Diduga Oknum Petugas PLN, Cabut Meteran Listrik Tidak Sesuai Prosedur

ads

Gowa — Prilaku kesewenang-wenangan petugas PLN cabang Sungguminasa terhadap konsumen kembali terulang, padahal memutus meteran tanpa konfirmasi kepada konsumen termasuk melanggar UU perlindungan konsumen dan melanggar hukum, Jum’at, 26/4/19.

Rahman mengaku kaget ketika ditelpon istrinya, kalau meteran listrik dicabut oknum yang mengaku pimpinan PLN tanpa ijin kepada saya (diduga dicabut tanpa konfirmasi) di rumahnya sekaligus kantor redaksi di Parang Ma’lengu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

Rahman mengaku kecewa dan menyesalkan tindakan sepihak pegawai PLN. Hal ini sangat merugikan pelanggan sehubungan rumah sekaligus kantor redaksi didalamnya banyak peralatan yang menggunakan arus listrik.

ads

“Saya heran dan marah, mengapa PLN datang tanpa permisi seperti maling. Apakah seperti ini kelakuan karyawan perusahaan milik negara? 4 hari Sebelumnya kami sudah sampaikan kepada pengantar surat, kalau hari Jum’at Kami akan menyelesaikan tunggakan kami, Tapi kenapa pada hari itu pula langsung dicabut tanpa komfirmasi kepada kami”, ucap Rahman.

Melihat meteran sudah dibongkar, Rahman langsung datang ke kantor PLN menanyakan perihal pembongkaran sepihak tersebut.

“Saya datang dan saya tanyakan kepetugas, siapa oknum yang memutus aliran listrik tersebut?, ternyata pelakunya adalah petugas dari kontraktor swasta (outsourcing) pihak 3 yang belum tau berkantor di mana”, ketusnya.

Lanjut Rahman, melalui Media yang ia pimpin berjanji akan memperpanjang masalah ini dan berencana akan melalukan gugatan pelanggaran hukum kepada PLN dan Pihak outsourcing”, tambahnya lagi.

“Tindakan PLN yang memutuskan sambungan aliran listrik dengan alasan menunggak tidak mempunyai kekuatan hukum dan pemutusan tersebut tergolong illegal atau dapat disebut sebagai bentuk perbuatan melawan hukum”, ujarnya.

“Dan bila meninjau hukum perjanjian atau kontrak, bilamana ada pelanggaran terhadap suatu isi perjanjian, maka akibat hukum yang timbul adalah wanprestasi. Sehingga dengan adanya perbuatan wanprestasi, maka upaya eksekutorial pemutusan baru bisa dilakukan bilamana telah mendapat putusan pengadilan yang memutuskan terbukti atau tidaknya pelanggaran hukum.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah jelas dan tegas menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang seperti itu harus dibatalkan demi hukum karena setiap tindakan pemutusan aliran listrik tanpa didahului proses hukum jelas termasuk perbuatan yang tergolong illegal. Pembongkaran meteran listrik tidak dapat dibenarkan.”

“Apalagi proses pemutusan pihak PLN menggunakan jasa swasta outsourcing tidak dapat dibenarkan, dan mestinya dapat berakibat hukum. Hal itu tak ubahnya seperti jasa penagihan (debt collector) yang melakukan eksekusi-eksekusi kendaraan tanpa menggunakan prosedur yang benar”, kata Rahman panjang lebar.

Apris mangaku mendapat kerugian materi atas pemutusan paksa meteran listrik di rumah sekaligus kantor Media.

“Akibat pemutusan paksa 1 unit komputer menjadi rusak” beber Rahman.
Lap. Mus

ads

Video

Comment