengurus Cabang Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PC SEMMI) Kab. Kep. Selayar)

ads
ads
ads
ads
ads
ads
ads
ads

Video

Leave a Reply