Menyoal Omnibus Law dan Standar Halal

ads

Tajukutama.com, Makassar – Belum berakhir babak tentang Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang menjadikan alasan adanya aksi protes oleh buruh dan mahasiswa. Berkenaan dengan undang-undang ini ada membahas soal standar halal, yang memberikan kesempatan oleh organisasi dan perguruan tinggi untuk dapat mengeluarkan sertifikat ini.

“Sekarang, baik NU dan Muhammadiyah, bisa membuat sertifikasi Halal. UU ini dibuat untuk kemaslahatan orang banyak. Saya ingin yang terbaik dan adil untuk rakyat,” kata Anggota DPR RI Komisi VIII Fraksi PAN, M. Ali Taher, (2/10).

Berkenaan dengan hal di atas, dirasa akan menjadikan ketidakpastian atas kehalallan suatu produk, dimana standar halal yang sebelumnya diserahkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwanya. Selain itu, dikhawatirkan akan menjadikan lahan bisnis baru oleh oknum tertentu.

ads

UU Ciptaker, memberikan peluang baru kepada investor yang harusnya permasalahan pemastian halal suatu produk diserahkan kepada pemerintah, dapat diambil alih oleh organisasi dan perguruan tinggi. Ini akan menyelewengkan fungsi organisasi dan lembaga tersebut.

Mengapahal tersebut dapat terjadi? maka tidak terlepas dari penerapan sistem demokrasi kapitalisme yang meletakkan standar keuntungan bagi segelintir dan sekelompok orang saja dengan mengesampingkan kepentingan rakyat

Maka, harapannya pemerintah dapat mengkaji kembali soal hal ini, serta standar penjaminan terhadap kehalallan suatu produk tetap diserahkan pada MUI. Dan persoalan kehalallan tidak lagi menambah persoalan baru di negeri yang mayoritas muslim. Dan seyogianyalah beralih pada sistem Islam yang menjadi tameng bagi rakyat serta mampu secara sistematis menjamin kehalallan suatu produk.

Penulis: Nur Rahmawati, S.H. (Praktisi Pendidikan Sampit, Kalimantan Tengah)

ads

Video

Comment