Melalui Daring, BPK RI Gelar Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan Semester II tahun 2020

ads

Tajukutama.com, Makassar – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI menggelar pembahasan pemantauan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Semester II tahun 2020, yang dilakukan secara online. Rabu, (02/12/2020).

Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Sulsel tersebut dinilai bermanfaat jika ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah se-Sulsel sesuai dengan rekomendasi yang tercantum dalam LHP.

Persentase pada penyelesaian harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Sehingga bisa menjadi salah satu indikator seberapa besar tingkat manfaat dari hasil pemeriksaan BPK.

ads

Berdasarkan data pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK Perwakilan Sulsel per semester 1 tahun 2020 di ketahui, pertama telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 16.337 rekomendasi (senilai Rp677,34 milyar) atau sebesar 75,90%.

Kedua, belum sesuai rekomendasi atau dalam proses tindak lanjut sebanyak 4.368 rekomendasi (senilai Rp1.275,39 milyar) atau sebesar 20,29%.

Selanjutnya, belum ditindaklanjuti sebanyak 544 rekomendasi (senilai Rp42,4 milyar) atau sebesar 2,53%.

Dan yang terakhir, tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 276 rekomendasi (senilai Rp47,36 milyar) atau sebesar 1,28%.

“Ini merupakan kegiatan rutin kami. Kami lakukan 2 kali dalam satu tahun. Tujuannya adalah untuk memantau sampai sejauh mana pemerintah daerah dalam rekomendasi bersignifikan sesuai dengan pemenuhan Undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Undang-undang tahun 2004 tentang Pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara,” ujar Wahyu Priyono selaku Kepala BPK Sulsel.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa pemantauan dilakukan sejak BPK ada, namun data yang ada yaitu sejak tahun 2000 hingga tahun 2020 saat ini.

“Harapan kami, Pemda mampu menindaklanjuti rekomendasi BPK. Rekomendasi ini merupakan saran perbaikan. Dengan memenuhi rekomendasi berarti mereka sudah mengikuti saran BPK,” tuturnya.

Adapun perbaikan yang dimaksudkan adalah perbaikan pengelolaan keuangan negara. Sehingga dengan perbaikan keuangan negara bisa memperbaiki kemakmuran rakyat.

“Untuk proses tindak lanjut rata-rata sudah berjalan 75%. Ada yang diatas 60% tapi ada juga yang dibawah 70%.Jeneponto terendah 61%, tertinggi Sidrap 93%,” ujarnya.

ads

Video

Comment