HmI Cabang Makassar Gelar Dialog Publik Serta Rangkaikan Buka Puasa Bersama

ads

MAKASSAR,- Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Makassar Mengadakan Diskusi Publik dengan Tema “ReDemokrasi Indonesia; Refleksi Fenomena Politik 2019”, Kegiatan ini disertakan buka puasa bersama di Jln.Botlempanga Wisma HmI Cabang Makassar, selasa (21/5/2019).

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Makassar yakni Yusuf Kamariajeng Yang biasa di sapa kakanda Uccu mengundang Empat narasumber diantaranya :
1. Dr. Syamsudin Radjab, SH. MH (Direktur Jeggala Senter)
2. Herman (Deriktur Kopel)
3. Abbas Hady, SH. MH (Senior HmI)
4. Dr. Antariksa Putra W (Sekertaris KNPI Kota Makassar).

Dalam Dialog serta Buka Puasa Bersama tersebut di hadirih oleh ratusan kader HmI berbagai cabang, salah satunya dari HmI cabang Gowa Raya.

ads

Dalam Pandangan Bapak Dr. Syamsudin Rajjab tentang ReDemokrasi Indonesia dengan fenomena politi 2019 ini bahwa :

“Demokrasi itu jangan selalu di pahami selalu terbuka bebas melakukan apa saja, kemudian ganjar-ganjar oleh Rakyat untuk rakyat, kalau dia tampa aturan maka dia akan menjadi anarkis dan keos. Oleh karena itu, Demokrasi apapun bentuknya adalah maupun demokrasi terpimpin, maupun demokrasi terbuka mau demokrasi sosialis dan farian-fariannya itu semua harus di ikat dengan hukum”.

Karena kalau tampa hukum capaian-capaian dan tujuan demokrasi malah akan semakin susah di raih. Banyak contoh Negara-negara yang mengklain demokrasi, mulai negara Eropa, Amerika bahkan sampai yang berhaluan sosialis, komunis, otoriter sekalipun seperti Korea Utara misalnya juga mengklaim bahwa Negaranya adalah Negara demokrasi, tetapi dalam perwujudan banyak batasan-batasan dan salah satu batasan itu adalah batasan dalam bentuk regulasi hukum, karena di dalam hukum ada pembatasan kemerdekaan ada pembatasan pengejewantahan demokrasi itu sendiri.

Orang yang mau berkuasa secara demokratis oleh hukum di batasi hanya dua periode : di masa soeharto tidak ada batasan berkaitan dengan masa jabatan tetapi kita begitu sadar bahwa jabatan dan kekuasaan itu perlu di batasi, maka disitulah pembatasannya lahir melalui pengaturan hukum didalam satu mekanisme pengambilan yang juga secara demokratis melalui pertarungan pemikiran di parlemen. Sehingga itu kemudian di jadikan rumusan hukum yang nanti akan berlaku bagi siapa saja yang kemudian berkuasa nanti dan tidak boleh melebi dua periode. Tuturnya

Lanjut Dr. Syamsudin Rajjab, Dimana kaitannya dengan pemilu kita di 2019 ini bahwa konstitusi sebagai hukum dasar Indonesia itu sudah mengatakan bahwa salah satu cara mekanisme peralihan kepemimpinan nasional itu melalui mekanisme pemilu. Aturan-aturan dasar sudah di ikat semua dalam konstitusi tinggal bagaimana menerjemahkan dalam bentuk praktek dan itulah lahir undang-undang PKPU, KPU, Bawaslu dan seteruanya untuk pengaturan teknis. (*)

ads

Video

Comment