Pendaftar P3K Lingkup Pemkot Makassar tak Penuhi Kuota

ads

MAKASSAR – Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) lingkup Pemkot Makassar ditutup. Pendaftar tak memenuhi jatah yang diberikan.

Diketahui, pendaftaran P3K sudah dimulai sejak 10 Februari lalu. Data yang dihimpun dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Makassar per tanggal 17 Februari 2019 pukul 23.59 Wita, jumlah pendaftar mencapai 295 orang.

Kepala Bidang Pengadaan dan Informasi BKPSDM Makassar, Kadir Masri mengatakan, jumlah tersebut adalah data pendaftar melalui online. “Sesuai jadwal, tanggal 17 Februari pukul 23.59 Wita ditutup. Langsung close sendiri di sistem,” ungkap Masri, Selasa (19/2/2019).

ads

Dari total pendaftar 295 orang, menurutnya yang memenuhi syarat hanya 293 orang. Dua orang lainnya tidak memenuhi syarat setelah hasil verifikasi BKPSDM Makassar.

Masri tak menampik, jumlah ini memang masih jauh dari kuota P3K yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) sebesar 422 orang. Adapun rincian formasinya, yakni 391 untuk guru, satu orang tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian 30 orang.

Dari 293 pendaftar P3K yang sudah lolos verifikasi tersebut, Masri belum mau membeberkan data rincian formasinya. Meski begitu dia mengaku tetap akan memproses pendaftar yang ada.

“Tidak ada penambahan waktu pendaftaran. Tanggal 17 kemarin sudah ditutup mi. Kita tunggu dari panitia seleksi nasional tahapan selanjutnya. Mungkin ada juga tahapan verifikasi di tingkat nasional, karena verifikasinya di tingkat daerah sudah selesai,” lanjut Masri.

Termasuk jadwal seleksi dan lokasi tes, BPKSDM Makassar masih menunggu petunjuk dari Kemenpan-RB. “Kita tunggu tahapan seleksi selanjutnya bagaimana, karena kita tunggu petunjuk dari kemenpan,” tegasnya.

Terpisah, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto menuturkan, proses rekrutmen P3K tetap mengikuti jadwal yang ada dari pemerintah pusat. Pemkot Makassar juga siap mengajukan anggaran gaji P3K.

“P3K kita tetap jalan. Mengenai penggajian, nanti kita ajukan anggarannya. Kita ikut saja pemerintah pusat,” singkat Danny yang ditemui selepas acara penerimaan penghargaan laporan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2018 di Four Points Hotel, Makassar.(*)

ads

Video

Comment