Omnibus Law Mengusik Standar Halal?

ads

Tajukutama.com, Makassar – Ketok palu, disahkannya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law, yang masih mengundang protes dari berbagai elemen mayarakat, terutama buruh dan mahasiswa, ternyata masih menyisakan hal baru. Kali ini berkenaan dengan sistem penerbitan sertifikat halal, yang sebelumnya dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), kini juga dapat dikeluarkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Dilansir dari laman berita, Pro.co.id, Anggota Komisi Fatwa MUI Aminudin Yakub menilai, kebijakan tersebut sangat berbahaya karena mengeluarkan sertifikat halal tidak bisa disamaratakan dengan satu produk dengan produk lainnya. Beliau juga mengatakan “Bagaimana BPJH mengeluarkan sertifikat halal, kalau itu bukan fatwa. Ini bisa melanggar syariat, karena tidak tau seluk beluk sertifikasi,” kata Aminudin dalam dialog kepada PRO-3 RRI, Rabu (14/10/2020).

Hal tersebut, dapat dinilai membahayakan di aspek standar halal yg bisa dilakukan dengan self-declare dan atau dikeluarkan tanpa menunggu fatwa MUI. Inilah salah satu yang dipaparkan oleh UU Ciptaker. Selain itu, potensi kehati-hatian dalam menentukan kehalalan suatu produk akan semakin meragukan. Mengingat mayoritas dari negeri ini beragaman Islam, yang notabenenya percaya terhadap fatwa ulama dalam menentukan suatu kehalallan dengan bersandarkan syariat Nya.

ads

Watak Zalim Demokrasi

Abainya terhadap kebutuhan, dan pemastian tanggungjawab terhadap agamanya oleh negara, menjadikan masyarakat khususnya muslim dikhawatirkan akan lambat laun melupakan dan menyepelekan aturan agama Islam soal kehalallan suatu produk. Sungguh miris dan sangat membahayakan.

Selain itu, UU Omnibus Law yang lahir dalam negeri demokrasi, memberikan peluang mudah kepada Ormas dan Perguruan Tinggi Negeri untuk bisa mengeluarkan sertifikat halal, sebagaimana dinyatakan oleh M. Ali Taher “Sekarang, baik NU dan Muhammadiyah, bisa membuat sertifikasi Halal. UU ini dibuat untuk kemaslahatan orang banyak. Saya ingin yang terbaik dan adil untuk rakyat,” kata Anggota DPR RI Komisi VIII Fraksi PAN, M. Ali Taher. Sindonews.com (2/10).

Inilah, penegasan watak kebijakan kapitalistik yang berorientasi kemudahan investasi (dengan proyek Kawasan Industri Halal (KIH)) bisa mengorbankan standar halal syariat (Standar Syariat Islam (SSI)). Oleh karenanya watak negara demokrasi yang berstandar keuntungan bagi segelintir atau sekelompok orang, dengan mengesampingkan atau bahkan mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan rakyat, terpapar jelas. Itupun dilakukan menggunakan atas nama rakyat, sehingga nampak nyata kezaliman yang terjadi, disebabkan demokrasi.

Apalagi, berbincang masalah kesehatan yang tidak lepas dari lahan empuk untuk dijadikan komoditi perdagangan. Dapat kita lihat, obat-obatan, pelayanan kesehatan termasuk sarana dan prasarana yang harusnya dijamin kegratisannga oleh negara, namun dalam sistem demokrasi itu hanya angan belaka. Bahkan lebih parahnya hal tersebut diserahkan oleh pihak swasta atau korporasi yang harusnya difasilitasi dan dikelola langsung oleh negara, sebagai wujud tanggung jawab terhadap masyarakat. Sekali lagi inilah watak asli demokrasi yang menyengsarakan rakyat dengan mengatasnamakan rakyat. Sungguh tragis.

Islam Menjamin Kehalalan

Berbeda dengan Islam, dalam Alquran dijelaskan, syarat mutlak dalam mengonsumsi sesuatu oleh manusia adalah halal. Dimana syarat mutlak ini adalah hak Allah Swt dan Rasul-Nya. Semua ini dapat dipastikan hanya dengan penjaminan yang dilakukan oleh negara. Maka dalam Islam peran yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut

Pertama, peran negara menduduki urutan pertama dalam menjaga keamanan tersebut. Islam menjadikan perhatian utama kebijakan adalah kesesuaian dengan syariat dan berikutnya kemaslahatan publik. Jadi Islam benar-benar menjamin kehalallan pada setiap produk yang akan disebarkan pada masyarakat. Karena negara yang menggunakan sistem Islam memahami kewajiban ini sebagaimana firman Allah Swt pada surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (TQS. Al-Baqarah: 168).

Kedua, peran masyarakat yang tak kalah penting guna ikut andil dalam menyokong keamanan suatu produk. Dimana masyarakat yang dimaksud di sini adalah masyarakat yang Islami, yang memiliki pengaruh besar untuk bertumbuhnya individu-individu di dalamnya. Pengaruh ini memang akan berimbas pada kebiasaan apa yang akan diciptakan. Jika kebiasaan yang menjadikan syariat Islam sebagai landasannya, maka otomatis jika ditemui anggota masyarakat yang menyimpang, maka dengan mudah diadakan pengawasan, begitupun dengan produk halal yang digunakan, menegur secara langsung akan segera mencegahnya. Kontrol ini pula yang diajarkan oleh Islam atas penjaminan produk halal bagi publik.

Ketiga, peran individu. Selain peran negara, ada pula kesadaran dari individu itu sendiri. Dengan memahami ketaatan kepada Allah akan menjadikan kehati-hatian terhadap sesuatu yang akan dikonsumsinya, karena memahami bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi akan berpengaruh pada ibadahnya.

Sehingga dapat kita simpulkan, bahwa standar halal, wajib dipastikan oleh negara dengan tidak mudah memberikan kewenangan terhadap organisasi atau perguruan tinggi, yang bisa jadi akan dijadikan lahan dagang. Ini akan menjadikan keraguan serta kesembronoan atas dasar kapital atau keuntungan.

Standar kehalallan tetap diambil alih oleh negara secara langsung sebagai institusi besar yang memang sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Hal ini hanya dapat diperoleh dengan menerapkan sistem Islam. Maka sudah seyogianyalah mengambil Islam sebagai sistem pemenuhan peraturan di segala lini kehidupan baik individu, masyarakat dan negara.

WalLâhu a’lam bi ash-shawâb.[]

Penulis: Nur Rahmawati, S.H. (Praktisi Pendidikan)

ads

Video

Comment