Nelayan dan ASP Laporkan Pelanggaran Tambang Pasir dan Pembangunan Reklamasi MNP pada Komnas HAM RI

ads

Tajukutama.com, Makassar – Pertemuan Komnas HAM RI dengan Pelapor dan pendamping kasus PT. Royal Boskalis yang di hadiri beberapa Nelayan Kodingareng dan Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) berlangsung di Sekretariat Walhi Sulsel, (26/8/2020) tepat pukul 14.00 Wita tadi.

Terkait hal itu Edi Kurniawan, LBH Makassar selaku pendamping hukum nelayan, menyampaikan kasus penangkapan nelayan oleh Polairud bukan penegakan hukum, tapi murni kriminalisasi. Kita bisa lihat dari rangkaian peristiwanya sebelumnya.

Lanjut dia, untuk kasus pak Manre misalkan, siapa yang memberikan uang, dan siapa yang merobek uang, pak manre merobek ampop di kenakan pasal tentang merendahkan simbol Negara. Belum lagi proses pemanggilan yang terlihat mendesak dengan tidak.

ads

“Substansi awalnya sebenarnya masyarakat hanya menolak penambangan pasir laut karna lokasi penambangan berada di wilayah tangkapnya. Adapun reaksi nelayan itu karna mengganggu pencarian mata pencahariannya. Nelayan juga dalam melakukan aksi penokan kapal tidak melakukan tindakan berlebihan selain hanya mengusir kapal agar tidak mengganggu aktivitas nelayan mencari ikan. Karna ketika kapal itu menambang maka Nelayan terganggu dan tidak mendapatkan ikan karna laut jadi keruh,” tambahnya.

Sementara, Suardi selaku salah seorang nelayan kodingareng juga turut menyampaikan bahwa masyarakat pulau kodingareng itu rata-rata nelayan, tapi dengan adanya tambang pasir, jadi tidak lagi berpenghasilan.

“Kami bingung kasih makan apa lagi keluaga kami, karna hanya satu-satunya pekerjaan saya disitu. Dulu kami berpenghasilan, tapi sekarang tidak ada lagi. Gubernur juga tidak pernah ketemu kami, tidak pernah kasih tau kami akan melakukan tambang di lokasi kami cari ikan. Kami tidak tau lagi mengadu kesiapa,” tutur Suardi, sambil meneteskan air mata.

Sementara ASP, setelah menyampaikan secara ringkas kasus penambangan, kemudian menyerahkan berkas tentang catatan kasus seluruh pelanggaran PT. Boskalis dan MNP.

Disaat bersamaan, Kepala Biro Dukungan Penegakan Ham, Komnas HAM mengatakan, “kalau saya bisa buktikan bahwa proyek itu tidak memenuhi konsultasi publik, maka saya akan panggil Kementrian Lingkungan Hidup dan Kelautan (KLHK), saya akan tunjukan ke KLHK,” tutupnya.

ads

Video

Comment