Bumi Di Rawat Bukan Malah Diperkosa

ads

Makassar_ Peringati Hari Bumi Se-Dunia, perlu adanya refleksi diri untuk Negara masing-masing. Khususnya di Indonesia, perlu banyak evalusi atas krisis ekologis dan dampak pembangunan industri yang semberaut tak memiliki pijakan kajian lingkungan hidup, (22/04/2019).

Mengapa demikian, karena data Tahun 2018, Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) menyatakan 2.175 kejadian bencana di Indonesia, yakni banjir dan tanah longsor (737 kejadian), puting beliung (651 kejadian), tanah longsor (577 kejadian), kebakaran hutan dan lahan (96 kejadian), banjir dan tanah longsor (67 kejadian), kekeringan (19 kejadian), gempa bumi (18 kejadian), gelombang pasang/abrasi (8 kejadian), serta letusan gunung api (2 kejadian). Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Dari catatan bencana alam di atas terdapat 99,08% di akibatkan bencana ekokogis.

Fenomena-fenomena bencana alam di Indonesia, tidak terlepas dari cara hidup manusia yang tidak melestarikan lingkungan dari ganasnya pembangunan industri. Perlu di ketahui bahwa, “Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang sehat dan baik” Pasal 5 UU No. 23 Tahun1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH).

ads

Presiden sebagai Otoritas tertinggi dari pemerintahan indonesia harusnya memiliki ketegasan atas penerapan UU PLH di Indonesia. Pembangunan Industri boleh-boleh saja, cuma harus di perhatikan juga apakah dari pembangunan tersebut memiliki dampak baik atas kelestarian lingkungan. Seperti yang kita lihat bersama atas pembangunan kawasan industri yang notabene untuk kepentingan umum, hanya berucap dari kata-kata saja. Di lapangan yang menikmati itu semua pihak sewasta, segelintir orang yang memiliki uang banyak.

Dari sekian banyak pembangunan industri, ada pembangunan yang banyak merugikan warga di sekitar, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menggunakan bahan bakar batu bara telah banyak merampas lahan warga, dengan dalil menggunakan UU No 02 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum.

Definisi dari UU ini tidak berwawasan Hak Asasi Manusia (HAM), dan memandang tanah sebagai alat untuk di jual atau di sewakan ke perusahaan dan segelintir orang.

Maka perlu ada formulasi baru untuk mengatasi penggunaan listrik, tidak lagi menggunakan bahan bakar batu bara, karena efek yang di timbulkan dari proses pengerjaannya berdampak pada pencemaran lingkungan, bahkan ada korban jiwa meninggal atas debu yang terkontaminasi dari uap batu Bara.

Sudah ada formulasi energi terbaru, membangun pembangkit listrik dengan Energi angin dan Matahari, atau dengan merekayasa gaya Kinetik air tanpa turbin raksasa. Namun inisiatif yang dilakukukan segilintir peneliti dan warga masih terhambat perluasan, karena pemerintah tidak memberikan dukungan yang solid.

Saya berpesan kepada kaum intelektual, yaitu Mahasiswa yang punya kebebasan berekspresi ketimbang siswa yang kebebasan terbatas. Kiranya mempergunakan ilmu pengetahuannya untuk menolong orang-orang yang lemah, bukan malah menjadi objek komuditas oleh aktor penguasa PLTU Batu Bara.

ads

Video

Comment