Kepentingan Ekonomi dan Politik Oligarki Terhadap UU CK-Versi Pemerintah, Benarkah ?

ads

Tajukutama.com, Makassar – Pemerintahan Joko Widodo kembali mengesahkan undang-undang yang menuai kontroversi, adalah UU Cipta Kerja UU yang menuai banyak sorotan serta kritikan dan baru saja ditandatangani Presiden Joko Widodo, Senin (2/11/2020). Kini, undang-undang tersebut tercatat sebagai UU Nomor 11 Tahun 2020.

UU ciptaker yang didalamnya mengatur tentang ketenagakerjaan serta lingkungan hidup terdiri atas 15 bab dan 186 pasal. UU yang telah disahkan oleh DPR tanggal 5 oktober lalu serta mulai diterapkan 2 november ini menuai kritik karena dikhawatirkan akan merugikan hak-hak pekerja serta meningkatkan deforestasi di Indonesia dengan mengurangi perlindungan lingkungan.

UU Cipta Kerja merevisi beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemerintah mengklaim undang-undang tersebut akan menciptakan lapangan kerja, mendatangkan investor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun para kritikus berpendapat undang-undang tersebut adalah bagian dari rencana yang lebih besar untuk mengekstraksi sumber daya alam Indonesia dalam skala besar, yang menguntungkan segelintir elit politik.

ads

Unjuk rasa dan kerusuhan muncul diberbagai wilayah sebagai bentuk penolakan dan menuntut pencabutan atas undang-undang ini. Kemudian pertanyaannya adalah apakah UU ini bisa menjadi solusi penting mengingat negara sedang berada disituasi merosotnya perekonomian global akibat pandemic?

Apakah pengesahan memang benar-benar perlu dilakukan dimasa dimana masyarakat sedang gencar-gencarnya mencari solusi keluar dari peredaran pandemic?, dan selanjutnya bagaimana dengan kebijakan pemerintah tentang vaksin, bukankah melihat kondisi sekarang fokus pada vaksin adalah yang lebih utama?

UU ciptaker yang sejak perumusannya telah mendapat penolakan keras dari berbagai kalangan dan membuat beberapa masyarakat, pekerja dan mahasiswa turun aksi menyatakan mosi tidak percaya pada pemerintah, serta menuntut segera mencabut undang-undang tersebut. Sementara itu para kritikus menunjukkan fakta bahwa tidak ada salinan final dari Omnibus Law Cipta Kerja pada saat rancangan Undang-undang tersebut disahkan.

UU Cipta Kerja ini, bagi para pengamat, jelas mengandung konflik kepentingan yang terlalu banyak untuk diabaikan.
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti memberikan sejumlah catatan kritis soal UU Cipta Kerja tersebut.

Pertama, menurutnya, omnibus law membuat masyarakat cenderung lebih sulit memahami apa yang sesungguhnya diatur secara konkret dalam undang-undang itu.

Kedua, Bivitri menganggap UU Cipta Kerja menyembunyikan isu yang sebenarnya dari undang-undang ciptaker, sehingga publik akan berprasangka penciptaan lapangan kerja dan perburuhan. Padahal, isi dari UU tersebut adalah kemudahan berusaha dengan asumsi bahwa akan mengundang investor masuk ke Indonesia. Jika investor masuk Indonesia, diasumsikan bahwa lapangan kerja akan tercipta.

Ketiga, proses pembentukan UU Cipta Kerja, menurut Bivitri, inkonstitusional dan melanggar prinsip demokrasi yang substantif. Menurutnya fakta bahwa penolakan permintaan Fraksi Partai Demokrat dan PKS agar dilakukan voting oleh pimpinan sidang menggambarkan praktik demokrasi yang keliru. Lalu menurutnya pula bahwa Selain itu, proses pembentukan UU Cipta Kerja oleh pemerintah ini jauh dari transparan.

Saat rapat paripurna UU CK mayoritas faksi parlemen menyetujui yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Golkar, Gerindra, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan, ementara dua partai yang menolak adalah partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat, yang melakukan walk-out dalam rapat di gedung DPR.

Pertanyaan yang paling menonjol dalam prahara ini adalah “mengapa pemerintah dan DPR begitu ngotot menyelesaikan dan mengesahkan undang-undang cipta kerja ini? Dosen Fisipol Universitas Diponergoro (Undip) Wijayanto mengatakan, dengan pengesahan RUU Cipta Kerja, pemerintah untuk kesekian kalinya menguji kesabaran rakyat.

“Pengesahan undang-undang ini bikin kita geleng-geleng kepala. Pemerintah selalu ada saja caranya untuk menguji kesabaran kita, setelah kemarin UU KPK caranya juga seperti itu,” kata Wijayanto, kepada Kompas.com, Selasa (6/10/2020).

Apapun bentuk kebijakan yang dikeluarkan dan disahkan oleh pemerintah dan DPR, masyarakat sangat berharap lebih atas kebijakan itu mengingat indonesia memiliki tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi serta disituasi pandemic yang membuat merosotnya ekonomi negara, membuat masyarakat sangat berharap dan berpijak pada kebijakan-kebijakan yang diusung oleh pemangku jabatan yang mengaku sebagi wakil rakyat, masyarakat berharap pemerintah benar-benar memperhatikan dan peduli terhadap hak-hak rakyatnya terutama pada para pekerja dan buruh.

Penulis: Risma Ekayanti

ads

Video

Comment