UU Cipta Kerja Terhadap Buruh dan Pegawai Swasta

ads

Tajukutama.com, Makassar – UU Omnibus Law Cipta kerja 2020 belakangan menjadi sorotan berbagai pihak karena penolakan yang dilayangkan masyarakat terkait isi UU yang dinilai tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

UU Omnibus Law Cipta Kerja artinya UU baru yang menggabungkan regulasi dan memangkas beberapa pasal dari undang-undang sebelumnya termasuk pasal tentang ketenagakerjaan menjadi peraturan perundang-undangan yang lebih sederhana.

Dengan adanya UU Omnibus Law Cipta Kerja ini, maka UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) tidak berlaku lagi. Pada tanggal 5 oktober 2020 RUU Ciptaker disahkan oleh pihak DPR.

ads

Kejadian tersebut sontak menjadi perbincangan hangat hingga menyebabkan berbagai aksi demonstrasi dari berbagai kalangan yang meminta peninjauan ulang RUU tersebut. Terkait pembaharuan isi UU Ketenagakerjaan tersebut, beberapa poin yang berubah dapat dikatakan “tidak memihak” pada kesejahteraan pegawai/ buruh. 

Persoalan utama yang menjadi benang merah dalam perubahan UU Ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang diturunkan dari 32 kali upah menjadi 25 kali upah, dengan rincian 19 kali upah ditanggung pemberi kerja dan 6 kali upah ditanggung melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Hal tersebut sontak terkesan memberikan keuntungan bagi pihak perusahaan dan memberikan kerugian lebih besar kepada pegawai. Penghapusan inflasi dan biaya hidup sebagai kriteria penetapan upah minimum akan melemahkan standar upah minimum di provinsi dengan pertumbuhan ekonomi mendekati nol atau negatif, seperti Papua.

Ketentuanini otomatis akan menurunkan tingkat upah minimum. Konsekuensinya, banyak pekerja yang tidak lagi cukup untuk menutupi biaya hidup harian mereka. Hak mereka atas standar hidup yang layak akan terdampak.

Selain itu terdapat perubahan waktu kerja yang umum (paling lama 8 jam/hari dan 40 jam/minggu), diatur juga waktu kerja untuk pekerjaan yang khusus, yang waktunya dapat kurang dari 8 jam/hari (pekerjaan paruh waktu, ekonomor digital) atau pekerjaan yang melebihi 8 jam/hari seperti migas, pertambangan, perkebunan, pertanian, dan perikanan.

Di pasal lain, ada pula ketentuan yang dapat membuat pekerja untuk bekerja lebih lama. Itu adalah peraturan mengenai batas maksimal waktu lembur dari tiga jam per hari seperti yang ditetapkan oleh UU Ketenagakerjaan menjadi empat jam per hari, serta dari 14 jam menjadi 18 jam per minggu. Tidak hanya itu, pasal 78 juga mengatur bahwa untuk sektor tertentu, perusahaan akan diberikan keleluasaan untuk membuat skema sendiri terkait penghitungan besaran kompensasi lembur.

Keleluasaan yang diberikan kepada perusahaan dalam menentukan skema penghitungan dapat merugikan pekerja di sektor tertentu karena mereka bisa saja diharuskan bekerja lebih lama dan menerima upah lembur yang lebih rendah dibandingkan dengan pekerja dari sektor lain

Disamping itu hari libur juga mengalami penyusutan. Hari libur yang ditetapkan yakni selama 1x dalam seminggu serta melarang perusahaan untuk menghapus libur panjang 2 bulan bagi pegawai yang telah bekerja selama 6 tahun. Hal tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM, karena akan memberikan lebih banyak ruang bagi perusahaan dan korporasi untuk mengeksploitasi tenaga kerja. RUU tersebut dapat merampas hak pekerja atas kondisi kerja yang adil dan menyenangkan yang dijamin dalam Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR).

Selain poin diatas terdapat beberapa hak yang merugikan buruh serta pekerja swasta khususnya bagi kaum wanita yaitu hilangnya cuti melahirkan. Hal tersebut sangat merugikan pekerja wanita khususnya ibu rumah tangga sehingga mau tidak mau mereka harus rela tidak diberi gaji. Senada dengan hilangnya cuti melahirkan, cuti untuk menghadiri upacara karena kematian salah satu anggota keluarga juga dihapuskan yang semakin memicu perdebatan.

Hal tersebut dianggap menyerang psikis pekerja yang dapat memberikan dampak buruk secara langsung pada kondisi pekerja. Seakan tidak ada habisnya, UU Cipta Kerja juga memberikan keleluasaan perusahaan untuk merekrut tenaga kerja asing yang akan berdampak pada jumlah lapangan pekerjaan di Indonesia.

Berbagai kesenjangan persepsi dalam mencari kesejahteraan antara pemerintah dan masyarakat menimbulkan kontroversi yang dapat memecah bangsa. Pemerintah seharusnya tidak tergesa-gesa dan memberikan penjelasan jelas sebelum mengesahkan UU Cipta Kerja kepada masyarakat. Sehingga tidak terjadi pemberitaan hoax yang meresahkan berbagai kalangan masyarakat.

Penulis: Nurfitrah (Akuntansi UINAM)

ads

Video

Comment