Pengesahan RUU Omnibus Law Bagian Kecil Wajah Hitam Demokrasi

ads

Tajukutama.com, Makassar – Pemerintah telah resmi mengesahkan RUU Omnibuslaw dalam rapat paripurna pada Senin, (05/10/2020). Perjalanan panjang pengesahan ini menjadi UU berakhir pada tengah malam dengan sistem kebut hingga Sabtu malam.

Tak dipungkiri disahkannya RUU Omnibus law menjadi UU menuai banyak polemik di tengah masyarakat, meski penolakan lebih nyaring terdengar baik itu dari kalangan aktivis, akademisi, buruh, terlebih rakyat.

Menilik isi UU Omnibus law ada 11 klaster yang dinilai kontroversi yaitu, penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, dukungan riset dan inovasi, ketenagakerjaan pengenaan sanksi, kawasan ekonomi, kemudahan berusaha pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah dan administrasi pemerintah.

ads

Tidak sampai di situ, UU Omnibuslaw ini turut merugikan pihak pekerja, seperti adanya penghapusn izin atau cuti, pemangkasan pesangon juga terbukanya ruang besar bagi pengusaha untuk mengontrak pekerja tanpa batas.

Bungkamnya pemerintah dan DPR ini seperti meme yang tersebar di jagat sosial media, DPR layak mendapat apresiasi dari Gugus Tugas Covid 19 karena paling konsisten jaga jarak dengan rakyat. Benar adanya, di tengah pandemik Covid 19 kalangan atas lebih getol mengesahkan RUU Omnibus law dibanding mengurusi persoalan Covid 19 yang makin tak terkendali. Tentu melihat sikap pemerintah ini lagi-lagi satu di antara banyaknya bentuk pengkhiatan yang dilakukan kepada rakyat.

Inilah wajah hitam dari sistem demokrasi, nyatanya slogan dari rakyat untuk rakyat sudah tidak berlaku. Bukankah mayoritas rakyat di negeri ini telah menyuarakan penolakannya baik dalam bentuk aksi? Ke mana implementasi dari rakyat untuk rakyat yang sering digaungkan? Toh, pemerintah tetap kokoh dengan sikapnya untuk mengetuk palu, lagipula DPR yang merupakan dewan perwakilan rakyat gagal menjadi perpanjangan lidah rakyat di atas meja pemerintahan, buktinya mereka malah mendukung.

Bila benar demokrasi untuk rakyat kenapa suara rakyat yang nyaring tidak terdengar sama sekali, tak salah bila sekarang dipertanyakan sebenarnya pemerintah berada di pihak mana, apakah berdiri bersama rakyat atau berada di pihak kapitalis penjajah? Cukup pernyataan dari Huey Newton yang menjawab, “Power to the people, for those who can afford it.”

Kekuasaan hanya diperuntukan kepada siapa saja yang mampu membayar mahal. Ini bermakna siapa bermodal bebas baginya menguasai apapun.

Bukankah telah tampak nyata kegagalan sistem hari ini dalam mengelola segala bentuk persoalan. Kira-kira tawaran apa lagi yang ditawarkan kepada kita? Apa masih tetap mengharapkan sistem hari ini untuk memecahkan masalah?

Tidakkah cukup mata kita melihat bahwa segala kebijakan yang dihadirkan selalu melanggengkan kesengsaraan dan membuka pintu sebesar-besarnya bagi kapitalis untuk menguasai negeri ini? Sekali lagi, kedaulatan bukan di tangan rakyat tapi di tangan para pemodal.

Rasanya cukup sudah kita dikecewakan apalagi ditindas terlalu lama, semestinya keadaan ini lebih menyadarkan kita bahwa rezim yang telah melahirkan produk hukum bukan ditujukan untuk rakyat. Sudah semestinya kita beralih pada satu sistem baru. Hari ini tidak cukup kita selalu menuntut pergantian pemimpin, sudah berapa banyak pemimpin yang memimpin negeri ini sejak Indonesia merdeka nyatanya kita masih tetap terjajah. Mengapa hal ini terjadi?

Karena sejatinya akar masalah berada pada sistem yang diterapkan. Bila dalam sistem kapitalisme, ekonomi berada di tangan para pemilik modal dan setiap orang bebas memiliki apapun tanpa dibatasi jumlahnya maka di dalam Islam hal itu tidaklah dibenarkan. Islam telah menetapkan konsep kepemilikan dengan adil, dengan membagi tiga jenis kepemilikan; kepemilikan umum berupa kekayaan yang menjadi milik bersama dan hanya boleh dikelola oleh negara seperti tambang, hutan, laut, air, dll.

Dalam hal kepemilikan umum asing atau pemilik modal tidak punya peluang untuk menguasai dan inilah yang menjadi celah bagi sistem kapitalisme untuk meraih keuntungan sebesarnya, seperti penguasaan terhadap tambang-tambang, batu bara dan sebagainya.

Kedua, kepemilikan negara yaitu harta kaum muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang khalifah, seperti ghanimah (harta rampasan perang), fai’, kharaj, jizyah, harta orang murtad, harta yang tidak memiliki hak waris, dsb. Ketiga, kepemilikan individu, yaitu izin as-Syari untuk memanfaatkan zat tertentu, yang memungkinkan siapa saja dapat memanfaatkan barang tersebut atau mendapatkan kompensasi dari barang tersebut.

Inilah 3 jenis konsep kepemilikan yang telah ditentukan dalam Islam, konsep kepemilikan ini akan melindungi negeri ini dari kerasukan para kapital untuk merebut hak-hak milik rakyat. Sistem Islam akan mengembalikan apa yang semestinya menjadi milik rakyat, menghetikan para pelaku koruptor yang gemar menjual aset negara dan tentu saja tak akan pernah memberi ruang bagi mereka untuk melanggengkan kekuasaan atas nama uang.

Demikianlah gambaran singkatnya, betapa sistem Islam yang adil dapat memberikan keadilan dan mengadili siapa saja. Oleh, karena itu sudah saatnya kita beralih pada sistem Islam yang mulia. Yakni dalam naungan Khilafah.

Wallahu a’lam.

Penulis; Khaeriyah Nasruddin
(Mahasiswi UIN Alauddin Makassar)

ads

Video

Comment