Gakkumdu Hentikan Kasus Politik Uang di Bulukumba Meski Miliki Bukti Kuat

Tim Gakkumdu saat menggelar jumpa pers yang berlangsung di Kantor Bawaslu Bulukumba, Jumat 20 November 2020.

Tim Gakkumdu saat menggelar jumpa pers yang berlangsung di Kantor Bawaslu Bulukumba, Jumat 20 November 2020.

ads

Tajukutama.com, Bulukumba – Kasus praktik politik uang yang diduga dilakukan relawan paslon nomor 4 Muchtar Ali Yusuf-Andi Edy Manaf pada Pilkada Bulukumba 2020 dihentikan, meski bukti-bukti terkait kasus tersebut kuat dan telah dikantongi oleh Gakkumdu.

Sejumlah bukti yang berhasil ditemukan Gakkumdu terkait praktik politik uang di Kecamatan Herlang, yaitu uang Rp50 ribu dan contoh surat suara. Hal tersebut diakui anggota Gakkumdu yang juga pelaksana harian Kasat Reskrim Polres Bulukumba, Iptu Dasri.

Meski mengantongi alat bukti, kasus tersebut dihentikan ke tahap penyidikan. Dilansir dari rakyatku Minggu (22/11/2020). Alasannya Iptu Dasri, karena terlapor menghilang. Terlapor dua kali pemanggilan yang dilakukan Bawaslu, tidak menghadiri proses klarifikasi.

ads

“Jadi terlapor menghilang. Nomor teleponnya juga tidak aktif,” katanya saat Tim Gakkumdu menggelar jumpa pers di Kantor Bawaslu Bulukumba, Jumat (20/11/2020).

Ia mengakui sudah bererja maksimal untuk menghadirkan terlapor, bahkan Bawaslu telah  mendatangi rumahnya namun sayangnya hasilnya nihil.

“Jadi dalam hal ini Bawaslu sudah bekerja maksimal menghadirkan terlapor,” kata dia.

Dijelaskan lebih jauh oleh dia, UU Pemilu dan UU Pilkada berbeda. UU Pemilu itu mengatur soal in absensial. Artinya kasusnya bisa dilanjutkan sampai tahap persidangan meski tanpa kehadiran terlapor. Pada UU Pilkada, proses pidananya dibatasi hingga 14 hari saja.

“Beda dengan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, pasal 480 ayat 4,” terangnya.

Anggota Gakkumdu dari pihak Kejaksaan, Rakaap Rizki, mengatakan subjek dalam kasus ini harus lengkap yakni penerima dan pemberi. Keterangan kedua belah pihak harus disinkronkan.

“Jadi Bawaslu dan kepolisan untuk barang bukti itu sepakat sudah cukup. Cuma itu terlapornya tidak ditahu keberadaanya. Sedang kita dibatasi hanya selama 14 hari. Sedang kita butuh kedua belah pihak, pemberi dan penerima. Jadi pasal 187 a ayat 1 dan 2 itu harus sinkron,” terangnya.

Bakri Abu Bakar, anggota Bawaslu, menerangkan bahwa kasus dugaan bagi-bagi amplop yang viral dalam video, dihentikan.

Itu setelah Sentra Gakkumdu Bulukumba menggelar rapat pembahasan kedua terkait dengan dugaan pelanggaran politik uang yang diduga relawan paslon nomor urut 4.

“Berdasarkan kajian hukum, bukti-bukti, dan fakta klarifikasi saksi serta barang bukti berupa video, contoh kertas suara dan uang Rp50 ribu menyimpulkan telah memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan dan layak dilanjutkan ke tahap selanjutnya terkait politik uang yang diduga dilakukan oleh yang berinisial AN pada saat melakukan kampanye tatap muka di Desa Borong, Kecamatan Herlang dengan membagi-bagikan amplop berisi uang dan contoh kertas suara paslon nomor 4,” papar Bakri.

ads

Video

Comment