Di Tengah Desakan Kuat Pilkada Ditunda, Stafsus Sebut Jokowi Bahas Rencangan Perppu

ads

Tajukutama.com, Jakarta – Muncul desakan dari masyarakat Pilkada serentak 2020 ditunda. Desakan tersebut karena semakin bertambahnya jumlah orang yang terinfeksi positif virus Corona (Covid-19).

Menanggapi itu, anggota Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, keputusan penundaan Pilkada tidak dapat diambil oleh KPU, tapi harus disetujui bersama pemerintah dan DPR.

Raka juga menegaskan bahwa opsi penundaan Pilkada 2020 karena Covid-19 pun telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020.

ads

“Kita lihat dari aspek hukum sebetulnya sudah diatur mekanismenya di dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang kemudian diundangkan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2020,” kata Raka dikutip Okezone, Minggu (21/9/2020).

“Maka lembaga yang berwenang mengambil keputusan itu tentu tidak hanya KPU, tetapi KPU, DPR dan Pemerintah,” lanjut Raka.

Dikutip kompas, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan, saat ini Presiden Joko Widodo tengah membahas rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pilkada Serentak 2020.

Hal itu disampaikan Dini saat dikonfirmasi ihwal kabar akan adanya Perppu tentang Pilkada Serentak 2020 dan desakan agar pelaksanaan pilkada diundur akibat makin meningkatnya kasus Covid-19.

“Masih dalam pembahasan. Belum diputuskan,” kata Dini, Minggu (20/9/2020).

Namun pihaknya belum memberikan keterangan secara spesifik soal pembahasan tersebut. Rancangan perppu tersebut masih dalam pembahasan sehingga ia tak bisa menyebutkan isinya.

ads

Video

Comment