Sakaratul Maut, Demokrasi

ads

Tajukutama.com, Makassar – Demokrasi lahir dari rahim reformasi gereja dan Renaissance tahun 1879 dilatar belakangi untuk meruntuhkan dominasi kekuasaan gereja. Hingga puncaknya pasca Revolusi Perancis abad (18 M) menghasilkan jalan tengah sekularisme antara kehidupan agama dan negara. İmplementasi apa yang kemudian terjadi? Tak lain demokrasi meletakkan kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat, untuk membuat hukum soal pengaturan kehidupan.

Semua itu bertolak belakang dengan İslam, yang lahir dari wahyu. İslam tidak mengenal sekularisme, sebagaimana İslam tidak pula mengenal demokrasi. Selama 13 abad, umat İslam hidup di bawah payung kekhilafahan begitu konsisten menyatukan agama dan kehidupan, meletakkan kedaulatan syara’ sebagai asas negara, tanpa terbesit sedikitpun menoleh terhadap demokrasi.

Para khalifah dan seluruh pemimpin mukmin berpegang pada nasehat İmam Syafii :

ads

agama adalah fondasi dan kekuasaan merupakan penjaga. Sesuatu tanpa pondasi akan runtuh, dan sesuatu tanpa penjaga akan hilang ( Al İqtishad fil Al’ tiqod).

Dilihat dari sisi kelahiran demokrasi, sebenarnya sudah menjadi alasan kuat bagi umat Islam untuk mencampakkan. Karena bila kita mengambilnya, sama artinya kita membenarkan sejarah berdarah di abad pertengahan, bahkan termasuk menjadikan sekularisme dan demokrasi sebagai dokter solusi penyakit umat İslam.

Namun bila dengan itu saja belum cukup, maka dalam buku How Democracies Die karya Daniel Ziblatt dan Steven Levitsky dengan gamblang kita bisa lihat sepak- terjang kejahatan demokrasi, hingga berakhir membunuh dirinya sendiri.

Penulis buku HDD ini adalah dua orang ahlli, peneliti dan guru besar di Havard University. Pekerjaan ini telah menjadi obsesi, kurang lebih 15 an tahun konsisten meneliti tentang perkembangan demokrarsi di Eropa Timur (1930), AS (1970) dan tak terkecuali di negeri nya sendiri. Betapa keduanya tercengang luar biasa, mendapati sebuah tragedi bersenjata yang menyebabkan datangnya sakaratul maut demokrasi, di negri mereka sendiri.

Dalam buku How Democracies Die, beliau gambarkan situasi kudeta berdarah, yang terjadi di Chile 11 September 1973. Konflik berkepanjangan yang terjadi dalam negara tersebut, berakhir tragis oleh serangan bom yang dijatuhkan oleh pesawat jet Hawker Hunter dari pasukan penghkianat Augusto Pinochet. Upaya pertahanan negara yang dilakukan Presiden Salvadar Allende baik secara militer maupun diplomasi politik tak membawa hasil apa- apa karena seluruh kekuatan politik militer telah tersapu bersih oleh lawan politik. Tragis, kekuasaan mutlak saat itu telah berpindah ke tangan pemimpin terpilih Augusto Pinochet.

İni sejalan dengan pernyataan bahwa demokrasi tidak akan bertahan lama, ia akan segera aus dan membunuh dirinya sendiri. Tidak pernah ada sebelumnya demokrasi yang tidak bunuh diri _ Jhon Adam, Presiden kedua AS.

Berikutnya pada September 2011 telah terjadi tuntutan Occupy Wall Street di kota kota AS. İsi protes mereka menolak sistem perekonomian yang meniscayakan 1% penduduk menguasai 40% kekayaan negara. Sementara 60% sisanya harus terdistribusi untuk 99% penduduk AS.

Mengutip ucapan, Joseph Stiglitz, pemenang Nobel Ekonomi, Of the 1%, by 1%, for 1%.

Bahkan sebelum aksi itu, Presiden Abraham Lincoln (1860-1865) boleh saja mengatakan demokrasi adalah from the people, by the people, of the people. Padahal 11 tahun berikutnya saat negara dipimpin Presiden Rutherford ( 1876), kondisi AS telah berubah from company, by company of company.

Tidak cukup sampai di situ, saat tak ada lagi kekayaan negara yang bisa dijarah, maka mereka bergerak mencaplok negara luar kususnya negara dunia ketiga. Jika tadi 40 % kekayaan negara dikuasai 1% orang kaya. Maka sekarang 39% kekayaan dunia dikuasai oleh 1 % orang kaya. Cengkeraman hegemoni dari yang sebelumnya bersifat lokal, berubah total ingin menguasai dunia.

Musuh terbesar demokrasi, bukan hanya pasukan militer yang lengkap bersenjata. Lebih berbahaya lagi adalah perilaku para politisi yang bersikap otoriterisme atau yang dalam bahasa Timothy Snyder On Tirany. Pemimpin yang hidup dalam sistem ini tidak harus tampang garang seperti Adolf Hitler, Lenin atau semisalnya. Biasa- biasa saja, low profil, ramah sederhana. Bahkan sangat mungkin melahirkan orang- orang yang tidak kapasitas memimpin, ruwaibidhoh atau demagog bahasa lainnya.

Ia terbukti tak segan melumatkan sistem yang telah mengangkat dirinya menjadi pemimpin di negara demokrasi. Diskripsi sederhana, potensi pemimpin yang otoriterisme diantaranya sering melanggar aturan yang dibuatnya sendiri, menolak legitimasi lawan politik, menyemangati kekerasan_ melakukan toleransi, sering memberangus kebebasan sipil.

Nah, di negri ontran- ontran fenomena ini biasa terjadi. Seribu satu alasan dicari, hanya untuk menjatuhkan lawan politik. Ada saja alibi yang dijadikan jurus pamungkas pembubaran partai lawan. Kasus pembubaran ormas besar di akhir tahun ini. Mulai dari pelanggaran protokol, ujaran kebencian, fake case, mengambil alih kewenangan militer polisi, subversif dan segala macam cara yang intinya karena satu alasan mutlak, tidak suka.

Masih lekat dalam ingatan masyarakat, tragedi berdarah Pemilu 2019 menelan korban 800 an tenaga KPU. Demi untuk memperebutkan kekuasaan tunggal segala cara dihalalkan, nyawa sekian ratus manusia seakan tak berarti demi nafsu duniawi.

Klimak semua itu, dalam refleksi akhir tahun 2020 lebih banyak menyisakan keresahan hukum dan politik daripada solusi. Kriminalisasi ulama, simpang siur validasi vaksin covid-19, deklarasi Papua Merdeka, krisis sosial, PHK massal. Bahkan untuk kasus paling mencederai demokrasi sekalipun, pembunuhan massal anak bangsa, peradilan hukum di negeri ini pun belum menunjukkan tanda- tanda keberpihakan kepada rakyat.
Dalam buku tersebut, penulis telah memberikan antisipasi untuk mencegah masuknya para pemimpin tiran di negri AS. Bahwa Pemilu di AS sedari awal telah melakukan 2 kali penyaringan (gate keeping) agar pemimpin memenuhi standar kelayakan. Tahun 1830 Pemilu di sana berhasil menghalangi naiknya Henry Ford (pengusaha) untuk menjadi pemimpin.

Namun dalam perkembangan abad 20 an, gate keeping ini memgalami pengroposan. Terpilihnya Trumph 2017 lagi- lagi bukan karena kapasistas, tapi kepopuleran konglomerasinya yang di publikasikan oleh media.

Terkait semua kesalahan di atas, İslam memiliki seleksi shahih dalam masalah pemilihan kepala negara sebagamana dicontohkan para Sahabat Khalafaurrosidin. Saat khalifah mangkat, atau berhalangan yang tidak dimungkinkan lagi perannya, maka ada pejabat sementara, amir muaqod mengambil alih kendali negara.

Tugas dari amir sementara ini selanjutnya adalah menuntaskan pengangkatan pemimpin dari para calon terpilih. Seperti saat berakhirnya masa Umar, menuju pemerintahan Usman, dilakukan 2 kali.penyaringan dari calon sejumlah 6 menjadi 2 terpilih. Jadi, memang secara prinsip tidak serta merta rakyat keseluruhan langsung ikut memilih.

Selain faktor di atas, ada satu hal yang cukup penting berperan yaitu unwritten rullers. İni merupakan norma, atau ketetapan yang berawal dari keyakinan aqidah İslam. Seperti beliau Rosulullah saat ditawari jabatan tahta, harta dengan syarat bertukar keyakinan. Tentu jawaban tegas yang keluar dari lisan beliau adalah menolak.

“Wahai Paman, Demi Allah, kalau pun matahari diletakkan di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan perkara ini (penyampaian risalah), sehingga Allah memenangkannya atau aku binasa, pastilah tidak akan aku meninggalkannya.” (shirah Ibnu Hisyam).

Waallahu ‘alam.

Penulis: Wahibah

ads

Video

Comment