Ibukota Baru, Pemerataan atau Pemborosan

ads

TAJUKUTAMA.COM- Pada masa pemerintahan ini, infrastruktur sepertinya menjadi perhatian pertama oleh pak Jokowi. Bagaimana tidak, saat pertama kali menjabat tahun 2015, anggaran pembangunan sudah mencapai 290 Triliun, sedangkan tahun berikutnya sudah naik hingga Rp 313 Triliun, Jumat (23/08/2019).

Pembangunan juga disebut merata, karena sudah banyak daerah-daerah terdepan Indonesia yang mengalami kemajuan yang signifikan. Misalnya, Sejak tahun 2015 sampai 2019, pemerintah telah membangun 65 bendungan, 1.004.799 Ha jaringan irigasi, 1.062 buah Embung, 4.119 Km jalan nasional, 1.852 Km jalan tol, 51.092 m jembatan dan lain-lain.

Namun tidak selesai disitu, pada pidato kemerdekaan Bapak Jokowi berstatemen meminta izin kepada jajaran elit pemerintah dan DPR untuk memindahkan Ibukota negara Indonesia yang semula berada di DKI Jakarta ke Pulau Kalimantan dengan salah satu alasannya untuk memeratakan pembangunan. Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan bagi masyarakat terkait apakah betul 5 tahun pemerintahan jokowi telah berhasil memeratakan pembangunan di indonesia. Selama sejarah berdirinya Indonesia, telah terjadi beberapa kali pemindahan ibu kota negara.

ads

Yogyakarta menjadi kota yang susah ditaklukkan karena dikelilingi oleh dua benteng, yaitu Samudra Hindia di selatan dan Gunung Merapi di Utara. Selama masa perpindahan, Istana Negara berkedudukan di Gedung Agung yang masih berdiri hingga sekarang.

Ketika terjadi agresi militer Belanda 2 pada 19 Desember 1948, Ibukota dipindahkan lagi ke Bukittinggi, Sumatra Barat. Bukittinggi ditunjuk sebagai ibukota dalam Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dengan presiden Sjafrudin Prawiranegara. Daerah ini dianggap aman ketika itu karena lagi-lagi dilindungi oleh Gunung Merapi di barat, Gunung Singgalang di selatan, serta Lembah Sianok di utara dan barat.

Terakhir adalah Kota Bireuen di Aceh yang menjadi Ibukota Indonesia sebelum ia kembali menduduki Jakarta. Mungkin banyak yang tidak tau kalau negeri paling ujung Indonesia ini pernah menjadi pusat pemerintahan, karena memang faktanya hal tersebut berlangsung sangat singkat, hanya selama satu minggu saja.

18 Juni 1948, Presiden Soekarno naik pesawat dan menjalankan pemerintahan di meuligoe (kediaman Bupati Kabupaten Bireuen) karena kondisi Yogyakarta yang tidak kondusif saat itu. Pemerintahan darurat ini dipilih karena Aceh dilindungi pegunungan, sehingga cukup aman untuk melindungi pusat pemerintahan dari serangan musuh.

Wacana memindahkan ibu kota kini menimbulkan pro dan kontra. Apalagi, biaya memindahkan ibu kota tidak murah. Menurut estimasi pemerintah, biaya memindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan bisa mencapai 33 Miliar Dollar AS.

Dana sebesar 33 miliar dolar AS atau setara dengan Rp469 triliun (asumsi Rp14.199/dolar AS) itu bukanlah nilai yang kecil karena setara dengan seperempat dari total penerimaan negara sepanjang 2018 yang sebesar Rp. 1.942 Triliun Belum lagi, kondisi keuangan Indonesia saat ini masih belum surplus alias defisit. Tahun ini, defisit anggaran yang harus ditutup pemerintah diperkirakan mencapai Rp. 296 Triliun. Jelas, wacana memindahkan ibu kota kian menambah beban anggaran.
“Banyaknya dampak yang diakibatkan dari pemindahan ibukota ini bukan hanya terkait banyaknya anggaran yang harus digunakan dalam pembangunan tapi juga kelangsungan lingkungan di pulau kalimantan, mengingat kalimantan adalah paru-paru dunia tentu dengan pindahnya ibukota akan menarik imigran berbondong-bondong ke kalimantan untuk beradu nasib sehingga meningkatnya jumlah penduduk dan meningkat pula kebutuhan lahan sehingga terjadi penebangan pohon dimana-mana,” ujar Ary jaustam Pendiri Rumah Terapung Institute dan Ex Presiden Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar.

Ada baiknya jika Pemerintah memiliki dana Rp. 469 Triliun untuk membangun ibukota itu di alokasikan ke daerah dikawasan Indonesia timur dengan MengUpgrade APBN daerah tersebut, sehingga dampak pemerataan pembangunan langsung dirasakan betul masyarakat, tutup Ary.

ads

Video

Comment