UU Ciptaker: Menegasikan Amdal, Lingkungan Ambyar

ads

Tajukutama.com, Makassar – Pengelolaan lingkungan dapat diartikan sebagai pengendalian atau arahan interaksi antara manusia dan lingkungan untuk melindungi dan memperkaya kesehatan dan kesejahteraan manusia sekaligus kualitas lingkungan (Randolph, 2004).

Salah satu pasal yang juga menjadi sorotan banyak pihak dalam Omnibus Law UU Ciptaker adalah klaster lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, menjadi tema yang sangat krusial. Pasalnya, kegiatan usaha yang ada di Indonesia sangat berpotensi merusak lingkungan.

Salah satu penyebabnya adalah birokrasi yang mudah “dibeli”. Kongkalikong antara penguasa dan pengusaha adalah hal yang lumrah, kerap kali menegasikan pendapat para ahli. Fakta yang terjadi adalah banyaknya kerusakan lingkungan sebagai dampak dari aktivitas ugal-ugalan, membuat rakyat marginal seringkali menjadi korban hingga nyawa melayang.

ads

Mencermati perubahan naskah pasca disahkannya UU Ciptaker pada 5 Oktober lalu, tentang penambahan redaksi pada akhir pasal. Versi 905 halaman: Pasal 111. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah.

Selanjutnya versi 1.052 halaman-versi 1.035 halaman-versi 812 halaman: Pasal 111. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (detikNews.com, 14/10/2020).

Dari sini dapat dipahami bahwa sangatlah logis tudingan banyak pihak tentang UU ini cacat prosedur, karena masih adanya perubahan naskah setelah disahkan di rapat paripurna. Pun penambahan beberapa diksi, akan merubah UU tersebut secara substansial. Jangankan perubahan kata, tanda koma atau titik saja akan merubah makna. Jadi, kecurigaan tentang pasal “selundupan” atau disebut UU hantu oleh sebagian pihak, sangat beralasan.

Reynaldo G. Sembiring, Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menilai, regulasi ini memiliki kesalahan pendekatan dan metodologi yang tak dikenal dalam UU Nomor 12/2011 terkait Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Perubahan fundamental dalam UU ini adalah kontrol dari perizinan berusaha lebih kuat dalam mengawasi aspek-aspek instrumen lingkungan. “Secara pengelolaan lingkungan banyak kemungkinan di-by pass prosesnya karena mengejar waktu,” katanya. Selanjutnya, soal proses penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dipercepat dengan menghilangkan partisipasi masyarakat dan menggantikan izin lingkungan jadi persetujuan lingkungan (mongabay.co.id, 7/10/2020).

Hal yang berbeda diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, bahwa izin lingkungan bukanlah dihapuskan, melainkan diintegrasikan langsung dengan izin usaha. Lebih lanjut, Siti mengatakan bahwa amdal masih menjadi dokumen yang diwajibkan bagi pelaku usaha dengan potensi dampak lingkungan tinggi, sebagaimana tercantum di Pasal 22 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang berubah adalah kebijakan dan prosedurnya. Kenapa? Karena dia harus disederhanakan supaya sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini (TRIBUNPALU.com, 10/10/2020).

Pemerintah dan DPR berspekulasi bahwa Omnibus Law ini tidak merugikan rakyat. Terkait klaster lingkungan, hanyalah penyederhanaan prosedur birokrasi. Narasi yang coba dibangun, bahwa tidak ada perubahan secara prinsip maupun konsep. Padahal, kita pahami bersama bahwa banyaknya keganjalan yang terjadi dan gejolak yang timbul di hampir semua elemen masyarakat adalah indikasi kuat ada sesuatu yang disembunyikan atau diselundupkan.

Liberalisasi Pangkal Kerusakan

Liberalisasi di negeri ini terjadi hampir di semua sektor, terlebih pada aktivitas pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Aktivitas yang secara langsung berdampak pada lingkungan. Tak dapat dipungkiri, bencana alam yang marak terjadi di Indonesia adalah akibat ulah tangan manusia serakah. Eksploitasi besar-besaran tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan, berbanding lurus dengan kerusakan lingkungan. Amdal yang diharapkan bisa meminimalkan dampak lingkungan, kini ingin dimandulkan. Wajarlah jika para pegiat lingkungan “berteriak” karena prihatin atas kondisi negeri ini.

Pangkal masalah dari semua ini adalah karena sistem Kapitalisme yang diadopsi negeri ini meniscayakan hal tersebut berlaku. Kebebasan kepemilikan sebagai asas dalam pengelolaan kekayaan alam sistem ini, memberi peluang sebesar-besarnya kepada para pemilik modal (kapitalis) untuk mengeruk SDA. Hitung-hitungan ala sistem ekonomi kapitalis, membuat negeri ini hanya mendapatkan “sampah”, yang berujung pada petaka. Materi hanya dirasakan segelintir orang saja. Namun dampak lingkungan yang timbul, lagi-lagi rakyat kecil yang harus menanggungnya.

Solusi Tuntas

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain. Tentu hal ini dipandang urgen dalam Islam, sebab menyangkut kepentingan dan kesejahteraan bersama.

Adapun terkait pengelolaan kekayaan alam, Islam punya aturan yang sangat detil. Negara sebagai regulator sekaligus pemain, mengatur semua urusan pelayanan kepada rakyat berbasis wahyu Ilahi. Misal terkait kepemilikan, Islam membagi dalam tiga jenis: yakni kepemilikan individu, umum, dan kepemilikan negara.

Dalam hal kepemilikan umum; seperti SDA yang melimpah, aset yang tidak mungkin dimiliki oleh individu (misal: laut, sungai), dan fasilitas umum, mutlak dikelola negara secara mandiri dan dinikmati bersama-sama. Asas dalam bertransaksi atau bermuamalah adalah halal haram, bukan untung rugi. Sangat berbeda secara diametral dengan sistem hari ini.

Dengan instrumen sedemikian sempurna, terbukti selama 1300 tahun tidak ada ketimpangan atau kecurangan dalam negara Islam, termasuk dalam hal kerusakan lingkungan. Penguasa dan rakyat saling bersinergi memainkan perannya sesuai tuntutan Sang Pencipta, sehingga kesejahteraan bisa dirasakan oleh semua. Hal ini hanya bisa terwujud, jika aturan Islam secara paripurna diterapkan dalam institusi negara.

Wallahua’lam bishshowab.

Penulis: DR. Suryani Syahrir, S.T., M.T. (Dosen Teknik Sipil dan Pemerhati Sosial)

-Tulisan Opini Ditanggung Oleh Penulis Sendiri-

ads

Video

Comment