Anggaran Kuota yang Hanya Sebatas Ilusi

ads

Tajukutama.com, Makassar – Virus Covid-19 mulai mewabah di China sejak Desember 2019 lalu kini telah menyebar hampir di seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 ini memiliki dampak terhadap perekonomian negara.

Hal ini dapat dilihat dari perubahan APBN selama periode pandemi ini (lebih dari setengah tahun), terjadi peningkatan belanja Negara yang sangat signifikan pada tahun 2019 sebesar Rp 307 triliun, sedangkan 2020 naik menjadi Rp. 1.032,9 triliun yang diakibatkan oleh peningkatan belanja Negara diberbagai sektor.

Hal inilah yang kemudian memaksa pemerintah agar mau tidak mau, harus lebih bijak lagi dalam membelanjakan uang Negara dengan sangat memperhatikan skala prioritas.Pandemi Covid-19 ini membuat banyak sektor seakan tiba-tiba lumpuh.

ads

Hal ini tentu saja membuat pemerintah melalui berbagai lembaganya harus berfikir cepat dan bertindak tepat guna menangani problematika tersebut. Bukan hanya di sektor pemerintahan yang merasakan dampak akan wabah ini, banyak kalangan menegah kebawah pun yang terkena dampak akan pandemi ini.

Mulai dari banyaknya karyawan-karyawan perusahaan yang di PHK, semua kegiatan perkantoran maupun pendidikan di alihkan secara daring atau lebih di kenal Work From Home, pendapatan pelaku UMKM yang menurun, dan sebagainya.

Terkhusus untuk sektor pendidikan sendiri, hampir seluruh instansi telah mengalihkan pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi sebagai media komunikasi antara siswa/mahasiswa dengan guru/dosen. Mendikbud Nadiem Makarim menganggap pembelajaran jarak jauh ini sebagai solusi untuk menempuh pendidikan ditengah pandemi ini.

Tetapi lama-kelamaan sistem ini menuai kontroversi. Pembelajaran jarak jauh seperti ini tidak sesuai ekspektasi para siswa(i) maupun mahasiswa(i). Mereka mengira bahwa pembelajaran daring seperti ini mereka bisa bersenang-senang, jalan-jalan, dan sebagainya.

Namun, kenyataan berkata lain pembelajaran daring seperti ini hanya membuat mereka malah tertekan akan banyaknya tugas-tugas yang diberikan oleh guru/dosen yang mengajar. Penyampaian materi secara daring juga dianggap tidak begitu efektif. Hal ini menuai pro dan kontra yang harus di pertimbangkan lagi demi terwujudnya tujuan pembelajaran jarak jauh ini dengan banyak problematika yang harus dibenahi.

Infrastruktur, sinyal, keterjangkauan akses, dan lainnya harus bisa diatasi. Belum lagi hal-hal yang fundamental seperti kuota. Kuota yang diperjual belikan di kampung harganya jauh lebih tinggi dari pada harga kuota di perkotaan. Hal ini pasti menjadi satu beban lagi bagi keluarga yang menengah kebawah dengan perekonomian yang semakin menurun ditambah biaya pendidikan bisa dikatakan 2x lipat jika dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka.

Nadiem Makarim telah mengungkapkan mengenai pengalokasian anggaran sebesar Rp 7,2 triliun sebagai bantuan untuk memopang pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi yang masih merebak di Indonesia.

Berdasarkan peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2020, kuota yang dibagikan terdiri dari: 1)kuota umum: kuota ini dapat diguunakan untuk mengakses semua aplikasi dan platform; 2) kuota belajar : kuota ini hanya khusus untuk mengakses laman serta aplikasi media pembelajaran.

Dilansir pada kompas.com paket kuota internet untuk peserta didik PAUD mendapatkan 20 GB perbulan terdiri dari kouta umum 5 GB dan kuota belajar 15 GB. Peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 35 GB perbulan yang terdiri dari kuota umum 5 Gb dan kuota belajar 30 GB. Sementara untuk mahasiswa mendapat 50 GB per bulan dengan rincian 5 GB kouta umum dan 45 kuota belajar.

Kemudian untuk pendidik pada PAUD, jenjang pendidikan dasar, dan menengah mendapatkan 42 GB perbulan dengan rincian kouta umum 5 GB dan 37 GB untuk kuota belajar. Lalu pendidik di jenjang perguruan tinggi (dosen) mendapatkan subsidi kuota 50 GB dengan rincian 5 GB kuota umum dan 45 GB kuota belajar.

Subsidi kuota ini akan diberikan selama 4 bulan yang terhitung mulai September sampai dengan Desember 2020. Jadwal tahap pertama mulai tanggal 22 september sampai 24 september 2020, kemudian tahap kedua tanggal 28 sampai 30 september. Kini kedua tahap tersebut telah berlalu, namun masih ada siswa/mahasiswa/guru/dosen yang belum mendapatkan subsidi kuota dari pemerintah tersebut. Subsidi kuota ini memang benar adanya hanya saja realisasinya masih belum seutuhnya.

Beberapa PTN di sulawesi selatan khusus nya di daerah Makassar sudah mendapatkan subsidi tersebut. Terkecuali dengan PTN Islam Makassar, beberapa mahasiswa yang sekarang tinggal di kampung akibat Covid-19 ini belum mendapatkan subsidi tersebut.

Bahkan beredar isu bahwa hanya beberapa fakultas yang mendapatkan subsidi tersebut itupun subsidinya berupa kartu baru bukan penyaluran kuota langsung ke nomor yang telah didaftarkan beberapa bulan yang lalu. Jika memang teknisinya begini bagaimana dengan nasib mahasiswa yang tempat tinggalnya jauh dari kampus? kemana mereka harus mengadu? Padahal jauh-jauh hari sudah mengisi data terkait nomor ponsel yang aktif tetapi sampai saat ini subsidi tersebut belum tersalurkan.

Haruskah kembali ke perantauan hanya untuk mendapatkan subsidi kuota tersebut dengan ongkos perjalanan dua kali lipat dibanding harga dari kuota itu. Jika memang kuota internet ini tidak kunjung datang lebih bermanfaat apabila spp gratis daripada subsidi seperti ini yang realisasinya tidak merata.

Penulis: Riska Ismail (Akuntansi UINAM)

ads

Video

Comment