Wisata Halal, Bupati Karo: Untuk Pengilangan Rumah Makan BPK Itu Tidak

ads

Tajuk Utama, Karo — Terkait adanya wacana Wisata Halal di wilayah Geopark Kaldera Toba, dimana Kabupaten Karo yang juga memiliki objek wisata Tongging, yang masih berada didalamnya.

Mengenai hal tersebut, Bupati Karo Terkelim Brahmana membenarkan mengenai adanya wacana wisata halal ini, dirinya mengatakan kalau untuk penetapan wisata halal itu harus ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengaturnya. Begitu juga dengan bentuk makanan halal, itu merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia.

“Ini kan lagi trending soal wisata halal, artinya disini untuk penetapan itu harus ada perdanya, regulasinya. Dan untuk makanannya, itu kan yang menentukan MUI, jadi itu ada peraturannya,” jelasnya saat ditemui di Kantor Bupati Karo, Rabu (4/9/2019) pagi.

ads

Lanjutnya kalau Pemerintah Kabupaten Karo mendukung wacana ini, namun dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana, yang bertujuan untuk mengangkat wisata di Kabupaten Karo.

“Kita dukung, tapi kita sebagai penyedia sarana dan prasarana, misal pembangunan dan kebersihan yang tujuannya itu mengangkat wisata di daerah kita. Misal pembangunan rumah ibadah mesjid, rumah makan muslim, tapi yang bersih la harusnya,” terangnya.

Tambahnya untuk label makanan halal, itu hak dari masyarakat untuk menentukan jenis makanan yang dipilih. Dan untuk makanan khas tradisional daerah tersebut, tidak dilarang.

“Jadi untuk penghilangan atau pelarangan makanan khas tradisional misalnya, BPK, itu tidak. Itu tergantung pada masyarakatnya memilih jenis makanan. Kan gak mungkin kita larang makanan tradisional. Yang kita lakukan disini untuk penyedia sarana dan prasarananya saja,” ujarnya.

Dirinya juga mengatakan akan melakukan kerja sama dengan pimpinan daerah untuk pemberdayaan, yang tujuannya untuk mengangkat objek wisata Tongging yang merupakan Geopark Kaldera Toba.

“Disini nanti kita akan lakukan kerja sama dengan Muspida seperti Camat, BPMD untuk pemberdayaan. Artinta kita akan melakukan pemberdayaan masyarakat untuk bisa kerja sama mengangkat objek wisatanya,” harapnya.

Diketahui kalau adanya wacana wisata halal ini mengundang reaksi pro dan kontra dari masyarakat. Namun Pemkab Karo, intinya tidak melarang makanan khas tradisional, namun mendukung dalam bentuk sarana dan prasarana untuk mengangkat objek wisata di wilayah Geopark Kaldera Toba. (Surbakti)

ads

Video

Comment