Di Depan Menkes, Politisi PDIP Ribka Tjibtaning Tegas Menolak Divaksin

ads

Anggota DPR-RI dari Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP), Ribka Tjibtaning membuat pernyataan kontroversial dalam Rapat Kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan RI, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Bio Farma.

Pasalnya, Kader PDI-P ini secara tegas menyatakan penolakan untuk divaksin. Dirinya mengungkapkan lebih memilih untuk membayar denda ketimbang mengikuti vaksinasi.

Meski demikian, Politisi sekaligus Penulis Buku “Aku Bangga Jadi Anak PKI” yang pernah diterpa isu tak sedap, mengungkapkan alasan mengapa menolak untuk divaksin.

ads

Ada alasan yang dilontarkan dirinya memilih untuk tidak ikut vaksinasi. Bahkan, semisal jika anak cucu harus membayar, dia akan berusaha membayar agar tidak divaksin.

Diantara persyaratan kelayakan penerima vaksinasi harus berusia 18 hingga 59 tahun. Kini usia Ribka menginjak 63 tahun.

“Kalau persoalan vaksin saya tidak mau divaksin. Mau semua usia boleh, misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi sampai Rp 5 juta, mending gue bayar,” ungkap Ribka dalam rapat yang dilaksanakan di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (12/01/21).

Alasan lainnya adalah impor yang dilakukan sebelum uji klinis vaksin corona Sinovac belum rampung. Dirinya juga sempat menyinggung agar Pemerintah tak main-main untuk masalah vaksin ini

“Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, tidak boleh. Mau apa pun alasannya tidak boleh. Saya yang akan paling kencang nanti mempermasalahkannya,” tegas Politisi Perempuan PDIP tersebut.

Berdasarkan pengakuan Hendrawan, Ribka Tjiptaning juga menyampaikan harapan, agar rakyat kecil jangan dikorbankan.

“Jangan sampai ada mafia importir atau pemburu rente yang bermain, dengan mengorbankan kepentingan yang lebih besar,” tambahnya.

Padahal dari fraksi PDI-P telah mendukung penuh program vaksinasi corona yang diadakan oleh pemerintahan Jokowi dan dilakukan secara gratis.

“Bila ada yang memilih menunda divaksinasi, ingin vaksinasi secara mandiri, sambil menunggu ada pilihan vaksin lain, tentu harus dihargai,” Tutup Hendrawan.

ads

Video

Comment