Ngotot Gelar Pilkada, Ugensi atau Eksistensi Demokrasi?

ads

Tajukutama.com, Makassar – Waktu jelang pilkada semakin dekat, pada paslon sudah siap merapat mendaftarkan ke KPU. Meski masih diselimuti pandemi ternyata itu bukan halangan untuk menunda pesta demokrasi tiap lima tahunan ini. Apakah pilkada ini suatu hal yang urgent hingga kekeh tetap dilaksanakan di tengah wabah?

Padahal dengan melihat fakta dilapangan pasien positif covid19 terus meningkat, seperti dilansir dari beritasatu.com, Jakarta Pilkada yang direncanakan digelar 9 Desember 2020 perlu ditunda ke tahun depan guna mencegah bom waktu lonjakan Covid-19.

Kewajiban memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan belum bisa dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat, Sabang hingga Merauke. Jika dipaksakan, pilkada bakal menjadi bom waktu yang melipatgandakan angka positif Covid-19.

ads

Musuh besar bangsa kini adalah pandemi Covid-19 yang sudah terbukti mematikan, sangat cepat penularannya, dan meluluhlantakkan perekonomian. Tidak mungkin ekonomi pulih jika angka positif Covid-19 terus meningkat. Karena itu, faktor pemicu ledakan positif Covid-19, seperti pilkada, sebaiknya ditunda. Sabtu (12/9/2020).

Dengan menilik fakta diatas jelas ini suatu keniscayaan jika pilkada tahun ini harus ditunda, sebab berbagai dampak atau mudharatnya lebih besar yang akan ditimbulkan. Antara lain sebagaimana umum kita ketahui bersama bahwa pesta demokrasi ini membutuhkan dana yang tidak sedikit, dikutip dari kompas.com.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri 7 Agustus 2020, realisasi anggaran dari pemda ke KPU mencapai Rp 9,735 triliun atau setara dengan 95,22 persen dari total alokasi.

“Sedangkan untuk Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) senilai Rp 3,290 triliun atau 94,88 persen dan untuk PAM (pasukan keamanan) sejumlah Rp 702,733 miliar atau setara dengan 46,01 persen,” kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (8/8/2020).

Sungguh menelan biaya yang cukup besar bukan?, padahal sejatinya seharusnya dana itu bisa dialokasikan untuk bantuan sosial langsung kepada korban dampak corona. Hingga sampai detik ini banyak rakyat yang belum tersentuh BLT tersebut lantaran diribetkan oleh sistem administrasi.

Kemudian belum lagi kegiatan mengumpulkan masa dalam jumlah besar pasti akan terjadi. Lihat saja sekarang beberapa paslon sudah mulai unjuk gigi untuk menggaet masa dengan melalaikan protokol kesehatan. Apakah bisa displin memakai masker, cuci tangan serta jaga jarak jika dalam kerumunan. Jelas ini mustahil untuk dilakukan, serta membutuhkan bantuan dari banyak pihak.

Ini belum hari H pilkada berlangsung sudah banyak pelanggar protokol kesehatan seperti dirilis dalam laman kompas.com dari data kejadian pendaftaran kemarin, dari sekitar 650 bakal paslon yang mendaftarkan diri, kami monitor ada sekitar 260 bapaslon yang melanggar (protokol kesehatan),” ujar Kastorius dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/9/2020).

Senada, suara.com Adapun sebagian calon kepala daerah yang ketahuan melanggar adalah Bupati Muna Barat, Bupati Muna, Bupati Wakatobi, Wakil Bupati Luwu Utara, Bupati Konawe Selatan, Bupati Karawang, Bupati Halmahera Utara, Wakil Bupati Halmalera Utara dan Bupati Halmahera Barat.

Mereka dinyatakan melanggar aturan protokol kesehatan saat mengikuti tahapan Pilkada Serentak 2020. Sementara, Bupati Klaten ditegur karena melanggar kode etik dan Plt. Bupati Cianjur yang dilaporkan karena adanya dugaan pelanggaran dalam pembagian bansos. (7/9/2020)

Dengan ini maka banyak sekali mudharat yang ditimbulkan, daripada manfaatnya. Sepatutnya memang pilkada tahun ini layaknya ditunda hingga pandemi berakhir. Akan tetapi hal ini akan membuat negara yang memiliki ide demokrasi kapitalis ini akan kehilangan eksistensinya. Sebab pesta lima tahunan ini sudah lazim digelar dan merupakan hal yang wajib oleh beberapa negara penganut demokrasi.

Oleh sebab itu maka pradigma demokrasi kapitalis ini harus dirombak yakni dengan sistem politik dalam Islam. Dalam sistem pemerintahan Islam Khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan dan penerapan syariah. Sebab, Islam menjadikan hak pemerintahan dan kekuasaan sebagai milik umat. Untuk itulah umat mengangkat orang yang mewakili mereka dalam menjalankan pemerintahan dan menerapkan syariah yang diwajibkan oleh Allah kepada mereka (An-Nabhani, Nizham al-Hukmi fi al-Islam, hlm. 47; Ajhizah Dawlah al-Khilâfah, hlm. 20).

Dalilnya adalah af’âl (perbuatan) dan aqwâl (sabda) Rasulullah saw. serta Ijmak Sahabat tentang kewajiban mengangkat khalifah pengganti Rasulullah saw. setelah wafatnya. Bahkan Sahabat lebih mendahulukan pengangkatan khalifah daripada pemakaman Rasulullah saw (An-Nabhani, Muqaddimah ad-Dustûr, hlm. 114).

Khalifah memerintah karena mandat dari rakyat, yang diperoleh melalui bai’at in’iqad yang diberikan kepadanya, namun rakyat bukan majikan Khalifah. Sebaliknya, Khalifah juga buruh rakyat. Sebab, akad antara rakyat dengan Khalifah bukanlah akad ijarah, melainkan akad untuk memerintah rakyat dengan hukum Allah. Karena itu, selama Khalifah tidak melakukan penyimpangan terhadap hukum syara’, maka dia tidak boleh diberhentikan. (ust hafidz Abdulrahman).

Sehingga pemilu dalam Islam tidak akan dilakukan secara berulang tiap tahunya, tetapi hanya sekali kecuali sang pemimpin atau khalifah melakukan pelanggaran hukum syara’. Sama halnya seperti gurbenur atau pun bupati jika dalam masa sekarang semua dipilih langsung oleh khalifah dimana standart yang berikan adalah dia adalah muslim yang bertaqwa serta amanah terhadap jabatanya.

Dengan demikian pemilu dengan sistem Islam sangat efektif dan efisien sebab tak membutuhkan banyak dana serta waktu yang lama. Apalagi di tengah pandemi seperti halnya sekarang ini, justru khalifah akan lebih memprioritas bagaimana menyelesaikan serta memberikan bantuan kepada korban yang terkenah wabah.

Waallahu’lama bishowab

Penulis: Tyas Ummu Amira

ads

Video

Comment