Sekolah Dibuka Kembali, Resiko Besar Menanti?

ads

Tajukutama.com, Makassar – Akhirnya pemerintah mengumumkan pembukaan sekolah. Segenap jajaran pemerintah juga telah menyetuju dan mendukung keputusan tersebut. Rencananya pembukaan sekolah diawal tahun depan, tepatnya pada bulan Januari 2021. Rencana dibukanya kembali sekolah tahun depan, mengisahkan dilema bagi para pendidik dan peserta didik.

Pendidik yang merasa belum optimal mengedukasi siswa-siswinya sebab sarana dan pra-sarana belum memadai. Pun peserta didik merasa tertekan dengan padatnya tugas, tak berinteraksi dengan temannya, juga fasilitas yang belum memadai. Jadi, rencana pembukaan sekolah menjadi angin segar bagi sebagian mereka yang merindukan sekolah tatap muka.

Disisi lain, pandemi covid-19 belum juga melandai. Penanganan seolah jalan ditempat, namun penyebaran makin merata diseluruh daerah. Hal ini, makin membuat dilema para pendidik, peserta didik dan orang tua.

ads

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyatakan, Komisi X DPR mendukung rencana tersebut dengan beberapa syarat, (Liputan6.com, 20/11/2020).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengizinkan pemerintah daerah untuk memutuskan pembukaan sekolah atau kegiatan belajar tatap muka di sekolah di seluruh zona risiko virus Corona mulai Januari 2021, (CNN Indonesia, 20/11/2020).

Meskipun pembukaan sekolah di zona hijau dan kuning dilakukan dengan sejumlah syarat, seperti harus mendapat izin pemerintah daerah hingga orang tua, kebijakan ini tetap menyisakan kekhawatiran. Membuka sekolah saat pendemi, harusnya dipikirkan secara matang dan serius. Sebab, jika salah langkah maka resiko besar menanti.

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahwa masih banyak sekolah yang belum siap secara protokol kesehatan dalam penerapan kembali pembelajaran tatap muka. Sejalan dengan KPAI, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengkritik penggunaan zonasi sebagai tolak ukur pembukaan sekolah sebab, banyak pula sekolah yang melanggar ketentuan pembukaan sekolah akan tetapi bebas dari sanksi (CNN Indonesia, 20/11/2020).

Pembukaan sekolah menjadi momok yang menakutkan bagi sebagian masyarakat, namun menjadi hal yang dirindukan bagi yang lain. Walau diketahui bahwa kedua pilihan tersebut mempunyai konsekuensi masing-masing. Maka, dibutuhkan kebijakan yang cepat dan tepat dalam menangani dua pilihan tadi.

Fasilitas Memadai

Ketika pemerintah telah menetapkan pembukaan sekolah pada Januari nanti, maka selayaknya memastikan ketersediaan fasilitas harus memadai. Keseriusan dan kesiapan pemerintah untuk membuka sekolah, nampaknya tidak ada kemajuan penanganan Covid-19 yang berarti. Justru, membuka peluang-peluang munculnya kluster baru. Seperti, tetap diadakannya Pilkada, adanya calling visa dan rencana pembukaan kembali sekolah.

Masyarakat akhirnya menjadi dilema, antara bahagia menyambut pembukaan sekolah atau malah khawatir. Sebab resiko besar menanti, tatkala kebijakan kurang tepat. Masyarakat secara menyeluruh menanggung akibat kebijakan yang kurang tepat tadi. Disisi lain, masyarakat pun kurang puas dengan pembalajaran jarak jauh, sebab dianggap kurang efektif. Masalah yang dihadapi para pendidik dan peserta didik hampir sama. Ketersediaan fasilitas yang memadai, mulai dari gedget, kouta yang harus selalu ada, jaringan internet yang bermasalah. Belum lagi, ketika mereka berdomisili di daerah yang terpencil. Lengkaplah masalah mereka.

Jika tetap diselanggarakan, maka pemerintah harus berupaya seserius mungkin untuk menekan penyebaran covid-19. Bagi masyarakat pun khususnya para pendidik dan peserta didik harus mematuhi dan ketat menjaga protokol kesehatan. Sebab, semua diabaikan maka bukan tidak mungkin muncul kluster baru. Diharapkan kebijakan yang diberlakukan dapat melindungi masyarakat secara menyeluruh. Tanpa mengorbankan kesehatan dan keselamatan masyarakat secara umum.

Islam Solusi Tuntas

Sistem Islam menetapkan bahwa salah satu tujuan penerapan syariat adalah menjaga jiwa. Sehingga ketika menghadapi wabah, kesehatan dan keselamatan jiwa menjadi prioritas utama negara dalam mengambil kebijakan. Pertimbangan ekonomi dan yang lain tidaklah lebih penting dibanding keselamatan warga Negara.

Karantina dan isolasi ketika terjadi wabah merupakan solusi yang dicontohkan Nabi SAW.  Karantina wilayah dari ditemukannya kasus pertama, hingga penyediaan fasilitas pendukung seperti Lab PCR selayaknya menjadi prioritas utama kebijakan penguasa.  Pelacakan kasus dengan cepat dan akurat akan mempercepat penanganan sehingga tidak memperlama pelayanan pasien di rumah sakit akibat lamanya antri hingga berhari-hari menunggu hasil Swab.

Bagaimanapun juga, pembelajaran daring hanyalah solusi sementara saat pandemi ini. Kondisi ideal pembelajaran tentulah tatap muka, terlebih untuk pendidikan pada tingkat Dasar.

Sehingga, penanggulangan wabah Covid-19 menjadi kunci untuk mengembalikan pada kondisi pendidikan normal. Pemerintah seharusnya memprioritaskan menangani pandemi Covid-19 dengan cepat dan tepat, tidak meremehkan dari awal, bukannya mem­berikan ruang bebas bagi para wisatawan untuk melancong atau pekerja asing untuk bekerja di negeri ini.

Ketika penguasa saat ini masih bertahan dengan sistem kapitalisme yang hanya memikirkan keuntungan. Maka, akan sulit untuk meraih pendidikan ideal saat pandemi sekarang ini Bahkan, akan berbahaya jika dibiarkan tanpa ada solusi tuntas yakni menggantinya dengan sistem Islam yang mampu mengatasi masalah dari akarnya secara tuntas. Rasulullah merupakan teladan yang mulia dan telah mencontohkan bagaimana menjadi penguasa yang menerapkan Islam secara kaffah.

Tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad) kecuali sebagai rahmat bagai seluruh alam.(TQS al-Anbiya:21). Wallahu’alam bish-shawab.

Penulis: Nurmia Yasin Limpo, S.S (Pemerhati Sosial Makassar)

ads

Video

Comment