Urus Sertifikat Tanah Gratis PTSL, Warga Desa Tamasaju Takalar Mengaku Bayar Rp 500 Ribu

Gambar ilustrasi sertifikat tanah

Gambar ilustrasi sertifikat tanah

ads

Tajukutama.com, Takalar – Pemerintah Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel) termasuk desa menjalankan Program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) atau program sertifikat tanah gratis dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kementerian ATR.

Program tersebut telah berjalan sejak tahun 2017 hingga saat ini masih berlanjut. Di Desa Tamasaju sendiri ada sekitar 330 bidang tanah masyarakat diketahui terealisasi pada program PTSL tahun 2019.

Pada pendaftaran program tersebut. Masyarakat Desa Tamasaju harus menyetor uang sebanyak Rp 500 ribu ke aparat pemerintah desa setempat. Itu diakui sendiri oleh beberapa pendaftar program sertifikat tanah gratis.

ads

“Iya, saya urus sertifikat, membayar Rp 500 ribu,” ungkap salah satu masyarakat ke wartawan saat ditemui di rumahnya beberapa waktu lalu.

Dia yang tak disebut identitasnya juga merasa kesal ke pemerintah desa setempat. Pasalnya sertifikat tanah gratis yang diurusnya sejak 2019 belum diterima hingga sekarang.

“Sebenarnya saya kesalkan juga karena sertifikat yang diurus belum saya terima. Alsannya (pemerintah desa) karena berkasku ditolak di pusat padahal yang lain sudah terima,” terangnya.

Tak hanya dia. 4 orang warga lainya yang berhasil diwawancarai, seluruhnya mengaku membayar Rp 500 ribu perbidang tanah pada pengurusan PTSL tahun 2019 lalu.

Dana tersebut menurutnya disetorkan ke salah satu perangkat desa.

Atas dugaan pengutan liyar tersebut. Redaksi Tajukutama.com sudah berusaha mengkonfirmasi Kepala Desa Tamasaju lewat perpesanan dan telepone via WhatsApp Senin (7/9/2020) sore, namun hingga berita ini diterbitkan, pihaknya tak juga memberi tanggapan.

Untuk diketahui, besaran biaya PTSL yang dibebankan atau wajib harus dibayar oleh masyarakat dalam rangka pelaksanaan persiapan pendaftaran tanah sistematis tertuang dalam keputusan SKB 3 Menteri Nomor 25 Tahun 2017.

Berdasarkan hal itu. Sulsel masuk kategori wilayah III yang hanya diwajibkan membayar beban biaya sebesar Rp 250 ribu.

ads

Video

Comment