Kemiskinan Kian Meningkat di Tengah Pandemi Covid-19

ads

Tajukutama.com, – Penduduk miskin di Sulawesi Selatan (Sulsel) bertambah secara signifikan. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis, jumlah warga miskin pada Maret 2020 sebanyak 776.830 jiwa. Jumlah yang cukup fantastis.

Kepala BPS Sulsel, Yos Rudiansyah dalam siaran persnya mengatakan, berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2019 sampai Maret 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebesar 11,41 ribu orang. Hal yang sama terjadi di daerah perdesaan yang naik 5,48 ribu orang (Makassar, Sonora.ID, 17/7/2020).

Senada dengan hal tersebut, Pengamat Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Anas Iswanto Anwar, mengatakan bahwa sepanjang masa pandemi Covid-19 belum dapat diselesaikan, maka perekonomian tidak bisa naik.

ads

“Mengapa kemiskinan di Sulsel bisa terus naik dan kenaikannya ini dengan jumlah besar? Pertama, sejak Maret-Juni kemarin ramai terjadi PHK secara besar-besaran. Belum lagi beberapa harga kebutuhan pokok naik, beberapa usaha tutup dan bisnis ikut terganggu. Tidak heran jika berdampak pada jumlah kemiskinan. Sementara pemasukan untuk kebutuhan sehari-hari sudah tidak ada lagi,” (beritakotamakassar.fajar.co.id, 21/7/2020).

Pandemi yang sudah memasuki bulan kelima sejak pertama kali diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020, membuat perekonomian di hampir seluruh wilayah Indonesia babak belur, tak terkecuali di Sulsel. Kebijakan pemerintah dalam memutus rantai penularan Covid-19 dari awal masuknya ke Indonesia, terkesan lamban dan tidak siap.

Selanjutnya berdampak pada tingginya kasus positif dan banyaknya tenaga kesehatan (nakes) yang kehilangan nyawa. Padahal, sejak Desember 2019 di Wuhan, China sudah terjadi wabah, negara tempat virus ini bermula. Namun, negeri ini tetap menerima para Tenaga Kerja Asing (TKA) negara asal episentrum virus ini. Sungguh ironi!

Data per 27 Juli 2020 pukul 22.56 wita, total konfirmasi kasus Covid-19 di Sulsel sebanyak 8.989. Sulsel masih menempati peringkat ketiga se-Indonesia, setelah Jawa Timur dan DKI Jakarta. Juga masuk dalam delapan provinsi penyumbang kasus positif tertinggi di Indonesia. Dimana delapan provinsi tersebut memberikan sumbangan lebih dari setengah kasus yang ada, yakni 74 persen (Terkini.id, Sulsel, 28/7/2020).

Warga Miskin Bertambah

Resesi yang mengancam Indonesia membuat kemisikinan menjadi bertambah parah. Sebelum pandemi saja, kemiskinan di negeri ini sudah pada tahap yang mengkhawatirkan. Apatah lagi di masa pandemi, dengan kebijakan penanganan Covid-19 yang terkesan amburadul dan sangat lamban. Gelombang PHK dan banyaknya pekerja yang dirumahkan menambah panjang daftar pengangguran yang berakibat pada bertambahnya jumlah orang miskin.

Kemiskinan adalah masalah lama yang sampai hari ini belum tuntas bahkan kian parah. Bagaimana tidak? Rakyat terus disuguhi dengan kenaikan kebutuhan pokok dan vital hampir setiap waktu. Sementara lapangan pekerjaan sangat sulit didapatkan akibat persaingan yang “tidak sehat”.

Belum lagi saat pandemi, pemerintah tega menaikkan iuran Tarif Dasar Listrik (TDL), BPJS kesehatan, dan iuran-iuran lainnya. Pun, kebutuhan pokok yang terus melambung tinggi, mengakibatkan daya beli masyarakat sangat rendah.

Sistem ekonomi kapitalis yang dianut negeri ini meniscayakan hal tersebut terjadi karena asas yang digunakan berbasis transaksi ribawi plus kebijakan fiskal yang bertumpu pada sektor pajak. Sistem ini hanya fokus ke angka-angka (misal: angka pertumbuhan, indeks kebahagiaan, indeks kesejahteraan, dan angka-angka lainnya) yang dihitung berdasarkan nilai rata-rata.

Apalagi data rakyat miskin penerima Bantuan Sosial (bansos) yang tidak valid, sehingga tidak tepat sasaran. Lengkaplah sudah penderitaan rakyat di tengah kepanikan masyarakat menghadapi wabah Covid-19 yang semakin hari kian meningkat.

Solusi Hakiki

Solusi hakiki dalam berkehidupan tentunya harus datang dari pencipta manusia dan seluruh isi jagat raya, Allah ‘Azza wa Jalla. Islam sebagai agama paripurna sangat rinci mengatur semua aspek kehidupan, termasuk didalamnya problem kemiskinan.

Berbagai kebijakan yang diterapkan negara dalam mengurusi seluruh urusan umat, mampu menyelesaikan masalah walaupun dalam kondisi luar biasa (extraordinary).

Sejarah mengukir dengan tinta emas, peradaban Islam mampu membuktikan kegemilangan sistem ekonomi Islam dalam menyejahterakan rakyatnya selama kurang lebih 13 abad. Sistem ini memandang bahwa negara wajib memenuhi kebutuhan pokok individu rakyatnya; yakni kebutuhan makanan, pakaian, dan perumahan.

Selain itu, kebutuhan pokok massal yaitu kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Uniknya lagi, sistem ekonomi Islam memastikan bahwa kebutuhan pokok tersebut terealisasi kepada orang per orang. Masya Allah!

Terkait kebutuhan pokok individu, negara bertanggungjawab menyediakan lapangan pekerjaan. Syariat Islam mewajibkan para lelaki dan atau suami untuk bekerja mencari nafkah bagi keluarga yang ada dalam tanggungan penafkahannya.

Jika dalam suatu keluarga, laki-laki atau suami tidak mampu secara fisik untuk bekerja, maka kebutuhan pokok individu keluarga tersebut diambil dari kas negara (Baitul Mal).

Hal yang sama berlaku untuk kebutuhan pokok massal. Negara menjamin pemenuhan bagi seluruh rakyat, baik Muslim maupun non Muslim.

Pemberlakuan sistem ekonomi makro, dimana negara menerapkan kebijakan moneter yang berbasis dinar (emas) dan dirham (perak) serta kebijakan fiskal plus sistem keuangan negara yang berlandaskan syariat Islam. Pun, ekonomi mikro dengan sistem syirkah, ijarah, serta jual beli yang mendatangkan keberkahan.

Sungguh pengelolaan yang sangat sempurna karena berasal dari dzat yang Mahasempurna, menafikan adanya kemiskinan. Benarlah firman Allah Swt. dalam QS. Al-A’raaf: 96, yang artinya:

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.

Wallahua’lam bishshowab

Penulis: Suryani Syahrir (Dosen STT-Baramuli Pinrang & Unibos Makassar) & (Pemerhati Sosial).

ads

Video

Comment