Menakar Urgensi Penghapusan BBM Premium

ads

Tajukutama.com, Makassar – Setelah lama diwacanakan akhirnya penghapusan jenis BBM premium akan dibahas kembali. Beberapa hari ini santernya pemberitaan akan dihapuskannya BBM jenis premium, pertalite dan solar dari pasaran. Dari berbagai pemberitaan media pemerintah beralasan bahwa rencana penghapusan beberapa jenis bahan bakar ini disebabkan tidak ramah lingkungan.

Sontak saja wacana menghapus Bahan Bakar Minyak (BBM) Premium (RON-88) secara bertahap yang akan pemerintah lakukan pada 1 Januari 2021 mendatang mengundang komentar sejumlah pihak. Diantaranya menurut pandangan mantan anggota DPR RI, Roy Suryo, alasan tak ramah lingkungan dari rencana penghapusan premium dan pertalite itu hanya kamuflase.

Tujuan yang sebenarnya adalah rakyat dipaksa membeli Pertamax yang lebih mahal dan tidak diberi pilihan lain. Roy Suryo mengatakan makin nyata dan jelas keketidakberpihakan negara kepada rakyat. Masyarakat dipaksa beli Pertamax?” terang Roy Suryo dalam Twitter pribadinya, Rabu (17/6), dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL.

ads

Masih menurutnya pengelolaan Pertamina saat ini juga semakin runyam, sudah harusnya harga turun karena kurs jeblok, ini malah (sekarang) akan menghapus Premium dan Pertalite. Pakar telematika dan multimedia ini juga mengomentari bahwa bahwa alasan pemerintah menghapuskan premiun dan pertalite adalah untuk anak cucu dan generasi ke depan. Roy Suryo menyebut hal tersebut sebagai ambigu. Kalau benar-benar sayang anak cucu, stop utang yang makin meroket,” tegas Roy Suryo.

Sementara itu menurut ekonom asal Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara. Dia mengutarakan, wacana penghapusan BBM Premium hanya satu formalitas saja. Itu karena dalam beberapa tahun terakhir stok BBM Premium sulit ditemukan di sejumlah SPBU. Dia menilai, kelangkaan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengalihkan konsumsi masyarakat dari Premium ke Pertalite dan Pertamax. Faktanya, premium kan sudah sangat sulit ditemukan di SPBU. Tanpa wacana penghapusan premium pun, diam-diam Pertamina memaksa masyarakat memakai Pertalite dan Pertamax,” ujar Bhima, (15/11/2020).

Senada dengan itu tanggapan juga datang dari anggota komisi VII DPR RI, Mulyanto. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menolak wacana Direktur Pertamina, Nicke Widyawati, menghapuskan BBM jenis Premium dan Pertalite. Menurutnya data yang digunakan sebagai alasan penghapusan BBM murah tersebut tidak valid dan mengada-ada. Penghapusan BBM jenis Premium dan Pertalite secara serta-merta akan memberatkan rakyat di tengah pandemi covid-19.

Menurutnya ini adalah program yang tidak tepat waktu. PKS menolak program-program pemerintah yang hanya akan memberatkan rakyat yang tengah menderita, baik secara kesehatan maupun ekonomi sekarang ini (2/9/2020).

Seperti dilaporkan Kantor Berita RMOLBanten, Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati menyatakan, pihaknya sedang berdiskusi dengan pemerintah untuk menghapus BBM bernilai oktan rendah. Keputusan tersebut mengacu kepada aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK Nomor 20 tahun 2017 mengenai pembatasan Research Octane Number (RON). Jadi ada regulasi KLHK yang menetapkan bahwa untuk menjaga polusi udara ada batasan di RON berapa, di kadar emisi berapa.

Ya, kebijakan pemerintah untuk menghapuskan BBM jenis premium ini memang mestinya dikaji sebaik mungkin, perlu pertimbangan matang. Jika alasan pertamina karena saat ini terjadi penurunan permintaan Premium dan terjadi peningkatan permintaan Pertalite dan Pertamax selama tahun 2020, termasuk pada masa pandemi sekalipun. Ini disebabkan di lapangan, supply yang dibatasi oleh pemerintah padahal permintaan sangat tinggi, namun sebab premium langka, mau tak mau rakyat harus beli ke pertamax.

Andai saja supply dilepas, tanpa kontrol ketat, permintaan pasti akan naik. Karena pada prinsipnya masyarakat masih membutuhkan BBM yang murah. Mengingat tingkat ekonomi dan daya beli masyarakat masih sebatas itu. Masyarakat Indonesia saat ini tampaknya masih bergulat dengan kebutuhan hidupnya. Daya beli masyarakat yang masih rendah membuat pemulihan ekonomi tidak bisa berjalan cepat. Namun demikian semua pasti mendukung upaya Pertamina menghadirkan BBM ramah lingkungan sebagaimana yang diatur dalam Paris Agreement 2015.

Sebagaimana dalam standar EURO 4, serta Permen KLHK No. 20 tahun 2017 terkait dengan BBM bersih. Tapi pelaksanaan ketentuan itu tidak bisa serta-merta diterapkan di Indonesia. Ketentuan aturan itu harus dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan daya beli masyarakat. Bukan sekedar latah dan gengsi dengan negara-negara di Eropa yang sudah maju. Logika BBM bersih dan logika BBM murah ini adalah dua hal yang tidak bisa dipertentangkan.

Masyarakat juga akan senang menggunakan BBM bersih. Karena akan bermanfaat bukan hanya untuk lingkungan hidup tetapi juga pada mesin kendaraan mereka.
Tapi masalahnya masyarakat juga saat ini rasional. Kalau harus memilih antara BBM bersih dan BBM murah, di lapangan yang terjadi adalah masyarakat lebih memilih BBM murah, sebab itulah kemampuan masyarakat. Oleh karena itu jika memang pemerintah serius ingin mendorong masyarakat beralih pada BBM ramah lingkungan.

Maka sudah menjadi kewajiban pemerintah mengadakan BBM yang berkualitas seperti pertamax turbo namun dengan harga murah dan bahkan bisa gratis.
Maka disinilah peran negara harus maksimal dalam memberikan layanan kepada rakyat, diperlukan inovasi agar tercipta BBM yang ramah lingkungan dan berkualitas. Indonesia itu kaya akan SDA termasuk minyak. Maka hanya perlu pengelolaan agar Indonesia mampu menghasilkan minyak mandiri tanpa impor dari luar.

Namun jika negeri ini masih menggunakan sistem kapitalis dalam pengelolaan SDA termasuk minyak yang ada di tanah air. Di mana masih diserahkan pengelolaannya ke tangan asing para kapitalis, maka pastinya sangat jauh dari harapan BBM akan murah dan berkualitas yang ada untuk rakyat.

Rakyat butuh energi yang ramah lingkungan. Negara bertanggung jawab untuk menyediakannya bagi rakyat. Rakyat itu apa kata pemimpinnya. Jika pemimpin mau memfasilitasi rakyat untuk menggunakan energi hijau, tentu rakyat akan sukarela menaatinya.

Untuk mewujudkan hal ini butuh kepemimpinan yang bermental melayani rakyat. Bukan penguasa yang berwatak pengusaha. Selalu mencari untung dalam segala kebijakannya.
Apalagi Allah SWT telah menganugerahkan potensi alam yang luar biasa bagi umat manusia.

Indonesia diberkahi dengan banyak sumber energi terbarukan yang potensial. Menurut International Energi Agency, Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan 75.000 megawatt tenaga air, 4,80-kilowatt jam per meter persegi per hari tenaga surya, 32.654 megawatt biomassa dan memiliki 40 persen cadangan panas bumi dunia dengan besaran 28.000 megawatt.
Berbekal hal ini, Indonesia bisa mencukupi kebutuhan energi dalam negeri.

Namun sayang, saat ini pemenuhan energi negeri ini 92% dari fosil dan hanya 8% energi terbarukan (mongabay.co.id, 29/12/2019). Lambatnya pengembangan energi terbarukan disebabkan besarnya biaya yang dibutuhkan. Apalagi mayoritas komponennya impor, sehingga mahal.

Lantas bagaimana solusi persoalan ini?

Islam sebagai ajaran yang sempurna yang berasal dari Allah SWT, Tuhan Semesta Alam telah mengatur bagaimana tata kelola sumber daya alam yang menjadi hajat hidup publik seperti minyak bumi. BBM dalam pandangan Islam merupakan harta milik umum sebagaimana sabda Rasulullah Saw., “Kaum Muslimin bersekutu dalam tiga perkara: air, rumput dan api”(HR Abu Daud).

Pengelolaanya wajib dilakukan secara langsung oleh Khalifah sebagai kepala negara yang berfungsi sebagai pelindung dan pelayan masyarakat.

“Sesungguhanya al-Imam (Khalifah) itu perisai, di mana (orang-orang berlindung dibelakangnya” (HR Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud). Dengan alasan apapun pemerintah tidak boleh menyerahkan pengelolaannya kepada pihak swasta apalagi asing. Sehingga dapat dipastikan harga BBM murah bahkan gratis dan mudah diakses oleh seluruh rakyat.

Maka untuk menyelesaikan masalah BBM di negeri harus kembali mengikuti tuntunan aturan sistem kehidupan yang dicontohkan Rasulullah yaitu Islam. Maka kesejahteraan dan kemakmuran akan dirasakan baik muslim dan nonmuslim. Tak akan didapati persoalan BBM yang harganya naik apalagi merusak adanya BBM tak layak pakai hingga merusak lingkungan. Saatnya beralih pada sistem Islam pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Wallahu a’lam bis shawab

Oleh : Nelly, M.Pd. (Dosen dan Pemerhati Sosial Masyarakat)

ads

Video

Comment