UU Minol, Jalan Tengah yang Tak Tegas?

ads

Tajukutama.com, Makassar – Penolakan terhadap UU Minol begitu nyaring terdengar di beberapa media. Berbagai alasan, komentar, dan data tercuat hingga seolah timbul opini umum bahwa UU ini tak sesuai dengan identitas dan kepentingan bangsa. Misalnya, argumen Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bidang Hubungan Antarlembaga, yang menganggap UU Minol dapat mematikan potensi destinasi pariwisata.

Sebab, para turis yang bertandang memiliki kebiasaan mengonsumsi alkohol. Maka, hal ini sangat kontraproduktif dengan keinginan rencana industri pariwisata yang sebelum Covid-19 digadang menjadi penyumbang terbesar Indonesia.

Alasan penolakan lain dikaitkan dengan kebihnekaan. UU ini mereka anggap sebagai ancaman untuk menghilangkan fungsi sosial yang sudah dibangun oleh masyarakat adat dan wilayah-wilayah tertentu dimana semuanya berdampingan dengan miras. Meski dalam UU Minol ada pengecualian dan pelonggaran untuk kepentingan adat, bagi mereka tetap saja akan menyulitkan masyarakat dalam proses produksi dan sebagainya, sebab ada pengawasan dari pihak aparat.

ads

Selain itu, seperti yang diberitakan oleh BBC News Indonesia, Pusat Kajian Kriminologi FSIP UI mengeluarkan studi yang menyimpulkan bahwa tidak ada data spesifik, tentang tindak kejahatan terkait dengan konsumsi minuman beralkohol. Atau, tidak ditemukan korelasi yang kuat antara kejahatan dan konsumsi minuman bealkohol. Bahkan katanya, merujuk data WHO, Felippa mengatakan Indonesia salah satu negara dengan konsumsi alkohol paling sedikit di dunia. Semua data ini seolah mematahkan argument-argumen fraksi di DPR yang mengusul disahkannya UU Minol dengan alasan ketertiban, keamanan, dan seterusnya.

Pertanyaannya, apakah benar demikian? Bahwa UU Minol hanya mendatangkan berbagai polemik seperti menurunkan potensi pariwisata, mengancam kebihnekaan? Apakah benar miras ini tidak berbahaya untuk masyarakat seperti yang dipaparkan data-data sebelumnya?

Miras, Induk Kerusakan

Di AS, lembaga yang menangani kecanduan alkohol dan obat-obat terlarang, NCADD (National Council on Alcoholism and Drug Dependence), pernah merilis laporan 40% kekerasan terjadi disebabkan faktor alkohol. Lembaga itu melaporkan setiap tahunnya ada sekitar 3 juta tindak kekerasan. Kejahatan itu berupa pemerkosaan, pelecehan seksual, perampokan, dll. Di Indonesia sendiri, Miras pun nyata menimbulkan persoalan sosial.

Catatan Polri sepanjang tiga tahun terakhir, terjadi 223 tindak pidana yang dilatar belakangi miras. Di daerah, kasus kriminalitas yang disebabkan miras juga jamak. Di 2011 Polda Sulawesi Utara melaporkan sekitar 70 persen tindak kriminalitas terjadi akibat mabuk miras. Bahkan di Papua, Waka Polda mengatakan minuman keras saat ini menjadi penyebab terjadinya berbagai kriminalitas di daerah itu. WHO pun menyebutkan alkohol pembunuh nomor satu di dunia. Tahun 2012, WHO melaporkan setiap 10 detik, alkohol membunuh 1 orang di dunia, atau sekitar 3,3 juta jiwa/ tahun.

Apakah semua kerusakan ini bisa dimaklumi demi melihat pencapaian pendapatan Negara dari minol cukup besar? Data dari Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menyebutkan tahun 2017 negara menerima Rp 5,6 Triliun. Tetapi, layakkah ini angka yang menguntungkan bila dibandingkan dengan nyawa-nyawa manusia yang hilang, dan rusaknya akal masyarakat?

Islam, tegas menghilangkan keburukan.
Dalam Islam, khamr haram tanpa alasan, dalam sebuah hadits, “Allah melaknat khamar, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, yang mengantarnya, dan orang yang minta diantarkan. (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

Larangan Syariat ini berlaku mutlak bukan karena alasan kesehatan, keamanan, ketertiban, apalagi sekedar mengamankan pertumbuhan ekonomi. Allah Maha Tahu atas segala yang baik dan buruk untuk manusia, dan memang terbukti bahwa di mana ada Syariat pasti ada maslahat. Bila tetap maksiat, melanggar perintah Allah, sudah pasti akan sengsara. Adakah kebaikan dari menenggak miras terus menerus? Yang ada hanyalah malapetaka rusaknya akal, sesuatu yang sangat berharga di tubuh manusia.

Sayang seribu sayang, belum apa-apa UU ini ditentang bahkan dengan alasan bentuk Islamisasi. Banyak ang memprotes dengan alasan Negara ini bukan negara Islam, maka tidak boleh mendominasi aturan. Komentar kontroversi terus mencuat sebab mereka mencium aturan-aturan berbasis Syariah Islam. Padahal, dalam UU ini tak sepenuhnya menghilangkan minuman beralkohol dari masyarakat, justru akan dilegalkan dengan lebih tertib.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, bahwa UU ini bukanlah bentuk Islamisasi. Buktinya, UU ini harus mengatur 4 hal, yaitu tentang kadar alcohol maksimal yang diperbolehkan, tempat untuk mengonsumsi, kriteria usia bagi yang diperbolehkan mengonsumsi alkohol, hingga distribusi atau penjualan, lokasi mana yang boleh menjual alkohol.

Artinya, miras tidak benar-benar dinolkan, hanya diatur tempat, kadar maksimal, hingga usia yang boleh mencicipi miras. Timbullah kemudian dugaan bahwa UU ini layaknya jalan tengah yang tak tegas. Sebab di satu sisi ingin memberantas kriminalitas yang meresahkan, tetapi tidak mau menghilangkan dan melenyapkan sumber kriminalitas itu secara penuh.

Harapan Hanya Pada Sistem Islam

Dalam sistem demokrasi, aturan mainnya memang sudah jelas. Bahwa Negara tak boleh didominasi satu agama, masyarakat wajib sepakat standar sikap dengan batasan perundangan, dan perbaikan atau perubahan dibatasi hanya jika dalam kerangka demokrasi. Sehingga yang mampu menerapkan seluruh syariat Islam tanpa tapi hanyalah Khilafah Islamiyah.

Sebab, dalam sistem ini, legislasi hukum syariat harus terpancar dari aqidah Islam, sementara pemberlakuan Syariat Islam terikat untuk seluruh Muslim. Sementara untuk non Muslim, berlaku aturan mereka sendiri untuk makanan, minuman, pakaian, sebatas yang diperbolehkan Syariat.

Sehingga berharap legislasi hukum aturan Islam dalam bingkai demokrasi nampak jelas hanya ilusi. Sementara, umat sudah harus sadar bahwa segala keburukan, kesempitan hidup, kriminalitas yang terjadi di tengah masyarakat adalah karena ditinggalkannya aturan sempurna dari Ilahi. Tidak hanya membawa keberkahan tetapi juga kemaslahatan. Wallahu a’lam.

Penulis: Arinda Nurul Widyaningrum (Mahasiswi UIN Alauddin Makassar)

ads

Video

Comment