Perempuan Berdaya, Solusi Ketahanan Keluarga?

ads

Tajukutama.com, Makassar – Perempuan dan anak-anak adalah korban terbanyak dalam rentang masa pandemi Covid-19, baik secara langsung maupun tak langsung.

Kondisi ketahanan keluarga Indonesia sangat memprihatinkan, sebelum pandemi dan terlebih saat ini. Selanjutnya beberapa pihak menuding bahwa perempuan kurang berdaya secara finansial hingga menambah buruk kondisi ini. Benarkah demikian?.

Berdasarkan data SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) hingga Juni 2020, tercatat ada 442 korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan 247 korban kasus kekerasan terhadap anak di Sulsel. Menurut penelitian organisasi pemenuhan hak anak Save the Children, sebanyak 72 persen kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia disebabkan oleh menurunnya pendapatan orangtua (Makassar, IDN Times, 2/8/2020).

ads

Senada dengan hal tersebut, Kepala UPT P2TP2A Sulsel, Meisy Papayungan, mengatakan, tingkat kekerasan seksual pada anak justru mengalami peningkatan hingga 30 persen dari tahun sebelumnya. Mirisnya, kekerasan pada anak terjadi di luar rumah, yang seharusnya mereka tidak berada di luar rumah dikarenakan pandemi. Pun, terjadi di dalam rumah sendiri (Fajar.co.id. Makassar, 23/7/2020).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Bintang Ayu Puspayoga, dalam peringatan Hari Anak Nasional (HAN) mengatakan bahwa momentum hari anak kali ini masih banyak tugas yang musti diselesaikan. Hal ini berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak, apalagi ditengah masa pandemi Covid-19.

Menyikapi tantangan pemenuhan hak anak, Bapak Presiden memberikan amanah antara lain; pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan pendidikan, penurunan angka kekerasan perempuan dan anak, serta pencegahan perkawinan anak (Tagar.id, 19/8/2020).

Perlu dicermati bersama bahwa kondisi keluarga Indonesia dari beberapa aspek memanglah terpuruk dan meningkat saat memasuki pandemi Covid-19. Terjadi angka gugat cerai yang begitu tinggi, kekerasan fisik dan verbal kepada anak selama BDR, stunting mengintai anak, kasus bullying, serta segudang permasalahan seputar keluarga dan generasi.

Hal ini tentu berkaitan erat dengan kondisi perekonomian keluarga secara umum, di samping kondisi-kondisi lainnya. Banyaknya kepala keluarga yang kehilangan pekerjaan akibat gelombang PHK dan pekerja/karyawan yang dirumahkan, membuat kondisi ini bertambah parah. Lalu, beberapa pihak menuding bahwa perempuan harus berdaya secara finansial untuk meminimalkan dampak buruk yang akan menimpa keluarga-keluarga Indonesia.

Sebagaimana amanat Bapak Presiden di HAN tahun ini, salah satunya adalah pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan.

Efektifkah Perempuan Bekerja?

Peran perempuan dalam sebuah keluarga memanglah sangat urgen, sebab perempuan adalah calon ibu generasi. Dari tangannyalah, terlahir generasi yang akan mewarnai peradaban pada masanya. Pun, peran seorang laki-laki tak dapat digantikan oleh perempuan.

Ketika telah menjadi suami dan atau bapak, tanggungjawab penafkahan otomatis berada pada pundaknya. Pembagian peran yang berjalan secara harmoni akan menciptakan keluarga yang harmonis, sehingga bangunan keluarga akan berdiri kokoh.

Namun jika peran ini dibolak-balik, maka akan terjadi ketimpangan bahkan kehancuran sebuah institusi keluarga. Sehingga, apa yang kita saksikan hari ini begitu nyata di depan mata. Gadget menjadi pengganti peran orangtua, dunia maya pun berhasil mengalihkan dunia anak bahkan merenggut masa bermain di dunia nyata.

Akhirnya, perempuan yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan problem keluarga dengan berdaya secara ekonomi, nyatanya menambah parah aspek lain yang tak bisa diukur dan dinilai dengan uang.

Naudzubillah! Inilah akibat dari diterapkannya sistem sekuler-liberal, meniscayakan terjadinya ketimpangan peran tersebut yang berimbas pada rusaknya tatanan keluarga.

Berbeda dalam sistem Islam, negara berkewajiban menyediakan lapangan pekerjaan bagi laki-laki, sebagai penanggungjwab penafkahan bagi seluruh keluarga. Begitupun perempuan, fokus memaksimalkan perannya sebagai ibu dan pengatur rumah tangga, tanpa dibebani persoalan ekonomi keluarga.

Dengan model pembagian peran sedemikian sempurna, karena berasal dari zat Yang Mahasempurna, insyaAllah akan tercipta bangunan keluarga yang kokoh dan harmonis. Tentu hal ini tidak bisa berdiri sendiri. Diperlukan kerjasama antar individu, masyarakat, terlebih negara sebagai pelaksana seluruh hukum-hukum Allah Swt.

Demikianlah, Islam sangat rinci mengatur peran masing-masing individu, sehingga tercipta masyarakat yang bertakwa. Menutup celah kemaksiatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, karena negara memainkan peran dengan penuh tanggungjawab sebagai pemimpin.

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim:

Imam/Khalifah adalah pemelihara urusan rakyat; ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap urusan rakyatnya’.

Wallahualam bishshowab.

Oleh: DR. Suryani Syahrir, ST., MT.
(Dosen dan Pemerhati Generasi)

ads

Video

Comment